Senin, 18 Zulhijjah 1440 / 19 Agustus 2019

Senin, 18 Zulhijjah 1440 / 19 Agustus 2019

INDEX BERITA

Jokowi Minta Sengketa Tanah di Kampar Segera Diselesaikan

Jumat, 03 Mei 2019 12:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat desa di Kabupaten Kampar dengan perusahaan PT PN segera diselesaikan. Hal ini disampaikan Jokowi...

SDN Sampang Disegel Warga

Selasa, 22 Jan 2019 03:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SAMPANG - Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Sampang, Jawa Timur disegel oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan yang ditempati SD tersebut. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang H.M....

Lemahnya Penegakan Hukum Buat Mafia Tanah Makin Berani

Senin, 26 Nov 2018 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite I DPD RI membahas masalah konflik perampasan lahan dengan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI). Pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, di...

Polda-BPN Jatim Kerja Sama Berantas Mafia Tanah

Selasa, 23 Okt 2018 21:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jawa Timur menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dalam upaya memberantas mafia tanah di wilayah tersebut. Kerja sama yang dijalin keduanya...

DPR Apresasi Kelarnya Sengketa Tanah Telukjambe

Kamis, 12 Jul 2018 09:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisi II DPR mengapresiasi komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelesaikan sengketa tanah di Telukjambe, Karawang. Sengketa terjadi antara PT Pertiwi Lestari...

Sertifikat Tanah Ganda Bisa Picu Konflik Mamuju Tengah

Sabtu, 30 Jun 2018 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU TENGAH-- Kepemilikan sertifikat ganda dianggap bisa menjadi pemicu konflik sengketa lahan masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mamuju...

Masyarakat Jabar Bangga Dapat Sertifikat Tanah

Selasa, 29 Mei 2018 07:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN -- Masyarakat Kuningan, Jawa Barat merasa bangga dan bersyukur karena telah memiliki sertifikat tanah. "Harapan saya dengan mendapatkan sertifikat tanah mudah-mudahan bisa berguna untuk masa depan saya...

Jokowi Bagi-Bagi 7.000 Sertifikat Tanah di Kuningan

Jumat, 25 Mei 2018 12:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 7.000 sertifikat tanah kepada warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (25/5). "Yang kita serahkan hari ini adalah 7.000 sertifikat, tetapi...

BPN-Kejari Tidore Kerja Sama Tangani Masalah Perdata

Selasa, 08 Mei 2018 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,TERNATE -- Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut), bersama Kejari Tikep menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata...

Jokowi Sering Dengar Keluhan Warga Soal Sengketa Tanah

Rabu, 28 Mar 2018 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  MALANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, masalah sengketa tanah sering menjadi hal yang disuarakan warga desa saat kunjungan. Hal ini menjadi masalah karena banyaknya warga yang belum...

Warga Sumur Batu Harus Diberikan Perlindungan Hukum

Senin, 05 Feb 2018 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga RW 05, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, melalui kuasa hukumya Bagindo Syafri menolak keinginan Kodam Jaya yang meminta warga RW mengosongkan/meninggalkan rumah dinas...

Nenek Ida Terus Perjuangkan Tanahnya

Selasa, 12 Des 2017 05:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Seorang nenek bernama Ida Farida di Depok, Jawa Barat, terus berjuang menuntut haknya dalam dugaan kasus penyerobotan tanah oleh sebuah perusahaan golf di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ida...

Pemkot Depok Segera Penuhi Panggilan Ombudsman

Jumat, 03 Nov 2017 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  DEPOK -- Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menegaskan, Wali Kota Depok Mohammad Idris beserta jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pasti akan segera memenuhi...

Ke Daerah, Jokowi Sering Terima Keluhan Soal Sengketa Tanah

Minggu, 08 Okt 2017 22:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUMENEP -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan program sertifikasi akan mengurangi kasus sengketa tanah yang terjadi di Tanah Air. "Hampir setiap kali saya ke daerah, keluhan yang muncul adalah...

Fadli Minta Hak Masyarakat Atas Tanah Harus Dihormati

Selasa, 26 Sep 2017 09:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kasus penyerobotan tanah masyarakat oleh korporasi yang sepertinya tak pernah habisnya. Ketika penegakan hukum lemah, para mafia tanah...

Presiden Berharap Kasus Sengketa Lahan Berkurang

Minggu, 07 Mei 2017 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada 2.340 penerima di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan tersebut dilakukan di Taman Wisata Labirin BP3T Pelaihari, Kelurahan...

Kasus Tanah Dominan Dilaporkan ke Ombudsman NTB

Jumat, 10 Mar 2017 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan sektor pertanahan masih mendominasi dari banyaknya laporan yang diterima Ombudsman NTB dalam tiga tahun terakhir. Kepala Ombudsman NTB Adhar...

DPR Desak Pembahasan Lanjut UU Pertanahan

Rabu, 01 Mar 2017 08:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Isu pertanahan di NTB sangat tinggi. Salah satu agenda pembahasan yang mencuat dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah...

Warga Mekar Jaya Klaim Miliki Alas Hukum Lahan Sengketa

Senin, 21 Nov 2016 23:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Langkat, Sumatra Utara, mengklaim memiliki alas hukum yang sah atas lahan yang menjadi objek sengketa di desa itu. Lahan milik...

Persoalan Tanah Sering Halangi Pembangunan

Senin, 06 Jun 2016 09:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PAINAN -- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Syaiful Ardi mengatakan permasalahan tanah kerap menjadi penghalang pembangunan. Masyarakat meminta ganti rugi meskipun tanah yang ditempati bukan...

DPD RI akan Tindaklanjuti Sengketa Tanah di Daerah

Sabtu, 30 Apr 2016 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan fokus menindaklanjuti berbagai pengaduan mengenai masalah tanah pada masa sidang V Tahun  2015 – 2016. Ketua BAP, Abdul Gafar...

Raja Pemecutan Bersaksi Soal Tanah di Pulau Serangan

Rabu, 06 Jan 2016 20:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Raja Pemecutan Denpasar, Cokorda Pemecutan, tampil sebagai saski dalam kasus pensertifikatan tanah secara melawan hukum oleh BPN Denpasar. Dalam kesaksiannya Cok mengakui kalau tanah di Pulau Serangan...

Warga Pulau Pari Tuntut Bupati Kepulauan Seribu Dipecat

Selasa, 22 Des 2015 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekitar 200 warga Pulau Pari berunjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI. Mereka menuntut pemecatan Bupati Kepulauan Seribu. Pemicunya adalah sengketa tanah yang terjadi antara warga Pulau Pari...

Pemprov Jabar Dorong Pembentukan Pengadilan Pertanahan

Rabu, 11 Nov 2015 07:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), mendorong pendirian pengadilan pertanahan untuk menyelesaikan sengketa soal tanah yang marak terjadi. Apalagi, saat ini DPR sedang mengebut menyelesaikan pembuatan...

Bentrok di Mamuju Bukan Karena Permasalahan Agama

Selasa, 06 Okt 2015 12:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Bentrokan warga di lokasi perkebununan Desa Tobadak 8, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, diisukan karena parmasalahan agama. Namun hal tersebut langsung disanggah pihak...

DPD RI Usulkan Adanya Pengadilan Khusus Pertanahan

Minggu, 09 Agu 2015 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik atau sengketa pertanahan adalah persoalan yang cukup pelik. Saat sudah masuk ke meja hijau, persoalannya pun baru dapat terselesaikan setelah sekian lama mengalami proses hukum...

RUU Pertanahan Segera Masuk Finalisasi DPD

Jumat, 26 Jun 2015 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen untuk segera rampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya permasalahan terkait pertanahan di Indonesia.  Untuk menghimpun serta...

Anggota Baleg Usul Panja Harmonisasi RUU Pertanahan

Kamis, 18 Jun 2015 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Mukhamad Misbakhun mengusulkan pembentukan panitia  kerja (Panja) Harmonisasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Tujuannya, agar kerja legislasi bisa langsung masuk...

RUU Pertanahan Cegah Konflik Berkepanjangan

Jumat, 12 Jun 2015 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PEKABNARU -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan masih terus digodog. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) turut mensukseskan RUU itu demi mencegah kembalu jatuhnya korban.Anggota Komite I DPD...

Hampir Seluruh Provinsi Alami Masalah Pertanahan

Jumat, 12 Jun 2015 11:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) melakukan uji sahih di Pekanbaru, Provinsi Riau. Hal ini dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak atas pengesahan Rancangan Undang-Undang...

Hadapi Sengketa Pertanahan, Ini Jurus Jitu Menteri Ferry

Kamis, 16 Apr 2015 22:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyikapi permasalahan sengketa pertanahan di Indonesia, Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengakatan pihaknya mengedepankan proses...

Komnas HAM Datangi Posko Warga yang Bersengketa dengan Puskopad

Rabu, 18 Mar 2015 13:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN -- Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Diyanto Bachridai mendatangi posko warga Ramunia, Deli Serdang di depan kantor DPRD Sumatra Utara untuk menginvestigasi  dugaan tindak pelanggaran...

Komnas HAM Desak Pemerintah Kembalikan Hak Warga Ramunia

Rabu, 18 Mar 2015 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Anggota Komisi Nasional Hak Asazi Manusia, Diyanto Bachridai mengecam adanya tindak kekerasan terhadap warga Ramunia, Deli Serdang. Dia sekaligus mendesak pemerintah dan aparat kemanan untuk mendahulukan...

SDN 1 Trinsing Diportal Warga Mengaku Ahli Waris

Kamis, 12 Mar 2015 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MUARA TEWEH--Sekolah Dasar Negeri I Tringsing Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, diportal oleh oknum warga yang mengaku ahli waris tanah."Dengan adanya pemortalan ini, terpaksa semua murid...

Raja Halong Bantah Segel Sejumlah Sekolah

Kamis, 12 Mar 2015 10:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,AMBON--Raja (kepala desa) Negeri Halong, Kota Ambon, Maluku Stella Tupanelay menyatakan pemancangan papan larangan pada 6 Maret 2015 tidak bermaksud menutup empat sekolah di kelurahan Lateri."Papan pengumuman itu ditujukan...

KSAU Perintahkan Hindari Konflik dalam Sengketa Tanah

Rabu, 04 Feb 2015 11:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) akan menyelesaikan persoalan aset tanah bermasalah yang selama ini sering menjadi sengketa dengan masyarakat sekitar, yakni dengan membuat sertifikat...

Ahli Waris Tuntut Lahan Sekolah Lebakwangi, Pemkab Bandung pun Bertindak

Rabu, 07 Jan 2015 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Wakil Bupati Bandung Deden Rumaji meninjau lokasi belajar SDN Lebakwangi 1 yang terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di GOR Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung akibat digugat pemilik lahan...

Lahan Sekolahnya Digugat, Para Siswa SD Ini Terpaksa Belajar di Luar

Senin, 05 Jan 2015 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Ratusan siswa SDN Lebakwangi 1, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung terpaksa harus belajar di luar ruang kelas saat hari pertama masuk sekolah. Sebab, Sekolah yang tengah menjadi sengketa...

BPN Minta BPN Sulawesi Tenggara Segera Lakukan Gelar Perkara

Jumat, 02 Jan 2015 12:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Telaah BPN: Sertifikat Atasnama Lasambo Harus DibatalkanJAKARTA -- Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan BPN Arifin telah melakukan telaah atas kasus pembatalan sertifikat milik Lasambo Ntewo yang diajukan...

BPN RI Menyebut Sertifikat Lasambo Cacat Hukum

Selasa, 30 Des 2014 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kasubbid Teknis dan Fungsional Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Yudhi Setiawan benarkan perihal kecacatan hukum administrasi dalam sertifikat hak milik atasnama Lasambo Ntewo. Dikatakannya, semua...