Wednesday, 14 Rabiul Awwal 1443 / 20 October 2021

Wednesday, 14 Rabiul Awwal 1443 / 20 October 2021

INDEX BERITA

Presiden Perlu Tegaskan Lagi Soal Masa Jabatan

Saturday, 11 Sep 2021 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menegaskan sikapnya kembali terkait masa jabatan presiden. Ia menilai,...

Pimpinan MPR Diminta Tegur Bamsoet Soal Pidato Amandemen UUD

Saturday, 11 Sep 2021 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengkritisi sikap Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kerap menyampaikan soal rencana amandemen UUD 1945 kepada publik....

Pakar UGM: Amandemen UUD 1945 Belum Mendesak Dilakukan

Tuesday, 31 Aug 2021 03:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pakar hukum tata negara UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menilai, MPR tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945. Sebab, dari sisi hukum tata negara tidak ada...

Golkar dan Demokrat Dukung Presiden Tolak Amendemen UUD

Monday, 09 Dec 2019 08:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dua partai politik menyatakan mendukung sikap Presiden Joko Widodo untuk menolak amendemen UUD 1945. Setelah Demokrat, kini Partai Golkar juga sependapat dengan Presiden untuk tidak membahas amendemen...

Demokrat Dukung Presiden Tolak Amendemen

Saturday, 07 Dec 2019 10:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang menyatakan meminta pembahasan amendemen UUD 1945 dihentikan. Presiden menyatakan hal itu karena...

Pemilihan Presiden Lewat MPR: Jangan Cabut Hak Rakyat

Friday, 29 Nov 2019 08:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Khairul Fahmi, mengatakan, mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR merupakan cara berpikir yang tidak tepat. Usulan presiden dipilih MPR...

PBNU Usulkan Presiden Dipilih MPR

Thursday, 28 Nov 2019 08:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menyampaikan aspirasi kiai NU soal pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Menurut dia, jika...

Penambahan Masa Jabatan Presiden tak Relevan

Monday, 25 Nov 2019 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana penambahan jabatan presiden sudah sering muncul pada periode kedua jabatan presiden. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menegaskan, meskipun isu ini terus berulang, penambahan masa jabatan...

Pengamat: Penambahan Masa Jabatan Presiden tak Urgen

Monday, 25 Nov 2019 00:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro menilai munculnya penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode tidak relevan. Bahkan, menurutnya, hal tersebut tidak ada urgensinya sama...

MPR Respons Paloh Soal Penambahan Masa Jabatan Presiden

Sunday, 24 Nov 2019 17:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Arsul Sani merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tak mempersoalkan penambahan masa jabatan presiden. Menurut Arsul, pernyataan Paloh tersebut bentuk apresiasi...

Masa Jabatan Presiden Ditambah Upaya Maintenance Status Quo

Sunday, 24 Nov 2019 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya memempertahankan atau menjaga status quo pada era reformasi ini dengan memunculkan wacana penambahan masa jabatan. Penilaian ini setelah...

Pengamat: Amandemen Masa Jabatan Presiden tak Mudah

Sunday, 24 Nov 2019 15:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Pengamat politik Siti Zuhro Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan amandemen masa jabatan presiden dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak mudah dilakukan. Sebab, menurutnya, perlu melalui sejumlah tahapan...

Perpanjangan Jabatan Presiden Berbahaya

Sunday, 24 Nov 2019 08:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI, Fadli Zon, menilai usulan perpanjangan masa jabatan presiden dalam amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wacana yang berbahaya. "Itu...

Bamsoet: Amendemen tak akan Menyentuh ke Pemilihan Presiden

Thursday, 14 Nov 2019 09:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa amendemen tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden. Menurutnya pemilihan presiden secara langsung merupakan sistem yang sudah bagus."Penilaian kami sampai...

PAN Kaji Format Amendemen Terbatas UUD

Wednesday, 13 Nov 2019 08:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung agar amendemen UUD 1945 dilakukan terbatas. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, saat ini tengah mengkaji format amendemen terbatas yang diharapkan...