Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

INDEX BERITA

Kemendagri Upayakan Pelantikan Gubernur Bengkulu

Wednesday, 21 Nov 2012 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Prof Djohermansyah Johan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan pelantikan gubernur definitif Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat."Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri berjanji akan mengupayakan pelantikan...

Kemendagri Siap Lawan Yusril di PTUN

Wednesday, 23 May 2012 18:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku siap melawan Kuasa Hukum Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Najamuddin, Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu lantaran Kemendagri...

Kemendagri : Putusan PTUN Ganggu Roda Pemerintahan Bengkulu

Tuesday, 22 May 2012 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan pemerintah untuk menunda pemberhentian Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Najamuddin, bisa menghambat roda pemerintahan...

Ikuti Agusrin, Wali Kota Bekasi Nonaktif Gugat Pemerintah

Tuesday, 22 May 2012 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Najamuddin, yang menggugat keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentiannya akan diikuti oleh kepala daerah terlibat korupsi lainnya. Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar...

MA: Putusan PTUN tak Mengubah Status Terpidana Agusrin

Monday, 21 May 2012 15:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Putusan sela pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang mengabulkan permohonan Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin tidak akan mengubah status. Hal itu lantaran Mahkamah Agung (MA)...

Pemerintah Bantah tak Cermat Soal Pemberhentian Agusrin

Monday, 21 May 2012 14:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah kebijakan pemerintah yang pro-pemberantasan korupsi kerap kalah di pengadilan. Pemerintah membantah tidak cermat dan ceroboh dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. "Dalam mengeluarkan kebijakan antikorupsi kita berbasis pada...

Denny: Jangan Biarkan PTUN Dimanfaatkan Koruptor

Saturday, 19 May 2012 13:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, menghormati putusan PTUN terkait Gubernur nonaktif Bengkulu, Agusrin Najamuddin. Namun ia menilai ada beberapa catatan kritis atas...

Agusrin Dibiarkan, Buronan Korupsi 'Kelas Teri' Langsung Ditangkap

Monday, 09 Apr 2012 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap seorang buronan korupsi 'kelas teri' dalam kasus restitusi di Kabupaten Sumalungun, Sumatera Utara (Sumut) dengan kerugian negara sekitar Rp 1,8 miliar, Senin...

Yusril: Agusrin tidak Buron

Sunday, 08 Apr 2012 11:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Gubernur Bengkulu non aktif, Agusrin M Najamuddin tidak melarikan diri. Bahkan, berkomunikasi melalui sambungan telepon, politisi Partai...

Tak Tegas Eksekusi Agusrin, Kejagung Selalu Tuding Kejati Bengkulu

Wednesday, 04 Apr 2012 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin telah dua kali mangkir dalam panggilan eksekusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Namun Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap tidak tegas dalam melakukan pemanggilan...

Kejagung Eksekusi Agusrin Pekan Ini

Thursday, 29 Mar 2012 14:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Setelah beberapa kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi terpidana kasus korupsi telah dieksekusi, kini giliran Gubernur Bengkulu nonaktif dari Partai Demokrat, Agusrin...

Gugatan Yusril Soal Agusrin Najamudin Kandas

Thursday, 15 Mar 2012 12:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa menerima permohonan Yusril Ihza Mahendra mengenai nasib gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Najamudin. Yusril mengajukan gugatan sebab kliennya merasa dirugikan terkait Pasal 67...

KY: Segera Eksekusi Putusan Agusrin

Wednesday, 11 Jan 2012 14:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamuddin, selama empat tahun penjara, mendapat apresiasi dari Komisi Yudisial (KY). Bagi, Wakil Ketua KY...

MA akan Kabulkan Kasasi Agusrin?

Tuesday, 28 Jun 2011 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Aliansi Masyarakat Berantas Koruptor menuding ada mafia hukum yang terus bekerja untuk meloloskan Agusrin M Najamuddin dari 'jerat' hukum. Saat ini mafia hukum tersebut masih terus bekerja di tingkat...

Pengacara Agusrin Klaim Putusan Bebas Kliennya Berkekuatan Hukum Tetap

Saturday, 04 Jun 2011 19:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tertangkapnya hakim Syarifudin menimbulkan dampak hukum luar biasa bagi perkara yang ditanganinya. Tak terkecuali, gubernur nonaktif Bengkulu, Agusrin M Najamudin. Kuasa hukum Agusrin, John Sumule,...