Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

INDEX BERITA

Pemerintah - DPR Sepakat Defisit Anggaran 2021 Capai Rp 1T

Tuesday, 29 Sep 2020 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah bersama DPR sepakat, tingkat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan berada pada level 5,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sebesar...

Pengamat: Kemenhan Harus Masukkan Anggaran Penanganan Covid

Sunday, 27 Sep 2020 07:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Militer dari ISESS, Khairul Fahmi menilai besarnya angka anggaran Rp 136,9 triliun untuk Kementerian Pertahanan tidak menjadi soal. Asalkan, kata dia, penanganan untuk Covid-19...

Rapat Paripurna DPR Bahas APBN dan Nota Keuangan

Wednesday, 26 Aug 2020 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menggelar Rapat Raripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8), dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 dan...

Rapat Paripurna DPR

Thursday, 18 Jun 2020 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan dokumen tanggapan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani yang disaksikan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rachmad Gobel pada rapat paripurna DPR di...

Dana Pemindahan Ibu Kota tidak Masuk dalam RAPBN 2020

Monday, 19 Aug 2019 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tidak memasukkan dana pemindahan ibu kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Hal itu lantaran rancangan pemindahan ibu kota belum sepenuhnya selesai. Menteri Keuangan...

Asumsi Dasar Makro RAPBN 2020

Tuesday, 30 Apr 2019 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Asumsi Dasar Makro RAPBN 2020 Pemerintah tengah merancang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020. Rancangan ini menggunakan skenario baseline, yakni memperhatikan peralihan periode pemerintahan yang akan terjadi menjelang akhir...

Misbakhun Minta Pemerintah Konsisten Jaga Kredibilitas RAPBN

Friday, 08 Sep 2017 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meminta pemerintah makin konsisten dalam membangun pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang dipatok sebesar 5,4 persen. Legislator Golkar itu mengingatkan...

Anggota DPR Pesimistis Soal Diversivikasi Energi

Wednesday, 23 Aug 2017 23:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar mencermati Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Dia pesimistis dengan arah...

Berbeda dengan ADB, Menkeu Optimistis Ekonomi Tumbuh Lampaui 5 Persen

Tuesday, 27 Sep 2016 20:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi terjaga di angka lima persen. Ini sesuai target pertumbuhan ekonomi yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan...

Menkeu: Pemangkasan Anggaran Susutkan Pertumbuhan Ekonomi

Wednesday, 31 Aug 2016 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah diproyeksikan bakal mengoreksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, pertumbuhan ekonomi diusulkan 5,2 persen.  Menteri...

Menteri Rini Dinilai Buat Jokowi-JK 'Mati Kutu'

Monday, 09 Nov 2015 09:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat Khalid Zabidi berpendapat, alasan penolakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Menteri BUMN Rini Soemarno ke dalam APBN 2016 lantaran tidak menjadi penggerak...

Meski Setujui RAPBN, Gerindra tetap Belum Puas

Sunday, 01 Nov 2015 14:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Sikap fraksi Gerindra yang akhirnya melunak dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di sidang paripurna DPR RI akhir pekan kemarin masih menuai tanda...

PMN Masuk RAPBN 2016, Hasil Lobi Rini Soemarno?

Saturday, 31 Oct 2015 01:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menuturkan, penolakan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam RAPBN 2016 masuk akal. Sebab, realisasi anggaran penyertaan...

Buruh Tuntut Menteri Rini Soemarno Dicopot

Saturday, 31 Oct 2015 00:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan massa dari sejumlah elemen buruh yang melakukan aksi unjukrasa di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (30/10), menuntut Presiden Joko Widodo menurunkan Menteri BUMN Rini Soemarno dari...

Fadli Zon Rekomendasikan Menteri Rini Dicopot

Saturday, 31 Oct 2015 00:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merekomendasikan Presiden Joko Widodo mencopot Rini Soemarno dari posisi menteri BUMN. Ia menilai, Rini gagal sebagai menteri karena membuat BUMN...

Pengamat: Persetujuan RAPBN 2016 Rugikan Rakyat

Saturday, 31 Oct 2015 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok SkyKhadafi berpendapat, persetujuan sebagian fraksi di DPR untuk RAPBN 2016 adalah bagian dari rencana merugikan rakyat. Sebab menurutnya isi APBN 2016,...

Mayoritas Fraksi di Parlemen Tolak PMN

Friday, 30 Oct 2015 23:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan terhadap penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN menyeret Menteri BUMN, Rini Soemarno. Fraksi PDIP, menilai sudah sewajarnya Rini dicopot dari jabatannya. "Sebagian fraksi memang tidak sepakat atau...

Pembahasan RAPBN Alot

Friday, 30 Oct 2015 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Pembahasan RAPBN Alot KIH bisa unggul jika pengesahan RAPBN 2016 lewat voting.JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati postur sementara RAPBN 2016, Kamis (29/10). Rencananya, RAPBN 2016 ini akan...

JK Bantah Ada Dana Siluman di RAPBN

Wednesday, 28 Oct 2015 18:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah terdapat dana siluman Rp 23,6 triliun dalam RAPBN 2016. Bahkan, Kalla mengaku belum mengetahui terkait dana tambahan dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L)."Yang...

JK Optimistis RAPBN Disahkan Akhir Bulan Ini

Tuesday, 27 Oct 2015 21:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN)2016 dapat disahkan pada akhir bulan ini. Menurut Kalla, pembahasan RAPBN di DPR pun hampir rampung....

2016, Pemerintah Pangkas Setoran BUMN Jadi Rp 31,2 Triliun

Monday, 17 Aug 2015 19:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah memangkas target pemasukan negara dari setoran laba atau dividen badan usaha milik negara (BUMN) pada tahun depan. Dalam draf Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN)...

JK Tekankan Subsidi Hanya Sembilan Persen RAPBN 2016

Wednesday, 29 Jul 2015 09:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan subsidi hanya sekitar sembilan persen dari anggaran yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016."Subsidi tahun depan...

JK Bahas Persiapan RAPBN 2016 dengan Menkeu

Friday, 24 Jul 2015 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri telah mengadakan rapat membahas persiapan RAPBN 2016 di Kantor Wapres, Jakarta. Menurut Kalla, rapat pada Jumat (24/7) tersebut membahas...

2016 Tahun Desentralisasi Fiskal

Thursday, 28 May 2015 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan tahun 2016 akan menjadi tahun desentralisasi. Kebijakan fiskal dalam RAPBN 2016 benar-benar diarahkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai nawacita Presiden...

DPD Minta Pengesahan RAPBN-P Tepat Waktu

Monday, 02 Feb 2015 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad meminta pengesahan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 bisa tepat waktu. Pasalnya, RAPBN-P memegang peranan penting dalam program pembangunan...

Soal Subsidi BBM, Kementerian ESDM: Semua Faktor Masih Dipertimbangkan

Friday, 26 Dec 2014 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Naryanto Wagimini menuturkan, RAPBN 2015 masih digodok. Meski begitu, anggaran untuk subsidi BBM masih akan diberikan. Hal ini terkait rencana...

DPR: RAPBN 2015 Membengkak untuk Pelayanan Publik

Sunday, 21 Sep 2014 06:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan terjadi peningkatan volume pada RAPBN 2015. Alasannya karena dialokasikan untuk peningkatan pelayanan publik dan bukan merupakan potensi korupsi di...

Pelaku Pasar Optimistis Pemerintahan Baru

Saturday, 23 Aug 2014 12:30 WIB

JAKARTA -Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2014 direspons positif pelaku pasar dan pebisnis.Kepastian legal formal keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf...

Jokowi Ingin Bahas RAPBN

Saturday, 23 Aug 2014 12:00 WIB

JK menyoroti terbebaninya anggaran negara akibat subsidi BBM yang sangat tinggi.JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Wi dodo (Jokowi) segera mengagen dakan pertemuan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)....

Anggaran Belanja Belum Efektif

Friday, 22 Aug 2014 15:00 WIB

JAKARTA — Menteri Keuangan M Chatib Basri mengakui penyerapan anggaran pemerintah belum terlalu optimal. Pola penyerapan masih cenderung tinggi pada akhir tahun sehingga daya dorong belanja terhadap perekonomiam menjadi...

Rizal Ramli: RAPBN 2015 Tinggalkan Bom Waktu

Thursday, 21 Aug 2014 19:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menilai, RAPBN 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Paripurna DPR RI pada Jumat (15/8) lalu merupakan bom waktu....

Beban Utang Naik

Wednesday, 20 Aug 2014 12:00 WIB

Pemerintah memperkirakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) bertenor tiga bulan akan naik. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 bunga obligasi jangka pendek ini naik dari...

Presiden Baru, APBN Lama

Monday, 18 Aug 2014 12:00 WIB

Oleh: Imam Sugema -- Sudah bukan rahasia lagi bahwa kelak presiden baru akan menghadapi berbagai kesulitan di enam bulan pertama pemerintahannya. Pasalnya, di tiga bulan pertama...

President-elect studying 2015 budget plan

Sunday, 17 Aug 2014 21:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President-elect Joko Widodo is studying the Draft 2015 State Budget which has been submitted by the government to the House of Representatives (DPR) for further deliberations...

Sikap Legowo RAPBN 2015 untuk Pemerintahan Baru

Saturday, 16 Aug 2014 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr Wayan Windia menilai, RAPBN 2015 yang memberikan ruang gerak bagi pemerintah baru (Jokowi-JK) dalam menerjemahkan visi dan misinya merupakan sikap...

Linangan Air Mata di Sela Pidato Terakhir SBY

Saturday, 16 Aug 2014 14:00 WIB

"Saya tadi berlinang air mata," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, sekeluarnya dari ruang Sidang Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (15/8). Kemarin memang menjadi hari bersejarah bagi Presiden...

RAPBN Antisipasi BBM Naik

Friday, 15 Aug 2014 16:30 WIB

Pemerintah tak ingin mendikte presiden selanjutnya. JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 hari...

Jokowi tak Ikut Bahas RAPBN 2015

Thursday, 14 Aug 2014 12:00 WIB

JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum bisa terlibat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan...

Pemerintahan Masih Jalan, tak Perlu Konsultasi Presiden Terpilih

Saturday, 09 Aug 2014 06:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintahan yang dipimpinnya masih akan tetap berjalan hingga akhir masa jabatan pada 20 Oktober mendatang. Ia menegaskan kendali penuh pemerintah masih...

Kenaikan Tarif Listrik Amanat UU

Wednesday, 18 Jun 2014 15:00 WIB

JAKARTA — Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, kenaikan tarif listrik enam golongan pelanggan per 1 Juli 2014 merupakan amanat UU. "UU baik Energi maupun Ketenagalistrikan mengamanatkan subsidi listrik...

Pemerintah Bahas Dampak Putusan MK Terhadap RAPBN

Friday, 30 May 2014 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIPANAS -- Pemerintah membahas dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemangkasan kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR terhadap RAPBN 2015. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan putusan MK tersebut akan...

Fahri: Birokrasi Memainkan Anggaran

Tuesday, 24 Sep 2013 21:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa sesuai UUD 1945, DPR tak memiliki kewenangan menentukan anggaran. Menurutnya, kewenangan itu ada di pemerintah. Karenanya, dia menyesalkan pendapat...

Ketua DPR: Fungsi Penganggaran DPR Masih Terkendala

Thursday, 29 Aug 2013 14:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie, mengakui DPR masih mengalami kendala dalam menjalankan fungsi anggaran. Kendala it, misalnya, tentang belum mampunya sejumlah anggota DPR di Badan Anggaran (Banggar)...

Asumsi Makro RAPBN 2014 Terlalu Optimistis?

Saturday, 24 Aug 2013 11:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ada peniliaian asumsi makro RAPBN 2014 terlalu optimistis. Faktor eksternal global dan situasi internal Indonesia saat ini dalam tahun-tahun politik yang bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas perekonomian...

DPR Soroti Asumsi Pertumbuhan Ekonomi dan Lifting Minyak

Tuesday, 20 Aug 2013 12:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fraksi di DPR mengkritisi asumsi dasar ekonomi makro yang disampaikan oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.  Asumsi dasar yang dikritisi...

Kepala BKPM: RAPBN 2014 Sudah Mengantisipasi Situasi Gobal

Monday, 19 Aug 2013 13:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Chatib Basri mengatakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN 2014) disusun sebagai antisipasi terhadap...

Hatta: Subsidi Energi 2014 di Bawah Rp 200 Triliun

Friday, 16 Aug 2013 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan anggaran subsidi energi pada Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2014 di bawah Rp 200 triliun. "Kami ingin...

Anggaran Belanja Negara 2014 Naik 5,2 Persen

Friday, 16 Aug 2013 16:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) meningkat 5,2 persen dari pagu belanja negara dalam APBNP 2013. Anggaran belanja negara 2014 tercatat sebesar...

SBY Klaim Sejumlah Prestasi Ekonomi 2004- 2013

Friday, 16 Aug 2013 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membacakan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (16/8) siang. Dalam kesempatan...

Pemerintah Prioritaskan Anggaran Transportasi Publik Dalam RAPBN 2014

Thursday, 15 Aug 2013 12:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada mass public transportation dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Ini merupakan imbas dari membesarnya...