Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

INDEX BERITA

Perang Tagar Tonjolkan Sentimen Emosional

Wednesday, 12 Sep 2018 19:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang tagar dinilai sebagai gerakan para pendukung yang lebih menonjolkan sentimen emosional dan membuat kegaduhan di ruang publik. Pagar tagar yang dimaksud, yakni #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Direktur Eksekutif...

Refly Harun: #2019GantiPresiden Termasuk Kampanye Pilpres

Wednesday, 05 Sep 2018 06:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun angkat bicara soal #2019GantiPresiden. Menurut dia, #2019GantiPresiden harus dilihat melalui perspektif konstitusi. "Kalau dilihat dalam perspektif konstitusi maka #2019GantiPresiden harus dikaitkan dengan pemilu," kata...

Arsul Imbau Parpol Pendukung Capres Tertibkan Relawan

Tuesday, 04 Sep 2018 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengingatkan, partai politik sebagai pengusung calon presiden juga harus menertibkan relawannya. Ia mengeluarkan pernyataan ini terkait gerakan #2019GantiPresiden...

Pakar: #2019GantiPresiden Langgar Hukum Jika Ada Kekerasan

Tuesday, 04 Sep 2018 14:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan makar sehingga tidak melanggar hukum. Karena itu, aparat keamanan seharusnya tidak melarang orang-orang yang ingin mengampanyekan gerakan...

Sekjen PPP: Tagar tak Langgar Hukum, Tetapi Forumnya Bahaya

Tuesday, 04 Sep 2018 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai gerakan #2019GantiPresiden tidak melanggar hukum. Namun, gerakan tagar tersebut bisa menjadi masalah ketika dioperasionalkan menjadi aksi massa.  “Hastag...

Syarief: Tidak Ada UU yang Dilanggar dari #2019GantiPresiden

Monday, 03 Sep 2018 19:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengkritik sikap pemerintah, khususnya aparat keamanan, menyikapi gerakan tanda pagar (tagar) politik di media sosial. Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Syarief Hassan menilai tidak ada...

Eva Dukung Polri Tertibkan Kegiatan Dukungan Capres

Monday, 03 Sep 2018 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mendukung langkah preventif Polri menertibkan kegiatan dukung-mendukung calon presiden yang berpotensi menimbulkan konflik. Ia berpendapat ini terkait dengan posisi Polri sebagai...

Survei: #2019gantipresiden Kian Populer Meski Ditolak Warga

Monday, 03 Sep 2018 17:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Y-Publika menunjukkan tagar #2019GantiPresiden makin populer. Tingkat popularitasnya mencapai 69,9 persen meski sebanyak 68,6 persen responden menyatakan tidak setuju dengan gerakan tersebut. "Survei pertama ditemukan 50,3...

Polri Persilakan Tagar Mendukung atau Kontra Presiden

Monday, 03 Sep 2018 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian menyatakan akan memperbolehkan tanda pagar (tagar) atau hashtag mendukung atau kontra presiden. Dengan catatan, tidak ada pihak yang mempermasalahkan tagar tersebut. "Prinsipnya begini, sepanjang tidak ada yang...

GNPF: #2019GantiPresiden Sah-Sah Saja

Saturday, 25 Aug 2018 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak menilai gerakan #2019GantiPresiden sesuai konstitusi. Menurutnya, deklarasi gerakan tersebut sah-sah saja dilakukan."Saya pikir itu kan gerakan...