-
Politik - 18 August 2023, 18:45Jokowi: Sebaiknya Amendemen UUD Setelah Pemilu
-
Politik - 18 August 2023, 08:22Komisi II: Jangan Munculkan Wacana Penundaan Pemilu Saat Masa Darurat
-
Hukum - 17 August 2023, 19:45PSHK: Rencana Amendemen Kelima UUD 1945 tidak Mendesak
-
Politik - 17 August 2023, 05:40Wacana Amendemen UUD Menguat
-
Politik - 10 August 2023, 16:58Usulan Penundaan Pemilu pada Masa Darurat Bergulir, Ini Lima Syarat untuk Amendemen UUD
-
Politik - 10 August 2023, 10:40Usulkan Amendemen UUD 1945, MPR: Bukan untuk Tunda Pemilu 2024
-
Politik - 09 August 2023, 15:00Pimpinan MPR Bertemu Presiden, Isu Amandemen Konstitusi Disinggung
-
Umum - 21 July 2023, 20:03Guru Besar Unkris Prof Gayus Lumbuun Usulkan Tambahan Wewenang dalam RUU MPR
-
Politik - 15 September 2022, 10:50Ketua DPD Ungkap Potensi Ancaman Jika UUD tak Kembali ke Naskah Asli
-
Politik - 07 April 2022, 06:23Moeldoko: Amendemen UUD 1945 Urusan DPR, Jangan Libatkan Pemerintah
-
Politik - 18 March 2022, 16:54Pengamat: Tunda Amandemen UUD 1945 untuk Penundaan Pemilu 2024
-
Politik - 16 December 2021, 04:31Tak Ada Ketentuan Presidential Threshold di Amendemen UUD 1945
-
Politik - 24 October 2021, 12:50Pimpinan MPR: PPHN Lewat UU tidak Terlalu Kuat
-
Politik - 24 October 2021, 12:23Wakil Ketua MPR: PPHN Bukan Haluan Pemerintah
-
Politik - 24 October 2021, 09:16Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Kanal