Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

INDEX BERITA

Pemerintah Akan Lanjutkan Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP

Tuesday, 25 Feb 2014 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkumham Amir Syamsudin menilai masih banyak waktu untuk membahas RUU KUHAP dan RUU KUHP. Saat ini kedua RUU itu masih dalam pembahasan di panitia kerja (panja)...

Menkumham: Penarikan RUU KUHAP Harus Disetujui Presiden dan DPR

Sunday, 23 Feb 2014 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya usulan agar RUU KUHAP ditarik dari pembahasan tidak bisa sembarangan dilakukan. Penarikan harus ada persetujuan dua pihak, yakni presiden dan DPR. Apalagi pembahasan oleh dua...

Menkumham Sesalkan Sikap KPK Soal RUU KUHAP

Thursday, 20 Feb 2014 19:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkumham Amir Syamsuddin menyesalkan sikap KPK yang terkesan baru protes mengenai revisi UU KUHAP. Padahal penyerahan revisi undang-undang tersebut sudah dilakukan setahun lalu dan dibahas bersama...

Pemerintah Masih Telaah Pembebasan Bersyarat Corby

Friday, 07 Feb 2014 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Amir Syamsuddin menegaskan pembebasan bersyarat terpidana narkoba Schapelle Leigh Corby masih ditelaah. Pembebasan bersyarat itu harus dipastikan tidak melanggar Undang-Undang. Artinya,...

Menkumham Bungkam Soal Pembebasan Bersyarat Corby

Thursday, 06 Feb 2014 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Amir Syamsuddin enggan mengometari kabar pembebasan bersyarat untuk gembong narkoba, Schapelle Leigh Corby. Amir berkilah pembebasan Corby baru akan diputuskan...

Pemberhentian Gede Pasek Dinilai Sudah Sah

Wednesday, 22 Jan 2014 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, menyatakan bahwa pemberhentian Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, oleh Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif...

Soal PPI, Menkumham Dukung Wamen Lapor Mabes Polri

Thursday, 09 Jan 2014 13:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkumham Amir Syamsuddin mendukung langkah yang dilakukan Wamenkumham Denny Indrayana untuk melaporkan kader PPI pimpinan Anas Urbaningrum ke Mabes Polri. Meski pun tindakan tersebut dipandanganya sebagai hal...

Menkumham Kunjungi RSU Pengayoman

Monday, 06 Jan 2014 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin meninjau Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta, Senin...

Nasib Perppu MK Ditentukan di Paripurna

Wednesday, 18 Dec 2013 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Komisi III DPR bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) gagal mengambil keputusan soal nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK). Keputusan gagal diambil...

Akhirnya Ekstradisi Buronan Adrian Kiki Dikabulkan

Wednesday, 18 Dec 2013 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah berupaya untuk mengajukan ekstradisi terhadap buronan kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki...

Soal Reformasi Lapas, Kemenkumham Berharap Ada Kesepakatan

Monday, 16 Dec 2013 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan, reformasi lapas masih terus berjalan. Ia menekankan, upaya untuk pemisahan tahanan narkotika dan kriminal murni masih dicarikan solusi permanen.  "Saya berharap dalam hitungan...

Disinggung Wapres Soal Anggaran, Ini Jawaban Menkumham

Monday, 16 Dec 2013 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan anggaran bantuan hukum untuk masyarakat tak mampu belum optimal karena ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian. Pengadaan anggaran pun baru pada...

Menkumham Minta DPR Tak Tolak Perppu MK

Wednesday, 16 Oct 2013 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkumham Amir Syamsuddin berharap, DPR tak akan menolak Perppu terkait UU Mahkamah Konstitusi yang akan segera diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saya tidak ingin berandai-andai....

Diduga Terima Uang, Direktur Perdata Kemenkumham Mundur

Wednesday, 09 Oct 2013 21:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lilik Sri Haryanto, diduga menerima gratifikasi berupa uang besar...

Politisi Harus Beretika Dalam Berpolitik

Wednesday, 18 Sep 2013 21:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsudin mengatakan, ada etika dalam berpolitik yang harus diikuti politisi.Pernyataan itu dilontarkan Amir menyangkut pencopotan dua kader Partai Demokrat dari...