Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

INDEX BERITA

Kementerian ATR Realokasi Anggaran Perjalanan Dinas

Wednesday, 25 Mar 2020 13:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional segera melakukan realokasi atau efisiensi anggaran belanja operasional dan perjalanan dinas dalam rangka membantu percepatan pencegahan penyebaran Covid-19. Keputusan tersebut dilakukan...

'Masih Banyak Masalah Agraria Belum Terselesaikan'

Saturday, 21 Dec 2019 08:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Atas Tanah Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenrisau mengatakan, permasalahan agraria memang menjadi perhatian bagi...

33 Ribu Warga Gunungkidul Terima Sertifikat Tanah

Thursday, 05 Dec 2019 19:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNGKIDUL -- Sebanyak 33 ribu sertifikat tanah dibagikan kepada warga Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (5/12). Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY Tri Wibisono mengatakan, hingga...

Ini Alasan Pemerintah Tolak Buka Data HGU Atas Lahan

Thursday, 07 Mar 2019 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengungkapkan alasannya menolak membuka data kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan secara gamblang. Padahal, desakan dari banyak pihak termasuk...

Jokowi Buka Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Wednesday, 06 Feb 2019 20:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo meresmikan pembukaan rapat kerja nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2). Rakernas tersebut diikuti oleh ratusan...

Jokowi Janji Naikkan Tunjangan Pegawai Badan Pertanahan

Wednesday, 06 Feb 2019 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan menaikkan tunjangan kinerja para pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia pun berjanji akan menaikkan tunjangan kinerja secara maksimal.Hal itu disampaikan...

BPN: Sertifikasi Tanah di Kabupaten Bekasi Selesai 2025

Friday, 25 Jan 2019 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan sertifikasi tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selesai pada 2025. BPN mencatat pada 2018, di Kabupaten Bekasi tedapat...

BPN Terbitkan 1,4 Juta Sertifikat Semester I-2018

Tuesday, 24 Jul 2018 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya telah menerbitkan sertifikat bagi 1,4 juta bidang tanah hingga semester I-2018. Pencapaian...

Pemkot Semarang Integrasikan Data Tanah

Monday, 28 May 2018 16:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Integrasi peta sangatlah dibutuhkan dewasa ini. Data yang simpang siur dan tidak praktis menjadi kendala terutama dalam memberi bantuan informasi terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang...

Menteri ATR/Kepala BPN Soroti Alih Fungsi Tanah di Bali

Wednesday, 16 May 2018 18:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SANUR -- Fenomena alih fungsi lahan telah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Bali. Hal ini menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil...

Menteri ATR: Aturan Pengadaan Tanah untuk Umum Sudah Adil

Monday, 07 May 2018 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan. Sofyan mengatakan regulasi pengadaan tanah bagi...

Guru Besar UGM: BPN Bisa Batalkan HGB Reklamasi

Saturday, 13 Jan 2018 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Agraria Nur Hasan menilai, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa membatalkan hak guna bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi di...

8.000 Bidang Tanah di Pekalongan Belum Bersertifikat

Sunday, 05 Nov 2017 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN  -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mencatat 8.000 bidang tanah dari 36 ribu bidang tanah di wilayah setempat belum bersertifikat.Kepala BPN Kota Pekalongan, Usman,...

Dua Pegawai BPN Terjaring Operasi Tangkap Tangan

Wednesday, 22 Feb 2017 09:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Selasa (21/2) siang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse Kriminal Polres Tanggamus."Benar dua...

Presiden Ingatkan BPN tak Lakukan Pungli Sertifikat

Wednesday, 21 Dec 2016 11:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di berbagai wilayah di Indonesia tidak melakukan pungutan liar (Pungli) terkait pengurusan sertifikasi tanah milik...

BPN Butuh 3.000 Juru Ukur Swasta

Friday, 21 Oct 2016 14:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan adanya kebutuhan tambahan 2.500-3.000 juru ukur swasta untuk mengejar target sertifikasi lima juta bidang...

Legalitas Status Wakaf Masjid dan Mushala Perlu Didorong

Thursday, 08 Oct 2015 12:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Proses legalisasi tanah wakaf untuk masjid dan mushala di wilayah Kabupaten Semarang perlu didorong. Dimungkinkan, masih banyak tanah tempat ibadah ini yang belum bersertifikat wakaf. “Dengan legalitas...

BPN Se-Indonesia Online di 2017

Sunday, 05 Jul 2015 20:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI menargetkan pelayanan pertanahan secara online pada seluruh kota/kabupaten se-Indonesia akan selesai pada 2017."Paling lambat 2017 sudah menjalankan...

Percepatan Sertifikasi Aset, Jabar Gandeng BPN

Tuesday, 09 Jun 2015 20:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Jabar Syafriman, di Gedung Sate Bandung, Senin...

Permohonan SHM Belum Dipenuhi BPN, Masyarakat Adat Lapor BPK

Friday, 27 Mar 2015 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak belum terwujudnya permohonan surat hak milik (SHM) yang diajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas tanah negara eks penunjukan hak pengelolaan...

Menteri Ferry Ingin Kepastian Hukum Ruang di Indonesia

Sunday, 01 Feb 2015 12:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursydan Baldan mengatakan tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang...

Rumah Tinggal di Bawah 200 M2 tak Layak Dikenakan Pajak

Sunday, 01 Feb 2015 11:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan sedang mengkaji penghapusan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk rumah tinggal. Alasannya, Nilai Jual...

Ini Alasan Menteri Agraria Ingin Hapus NJOP

Saturday, 31 Jan 2015 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana akan menghapus proses pengurusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tak hanya itu...

Kementerian Agraria Berencana Hapus NJOP dan PBB

Saturday, 31 Jan 2015 17:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana akan menghapus proses pengurusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tak hanya itu...

Soal Lahan, Pemda Diminta Mediasi dengan Masyarakat

Thursday, 18 Dec 2014 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf mengungkapkan, salah satu masalah yang dihadapi PLN dalam membangun pembangkit listrik di daerah adalah terkait pembebasan lahan yang sulit. Untuk...

BPN Gelontorkan Rp 5,9 Miliar Untuk Modernisasi Kantor Pertanahan

Friday, 14 Feb 2014 10:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pertahanan Nasional (BPN) siapkan dana sebesar Rp 5,9 miliar dalam rangka modernisasi sistem pelayanan pertanahan di Indonesia melalui komputerisasi kantor pertanahan (KKP).Dana ini diantaranya menurut Kepala...

Soal Hambalang, Pengacara Anas: Saya Punya Bukti Lain

Tuesday, 26 Nov 2013 22:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar disebut dugaan keterlibatan mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam mengurus Surat Keputusan (SK)...

Alasan SK Hak Pakai Tanah di Hambalang Tak Kunjung Turun

Tuesday, 26 Nov 2013 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menpora Adhyaksa Dault pernah mengungkapkan pembangunan sarana dan prasarana olah raga di Hambalang tidak pernah terjadi pada masa jabatannya. Alasannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tak...

Mantan Kepala BPN Bantah Terima Rp 3 M

Tuesday, 26 Nov 2013 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto membantah telah menerima uang untuk mengeluarkan SK Hak Pakai tanah di Hambalang. SK itu menjadi dasar penerbitan sertifikat...

Tilep Dana Sertifikat, Tiga Pegawai BPN Rugikan Negara Rp 300 Juta

Tuesday, 05 Nov 2013 14:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor berhasil mengungkap aksi kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan tiga pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor. Kerugian negara yang diakibatkan mencapai hampir...

Waspada, Banyak Beredar Sertifikat Tanah Palsu

Monday, 07 Oct 2013 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak kepolisian memperingatkan masyarakat terkait kemungkinan banyaknya peredaran sertifikat tanah palsu. Ini dibuktikan dengan dilaporkannya 60 sertifikat palsu oleh BPN...

400 Hektare Tanah Kas Desa di Bekasi Akan Didata Ulang

Monday, 07 Oct 2013 09:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan mendata ulang 400 hektaer tanah kas desa (TKD) milik pemerintah setempat. Keberadaan TKD tersebar di seluruh wilayah...

Tingkat Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rendah, Negara Merugi

Wednesday, 26 Jun 2013 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengevaluasi pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Direktur Pengaturan Pengadaan Tanah BPN Noor Marzuki menjelaskan, pihaknya sudah bertemu dengan pengusaha jalan tol,...

Depok Peringkat ke-5 Sengketa Tanah Se-Indonesia

Thursday, 06 Dec 2012 11:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Karena banyaknya kasus sengketa tanah di Depok, membuat Kota Belimbing ini menduduki peringkat kelima terbanyak kasus sengketa tanah se-Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pertanahan...

Mau Swasembada Kedelai? Tambahkan 2 Juta Ha Lahan

Wednesday, 08 Aug 2012 06:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencapaian target swasembada kedelai 2014 sebesar 2,7 juta ton per tahun membutuhkan tambahan lahan seluas dua juta hektare yang dicapai antara lain dengan memanfaatkan lahan terlantar...

DPR: Sumber Sengketa Lahan Adalah BPN

Saturday, 17 Dec 2011 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konflik sengketa wilayah yang terjadi di Mesuji merupakan masalah gunung es. Hal ini diakibatkan ketidakseriusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan administrasi pertanahan di Indonesia.Anggota Komisi II...