Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

INDEX BERITA

Wapres Minta Pembahasan Amendemen tidak Melebar dari GBHN

Wednesday, 04 Dec 2019 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyoroti pembahasan wacana amendemen UUD 1945 yang dinilai telah melebar dari tujuan awal. Kiai Ma'ruf berharap, pembahasan terbatas sesuai tujuan awal...

Wacana Revisi Masa Jabatan Presiden Dinilai Rugikan Jokowi

Wednesday, 04 Dec 2019 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dalam beberapa waktu belakangan, beredar wacana untuk merevisi masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau satu periode tujuh tahun. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago...

PDIP: Jabatan Presiden Dua Kali, Pileg dan Pilpres Terpisah

Tuesday, 03 Dec 2019 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hasto mengatakan PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal spirit reformasi...

Partai Demokrat Tegas Tolak Presiden Dipilih MPR

Monday, 02 Dec 2019 20:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menolak kembalinya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Begitu pula, pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal...

MPR Klaim Jokowi Respons Positif Soal Wacana GBHN

Wednesday, 16 Oct 2019 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons positif terkait penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam wacana amandemen UUD...

Amendemen UUD 1945 Diprediksi Jadi Isu Krusial

Wednesday, 16 Oct 2019 12:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Veri Junaidi, mengatakan amendemen atas UUD 1945 dalam hal mengembalikan fungsi Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) diperkirakan akan menjadi isu...

Urgensikah Amendemen UUD 1945 Dilakukan Saat Ini?

Wednesday, 16 Oct 2019 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merencanakan mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saat ditanya mengenai ugensi amendemen tersebut dilakukan, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan yang paling mengetahui...

Zulhas Sebut Amandemen UUD 45 Menyeluruh Itu Sulit

Monday, 14 Oct 2019 13:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Parti Gerindra, Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat menyeluruh. Namun, Wakil Ketua...

Amandemen UUD 1945 Masih Dikaji

Tuesday, 08 Oct 2019 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, memberikan tanggapan atas usulan Fraksi Nasdem soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Menurut Masinton, perihal revisi itu masih dikaji oleh MPR.   "Belum...

Draf Amendemen Haluan Negara Diserahkan ke Semua Fraksi

Thursday, 25 Jul 2019 12:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan MPR telah menyiapkan pokok-pokok amandemen terbatas terkait haluan negara. Saat ini draf pokok-pokok amandemen terbatas terkait haluan negara ini sudah diserahkan...

Usul tentang Presiden Harus Orang Indonesia Asli Bersifat Ahistoris

Sunday, 09 Oct 2016 22:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Achmad Basarah menilai ahistoris usul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang amandemen UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) agar syarat calon...

DPD Ingin Adanya Penguatan

Sunday, 02 Oct 2016 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI GK Ratu Hemas inginkan adanya amandemen kelima UUD 1945. Hemas menjelaskan ada beberapa pasal yang menurut DPD harus dilakukan...

Mahfud MD: Amandemen Konstitusi akan Dapat Penentangan

Thursday, 03 Mar 2016 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --Upaya mengamandemen UUD oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI semakin gencar. Namun, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan upaya tersebut tidaklah mudah, karena akan mendapatkan tentangan...

DPR Berencana Amandemen UU Hubungan Luar Negeri

Monday, 25 May 2015 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR berencana melakukan amendemen Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Rencana amandemen dilakukan mengingat dinamika politik yang kini semakin dinamis. "UU itu dibuat...

Ingin Terapkan Kembali GBHN? Ini Kendalanya

Thursday, 12 Dec 2013 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum tata negara Universitas Diponegoro Semarang Fifiana Isnaeni menilai penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan perkara yang mudah. "Sistemnya sudah berbeda dengan dulu. Kalau...