Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

INDEX BERITA

PDIP Pastikan Tolak Presiden 3 Periode

Saturday, 18 Sep 2021 09:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak menginginkan adanya aturan yang mengizinkan jabatan presiden tiga periode. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu juga menolak penambahan...

Mantan Ketua MK: Konflik PPHN Munculkan Tanda Tanya

Tuesday, 14 Sep 2021 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah pertanyaan. Di antaranya, apakah penambahan wewenang MPR menetapkan PPHN/GBHN ada jaminan...

Nasdem Tegaskan Amendemen UUD Belum Urgen

Tuesday, 14 Sep 2021 06:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari, mengungkapkan ada tiga alasan amendemen belum urgen. Pertama, hasil kajian yang dilakukan MPR harus dilakukan uji publik terlebih...

Pakar: Haluan Negara Penting tapi tidak Urgen

Monday, 13 Sep 2021 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menanggapi wacana menghadirkan kembali haluan negara. Menurutnya, keberadaan haluan penting, tetapi tidak urgen.  "Perlu itu ada empat...

NasDem: Amendemen Memungkinkan Buka Kotak Pandora

Monday, 13 Sep 2021 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari, menanggapi soal rencana amendemen yang dikhawatirkan sejumlah pihak dapat membuka kotak pandora. Menurutnya, kekhawatiran tersebut mungkin saja terjadi. "Apakah kemudian...

Amendemen UUD, Nasdem: Presiden Jadi Mandataris MPR?

Thursday, 02 Sep 2021 06:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari khawatir dengan implikasi amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satunya, kewenangan MPR yang semakin kuat dan akan berdampak terhadap sistem...

Nasdem Berhati-hati Soal Amendemen UUD

Wednesday, 01 Sep 2021 13:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan, pihaknya belum melihat urgensi untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bahkan setelah bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN)...

Golkar: Amendemen UUD 1945 tidak Mendesak

Wednesday, 25 Aug 2021 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai, amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan. Sebab, menurut dia, Indonesia saat ini sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19...

Ini Sikap PDIP dan Gerindra Soal Amendemen UUD 1945

Tuesday, 24 Aug 2021 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan dan DPP Partai Gerindra memberikan sikap terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945, khususnya tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Jika PDIP mempertimbangkan pandemi Covid-19 maka...

Para Syndicate: Tak Ada Jaminan Amendemen tak Melebar

Sunday, 22 Aug 2021 19:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan tidak ada pihak yang dapat menjamin amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak melebar dari Pokok-Pokoh Haluan Negara (PPHN). Namun, ia...

Puskapol UI: Sulit Menghentikan Rencana Amendemen UUD

Sunday, 22 Aug 2021 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan sulit untuk menghentikan rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, dukungan politik untuk melakukan amendemen UUD...

Puskapol UI: Penanganan Covid-19 Jadi Kunci Amendemen UUD

Sunday, 22 Aug 2021 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai, tujuan MPR mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat terlaksana dengan mulus. Asalkan, penanganan, situasi, dan kondisi pandemi...

Apakah Setimpal Mendahulukan Amendemen Jabatan Presiden?

Wednesday, 23 Jun 2021 05:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Kasus Covid-19 yang kembali melonjak serta isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) terus menjadi perhatian publik. Di antara masalah Covid-19 dan TWK KPK,...

Demokrat: Tak Ada Urgensi untuk Amendemen UUD 1945

Tuesday, 22 Jun 2021 07:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengkritisi wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kamhar mengatakan, tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD...

Politikus Golkar: Belum Ada Wacana Amendemen UUD 1945

Tuesday, 22 Jun 2021 00:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan belum ada arahan dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terkait amendemen UUD 1945. Termasuk, wacana soal penambahan masa jabatan presiden...