Sunday, 6 Rabiul Awwal 1444 / 02 October 2022

INDEX BERITA

MPR Sepakat tidak Amendemen UUD 1945 Periode Ini

Thursday, 07 Jul 2022 14:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa MPR tidak akan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pada periode 2019-2024 ini. Keputusan tersebut...

Bamsoet: Kecil Kemungkinan Ada Penumpang Gelap Amendemen

Tuesday, 29 Mar 2022 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menanggapi adanya usulan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, amendemen dapat terjadi jika memang itu merupakan kehendak rakyat. "Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara,...

PDIP: Amendemen tak Bisa Dilakukan Sebagian Masyarakat

Monday, 28 Mar 2022 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi adanya usulan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ia menjelaskan, hal tersebut tak dapat terjadi jika hanya...

Bamsoet: Kajian Amendemen UUD Selesai April 2022

Thursday, 09 Dec 2021 13:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, pengkajian amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 masih berlanjut. Targetnya, kajian akan rencana tersebut akan selesai pada April 2022. "Kami berharap badan...

SMRC: Publik tak Setuju Presiden Bekerja Berdasarkan PPHN

Saturday, 16 Oct 2021 00:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei sikap publik terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu isu yang bergulir adalah presiden yang...

Infografis Wacana Amendemen UUD 1945 dalam Survei

Friday, 15 Oct 2021 23:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Indikator Politik Indonesia melakukan hasil survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang ingin dilakukan MPR. Hasilnya,mayoritas publik menilai bahwa amendemen belum saatnya dilakukan saat ini.   55,0 persen...

SMRC: 87 Persen Publik Tolak Wacana Presiden Dipilih MPR

Friday, 15 Oct 2021 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei sikap publik terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satunya terkait isu kembalinya kewenangan MPR yang...

Amendemen UUD Dinilai akan Timbulkan Tumpang Tindih Regulasi

Thursday, 14 Oct 2021 00:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Ad Hoc I BP-MPR yang melakukan amendemen UUD 1945 pada 1999–2004, Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing menyoroti wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang...

Survei: Amendemen UUD Harus Dapat Persetujuan Rakyat

Wednesday, 13 Oct 2021 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang akan dilakukan oleh MPR. Salah satu hasilnya, mayoritas responden ingin agar prosesnya harus mendapat...

Survei: Elite tak Setuju Amendemen UUD Dilakukan Saat Ini

Wednesday, 13 Oct 2021 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Responden kali ini adalah 313 kalangan elite yang terdiri dari akademisi, pimpinan media, tokoh agama,...

Survei Indikator: 6,7 Persen Publik Ingin UUD 1945 Diganti

Wednesday, 13 Oct 2021 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu hasilnya, sebanyak 6,7 persen masyarakat mengaku bahwa UUD 1945 tidak sesuai dengan Indonesia...

PDIP Pastikan Tolak Presiden 3 Periode

Saturday, 18 Sep 2021 09:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak menginginkan adanya aturan yang mengizinkan jabatan presiden tiga periode. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu juga menolak penambahan...

Mantan Ketua MK: Konflik PPHN Munculkan Tanda Tanya

Tuesday, 14 Sep 2021 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah pertanyaan. Di antaranya, apakah penambahan wewenang MPR menetapkan PPHN/GBHN ada jaminan...

Nasdem Tegaskan Amendemen UUD Belum Urgen

Tuesday, 14 Sep 2021 06:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari, mengungkapkan ada tiga alasan amendemen belum urgen. Pertama, hasil kajian yang dilakukan MPR harus dilakukan uji publik terlebih...

Pakar: Haluan Negara Penting tapi tidak Urgen

Monday, 13 Sep 2021 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menanggapi wacana menghadirkan kembali haluan negara. Menurutnya, keberadaan haluan penting, tetapi tidak urgen.  "Perlu itu ada empat...