Saturday, 2 Zulqaidah 1442 / 12 June 2021

Saturday, 2 Zulqaidah 1442 / 12 June 2021

INDEX BERITA

Jabar Masih Tunggu Kepastian Aturan Transportasi Komersial

Wednesday, 06 May 2020 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Kementerian Perhubungan mereleksasi aturan moda transportasi di tengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah. Namun, moda transportasi yang digunakan terbatas dan hanya untuk kepentingan khusus semata. Menurut...

Denmark Susun Aturan untuk Influencer

Wednesday, 10 Jul 2019 03:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN -- Pemerintah Denmark berencana membuat regulasi yang mengatur pengimpak (influencer) populer di negara tersebut. Keputusan itu merespons adanya influencer yang mengunggah catatan bunuh diri di jejaring media...

Afganistan Berlakukan Denda untuk Jamaah Haji Berulang

Wednesday, 03 Jul 2019 12:57 WIB

IHRAM.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Afganistan memberlakukan denda sebesar 500 dolar Amerika Serikat (setara Rp 7 juta) untuk calon jamaah haji yang sudah pernah berhaji sebelumnya. Aturan itu bertujuan mengurangi...

Sambut Ramadhan, Pemkot Malang Keluarkan Sejumlah Aturan

Friday, 03 May 2019 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, mulai mengeluarkan pengumuman terkait aturan khusus dalam menyambut dan menghormati bulan suci Ramadhan. Beleid itu berisi sejumlah ketentuan yang harus...

Jerman akan Hukum Pengunggah Konten Kebencian di Internet

Monday, 09 Oct 2017 03:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jerman membuat sebuah hukum baru yang terbilang cukup kontroversial. Hukum atau peraturan tersebut berkaitan dengan pidato dengan unsur kebencian yang diunggah di dalam platform internet...

DPR RI Sayangkan Pembatalan Permenhub Transportasi Daring

Wednesday, 06 Sep 2017 15:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis menyayangkan batalnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 tentang Transportasi Berbasis Online. Permenhub Nomor 26 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah...

MTI Desak Pemerintah Segera Atur Transportasi Daring

Tuesday, 05 Sep 2017 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Institut Studi Transportasi (Intrans) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mendesak pemerintah segera mengatur keberadaan transportasi daring (online). Pasalnya, setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut 14 pasal dari...

Kemenag Terbitkan Aturan Baru untuk LAZ

Friday, 08 Jan 2016 11:00 WIB

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerbitkan regulasi baru mengenai pemberian izin lembaga amil zakat (LAZ). Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Mentri Agama (KMA) Nomor 333 Tahun 2015 yang ditandatangani...

Pemerintah Buat Aturan Larang Pembakaran Hutan

Tuesday, 13 Oct 2015 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekertaris Negara, Pratikno mengatakan akibat bencana asap yang terjadi saat ini membuat pemerintah harus bertindak tegas dan mengambil sikap. Pratikno menyebut pemerintah akan membuat regulasi...

Izin Bongkar Muat Tumpang Tindih

Tuesday, 04 Aug 2015 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah diminta menyederhanakan proses perizinan di pelabuhan. Sebab, proses perizinan masih tumpang tindih sehingga menyebabkan lamanya bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan. Sekretaris Tim Konsultasi...

'Satgas Lingkungan Harus Tegas Tegakkan Aturan'

Tuesday, 20 Jan 2015 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Pembentukan satuan tugas atau Satgas Lingkungan oleh Gubernur Jawa Barat, dinilai sebagi inisiatif yang baik. Namun, pembentukan satgas tersebut jangan sampai hanya sebatas media koordinasi para penegak...

Wow, Sebentar Lagi Masyarakat Bisa Beli Reksadana di Minimarket

Monday, 17 Nov 2014 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan beberapa aturan untuk meningkatkan penetrasi pasar modal di Indonesia. Deputi Komisioner OJK Sarjito mengatakan pihaknya akan merancang aturan agar reksadana...

Pemkot Depok Akui Aturan Hambat UMKM

Tuesday, 14 Oct 2014 14:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok menilai Pemerintah Kota (pemkot) Depok tidak berpihak kepada mereka.  Asosiasi menilai UMKM sulit berkembang karena regulasi daerah...

Izin UMKM di Depok Terhambat Pungli

Tuesday, 14 Oct 2014 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok menilai Pemerintah Kota (pemkot) Depok tidak berpihak kepada mereka.  Asosiasi menilai UMKM sulit berkembang karena regulasi daerah...

Pemkot Depok Dinilai tak Berpihak kepada UMKM

Tuesday, 14 Oct 2014 14:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok menilai Pemerintah Kota (pemkot) Depok tidak berpihak kepada mereka.  Asosiasi menilai UMKM sulit berkembang karena regulasi daerah yang dianggap...