Saturday, 20 Syawwal 1443 / 21 May 2022

INDEX BERITA

Moeldoko: Amendemen UUD 1945 Urusan DPR, Jangan Libatkan Pemerintah

Thursday, 07 Apr 2022 06:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, pemerintah tak pernah membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dia mengatakan, amandemen UUD 1945 ada di ranah legislatif, bukan eksekutif. “Pemerintah tidak...

Pengamat: Tunda Amandemen UUD 1945 untuk Penundaan Pemilu 2024

Friday, 18 Mar 2022 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan permintaan PDIP dan DPD di MPR RI untuk menunda amandemen UUD 1945 terkait PPHN dan penguatan...

Tak Ada Ketentuan Presidential Threshold di Amendemen UUD 1945 

Thursday, 16 Dec 2021 04:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak ada ketentuan presidential threshold pada hasil amendemen UUD 1945. Pada Pasal 6A Ayat 2 amendemen ketiga UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa 'Pasangan calon presiden dan wakil...

Pimpinan MPR: PPHN Lewat UU tidak Terlalu Kuat

Sunday, 24 Oct 2021 12:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi. Sebab, jika payung hukumnya adalah sebuah undang-undang, hal tersebut menjadi...

Wakil Ketua MPR: PPHN Bukan Haluan Pemerintah

Sunday, 24 Oct 2021 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tengah diwacanakan disebutnya masih sekadar konsep. Sehingga, belum ada kepastian bahwa PPHN adalah haluan negara...

Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus

Sunday, 24 Oct 2021 09:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan, semua pihak disebutnya sepakat diperlukannya haluan negara. Namun, yang menjadi persoalan dalam melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah...

SMRC: Publik tak Setuju Presiden Bekerja Berdasarkan PPHN

Saturday, 16 Oct 2021 00:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei sikap publik terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu isu yang bergulir adalah presiden yang...

Infografis Wacana Amendemen UUD 1945 dalam Survei

Friday, 15 Oct 2021 23:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Indikator Politik Indonesia melakukan hasil survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang ingin dilakukan MPR. Hasilnya,mayoritas publik menilai bahwa amendemen belum saatnya dilakukan saat ini.   55,0 persen...

Amendemen UUD Dinilai akan Timbulkan Tumpang Tindih Regulasi

Thursday, 14 Oct 2021 00:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Ad Hoc I BP-MPR yang melakukan amendemen UUD 1945 pada 1999–2004, Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing menyoroti wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang...

Survei: Mayoritas Elite Nilai PPHN Cukup dengan UU

Wednesday, 13 Oct 2021 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Responden kali ini adalah 313 kalangan elite yang terdiri dari akademisi, pimpinan media, tokoh agama,...

Survei: Mayoritas Publik tak Setuju Amendemen UUD Saat Ini

Wednesday, 13 Oct 2021 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan hasil survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang ingin dilakukan MPR. Hasilnya, 55,0 persen publik menilai bahwa amendemen belum saatnya...

Bamsoet Ajak DPD RI Kaji Urgensi PPHN

Saturday, 02 Oct 2021 12:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai, adanya urgensi hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa. Untuk itu, dia mengajak, Dewan Perwakilan Daerah...

LaNyalla Ingin Kelembagaan DPD Diperkuat Lewat Amandemen UUD

Saturday, 02 Oct 2021 07:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyinggung wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jika terlaksana, ia ingin upaya tersebut menjadi momentum penguatan lembaga yang...

Fadjroel Tegaskan Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Tuesday, 28 Sep 2021 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak wacana masa jabatan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan Presiden selama tiga...

Ketua DPD Ajak Senator Bergerak Agar Amandemen UUD Tercapai

Saturday, 25 Sep 2021 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh senator untuk terus mengayuh alias bergerak agar tujuan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar...