Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

INDEX BERITA

Refleksi Perdebatan Larangan Bercadar

Selasa, 06 Mar 2018 19:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Fajri Matahati Muhammadin* Perdebatan masalah cadar membuat saya teringat masa saya melaksanakan studi S2 di University of Edinburgh, United Kingdom. Saat itu, pernah datang undangan debat publik kepada Islamic...

Adakah Sebuah Kewajiban Asasi Manusia?

Kamis, 25 Jan 2018 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Fajri Matahati Muhammadin* Ketika memulai berkuliah di fakultas hukum, salah satu bab awal dari mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah tentang subjek hukum. Istilah ‘subjek hukum’ ini oleh...

Yusril: Kasus Buni Yani tidak Bisa Dipidanakan

Selasa, 12 Sep 2017 15:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pakar hukum negara Yusril Ihza Mahendra menilai, kasus yang menjerat terdakwa Buni Yani terkait pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak...

MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHAP, Penahanan Ahok Sah

Kamis, 27 Jul 2017 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi ketentuan penahanan yang terdapat dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Gugatan diajukan oleh seorang warga negara...

Pengacara: Bukan Buni Yani yang Membuat Video Ahok Viral

Selasa, 25 Jul 2017 20:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tim pengacara terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE Buni Yani, membantah bahwa kliennya yang pertama kali menyebabkan potongan video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdurasi 30 detik...

Buni Yani Nilai Persidangannya Dipenuhi Unsur Politik

Selasa, 18 Jul 2017 21:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani menduga persidangannya dipenuhi unsur politik. "Persidangan hari ini menujukan persidangan yang dzalim karena diarah-arahkan terus...

Bang Japar Gelar Aksi Kembalikan Ahok ke LP Cipinang

Jumat, 07 Jul 2017 14:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah massa dari Jawara dan Pengacara (Bang Japar) se-DKI Jakarta menggelar aksi 707 'Ahok Turn Back Cipinang' di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jl. Rasuna...

Soal Ahok Pindah ke Cipinang, Menkumham: Kita Evaluasi Dulu

Senin, 03 Jul 2017 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyatakan bakal melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait pemindahan terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama ke Lembaga...

Alasan Ahok Harus Dipindah dari Mako Brimob Versi IPW

Jumat, 23 Jun 2017 04:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menegaskan, penahanan Ahok harus dipindah dari Rutan Brimob ke Lapas setelah perkaranya inkrah dan yang bersangkutan resmi...

Ahok tak Dipindah, IPW: Menkumham Harus Paham Rutan Brimob Bukan LP

Kamis, 22 Jun 2017 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyatakan, tetap ditahannya Ahok di Rutan Brimob setelah perkaranya inkrah adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum serius. Oleh...

Menkumham: Ahok Dipenjara di Mako Brimob demi Keamanan

Kamis, 22 Jun 2017 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan penempatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Rutan Mako Brimob dilakukan demi alasan keamanan. Ahok sendiri menjalani masa tahanan...

Alasan Keamanan, Ahok Tetap di Rutan Mako Brimob

Kamis, 22 Jun 2017 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Noor Rochmad mengungkapkan, terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah dieksekusi pada Rabu (21/6) sore. Namun, mantan Gubernur...

Ahok Ditahan di Mako Brimob, Menkumham Diminta Mundur

Kamis, 22 Jun 2017 12:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengingatkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tetap menahan Ahok di Rutan Brimob setelah perkaranya inkrah adalah sebuah...

Ahok Ditahan di Mako Brimob, IPW: Ini Pelanggaran Serius

Kamis, 22 Jun 2017 11:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane berpendapat, tetap ditahannya Ahok di Rutan Brimob setelah perkaranya inkrah adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum serius. Maka...

Ahok Dinilai Antikorupsi, Khawatir Jika Ditaruh di Cipinang

Kamis, 22 Jun 2017 10:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu penasihat hukum terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, I Wayan Sudirta, mengatakan, penempatan Ahok di Rutan Mako Brimob setelah eksekusi adalah...

Polda Metro Siap Amankan Proses Eksekusi Hukuman Ahok

Rabu, 21 Jun 2017 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Mochamad Iriawan mengatakan, pihaknya telah siap melakukan pengamanan terkait rencana eksekusi pemindahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok rencananya...

Ahok akan Dieksekusi Hari Ini?

Rabu, 21 Jun 2017 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Seksi Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dicky Oktavia mengatakan ihwal eksekusi pemindahan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sedang dalam proses...

Pengacara Ingin Pak Ahok Tetap di Mako Brimob demi Keamanan

Senin, 12 Jun 2017 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), I Wayan Sudirta mengatakan, sebaiknya aparat hukum konsisten dalam mempertimbangkan pemindahan (eksekusi) Ahok dari Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob ke...

'Selama Ini Kami Hanya Bertemu Ahok di Ruang Tunggu Mako'

Minggu, 11 Jun 2017 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi soal keberadaan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat yang tidak diketahui bahkan oleh kuasa hukumnya sendiri, diklarifikasi oleh...

Kejari Jakut: Standarnya Ahok Dieksekusi ke LP Cipinang

Sabtu, 10 Jun 2017 18:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Dicky Oktavia mengatakan, pihaknya siap mengeksekusi terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Mako Brimob Kelapa...

Mantan Ketua MK: Ahok Harus Jalani Hukuman di Lapas

Sabtu, 10 Jun 2017 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana Hamdan Zoelvan mengatakan, pembatalan banding dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pencabutan banding dari hakim memastikan status Ahok sebagai narapidana. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi...

Pedri: Tidak Ada Alasan Ahok Bertahan di Mako Brimob

Sabtu, 10 Jun 2017 13:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman Nurdin mengatakan, batalnya jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas vonis hakim dalam kasus penodaan agama, membuat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)...

Ahok tidak Masalah JPU Cabut Banding

Sabtu, 10 Jun 2017 13:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan keputusan jaksa penuntut umum (JPU) mencabut banding atas vonis hakim dalam kasus tersebut. "Beliau (Ahok) memang tidak punya...

DPRD akan Gelar Paripurna Istimewa Bahas Gubernur Definitif DKI

Senin, 29 Mei 2017 09:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan DPRD DKI Jakarta akan melaksanakan rapat paripurna istimewa pada Selasa (30/5). Pembahasan rapat paripurna istimewa tersebut menyangkut persoalan...

Djarot: Keputusan Ahok Cabut Banding Agar tak Ada Lagi Pro Kontra

Kamis, 25 Mei 2017 13:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa rekan sejawatnya,  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah ikhlas dan menerima dengan lapang dada vonis dua...

Mendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Ahok

Rabu, 24 Mei 2017 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengajukan pengunduran diri sebagai gubernur DKI Jakarta melalui surat yang ia teken tertanggal 23 Mei 2017. Pengunduran...

Pedri: Jaksa tak Punya Alasan Ajukan Banding untuk Kasus Ahok

Selasa, 23 Mei 2017 09:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman mengatakan dengan dicabutnya berkas banding oleh tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maka jaksa tidak punya alasan...

Pemuda Muhammadiyah: Cabut Berkas Banding, Ahok Sudah Akui Bersalah

Selasa, 23 Mei 2017 09:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman mengatakan, pencabutan berkas banding pihak Basuki Tjahaja Purana (Ahok) merupakan bukti pengakuan. Dicabutnya berkas banding, kata dia, berarti...

Keluarga Ahok Cabut Berkas Banding, Ini Kata Jaksa

Senin, 22 Mei 2017 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan belum bersikap atas pencabutan berkas banding Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang menghukum 2 tahun penjara...

Keluarga Cabut Banding Atas Vonis Ahok

Senin, 22 Mei 2017 18:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim penasihat hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama mencabut permohonan bandingnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin (22/5). Sebelumnya, setelah divonis dua tahun penjara...

Prasetyo Ungkap Alasan Kejaksaan Banding Vonis Ahok

Sabtu, 20 Mei 2017 08:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan alasan pihaknya mengajukan banding atas vonis Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait penodaan agama menyangkut kebenaran hakiki dan profesionalitas."Jadi biarlah hukum...

Aksi Dukung Ahok di Sydney Tuai Peringatan Polisi Australia

Kamis, 18 Mei 2017 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Kepolisian di New South Wales, Australia memberikan peringatan usai aksi yang diikuti sekitar 2.000 warga Indonesia di Botanical Garden Sydney, Ahad (14/5). Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas...

Ajukan Banding, Jaksa Agung Bantah Berpihak pada Ahok

Rabu, 17 Mei 2017 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung M Prasetyo membantah upaya banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menunjukkan keberpihakan institusi yang...

Mendagri: Pemerintah Masih Tunggu Salinan Putusan untuk Berhentikan Ahok

Rabu, 17 Mei 2017 11:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pihaknya masih menanti salinan surat putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terkait vonis terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam...

Vonis Ahok dan Rezim HAM Internasional

Selasa, 16 Mei 2017 19:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Fajri Matahati Muhammadin Ramai pemberitaan ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengkritik vonis kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. PBB meminta Indonesia meninjau dan tentu mencabut pasal penistaan...

Menag Bicara Kasus Ahok

Selasa, 16 Mei 2017 18:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKAL PINANG -- Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin berdialog dengan sejumlah tokoh agama di Hotel Novotel, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Selasa (16/5). Dalam acara tersebut tokoh...

Taufik Kurniawan Tolak Revisi Pasal Penodaan Agama

Selasa, 16 Mei 2017 15:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Taufik Kurniawan menegaskan dirinya tidak setuju dan menolak bila pasal 156a KUHP tentang penodaan agama direvisi. Pernyataan itu dikeluarkan ...

Jenguk Ahok, Kuasa Hukum Rundingkan Banding

Selasa, 16 Mei 2017 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota tim kuasa hukum terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sirra Prayuna tim kuasa hukum lain mengunjungi Ahok di Mako Brimob Depok untuk membahas naskah memori banding...

Jaksa Penuntut Ahok Banding, Pengamat: Logika Hukum Macam Apa?

Selasa, 16 Mei 2017 11:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menganggap ada kepentingan lain di balik pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung yang menuntut...

Pemerintah Diminta Jembatani Masyarakat Pro dan Anti-Ahok Lewat Dialog

Selasa, 16 Mei 2017 11:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta kepada pemerintah untuk menjembatani masyarakat pro dan anti-Ahok pascapenyelenggaraan Pilkada DKI 2017 ini. Dorongan ini dilakukan usai Dede...