Wednesday, 16 Syawwal 1440 / 19 June 2019

Wednesday, 16 Syawwal 1440 / 19 June 2019

INDEX BERITA

Perda Larangan Dinilai Kurang Tepat Atasi Sampah Plastik

Monday, 10 Jun 2019 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menyebut peraturan daerah (Perda) yang melarang penggunaan plastik bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan sampah plastik. Larangan ini justru...

DPD akan Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda

Wednesday, 05 Dec 2018 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- DPD RI akan membentuk tata tertib terkait  evaluasi Perda. Adanya kewenangan baru memberikan DPD RI untuk berimprovisasi terhadap respons daerah. 

“Ini peluang bagi DPD RI yang harus didukung...

Wilayah Luas, Jumlah Sat Pol PP Purwakarta Kurang Memadai

Wednesday, 28 Nov 2018 03:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Sat Pol PP Kabupaten Purwakarta, masih kekurangan personel. Pasalnya, hingga saat ini jumlah anggota penegak Perda ini hanya 243 orang. Padahal, instansi ini sudah masuk kategori tipe...

Umat Islam Garut Desak Realisasi Perda Anti-LGBT

Friday, 12 Oct 2018 23:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  GARUT— Ribuan masyarakat Muslim di Kabupaten Garut, Jawa Barat, melakukan aksi dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk segera membuat peraturan daerah anti-lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)....

Raja Ampat Keluarkan Perda Lindungi Pekerja

Thursday, 03 May 2018 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  RAJA AMPAT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat   mengeluarkan peraturan daerah khusus yang mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.  Perda yang diterbitkan tersebut memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan...

DPD Bentuk Badan Khusus Evaluasi Perda-Perda Daerah

Saturday, 28 Apr 2018 22:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SINGKAWANG -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD). Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang menyebut badan baru tersebut dibentuk khusus untuk menyoroti...

Perda Kawasan Tanpa Rokok Dapat Tekan Pengeluaran Pemerintah

Wednesday, 21 Mar 2018 19:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penerapan dari peraturan daerah (perda) tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Yogyakarta dinilai dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. “Salah satu manfaat bagi...

Efektivitas Kawasan Tanpa Rokok Perlu Peran Aktif Masyarakat

Wednesday, 21 Mar 2018 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Setelah dilakukan sosialisasi selama satu tahun, kini peraturan daerah (Perda) tentang kawasan tanpa rokok (KTR) telah resmi diberlakukan di Kota Yogyakarta. Peraturan tentang pembatasan ruang bagi...

Perda Kawasan Tanpa Rokok di Yogyakarta Diberlakukan

Wednesday, 21 Mar 2018 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  YOGYAKARTA -- Terhitung sejak 20 Maret 2018, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) resmi diberlakukan di Kota Yogyakarta. Substansi perda tersebut adalah...

Komite I Nilai Pengawasan Perda Perlu Diberikan kepada DPD

Monday, 02 Oct 2017 09:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI Akhmad Muqowam menginginkan kewenangan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)....

Lima Raperda Dicoret dari Prolegda Yogyakarta

Monday, 21 Aug 2017 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Kota Yogyakarta memutuskan revisi atas Program Legislasi Daerah 2017 dengan mencoret lima rancangan peraturan daerah. "Ada beberapa alasan, di antaranya...

Fahri Hamzah Tanggapi Pencabutan Kewenangan Mendagri Batalkan Perda oleh MK

Friday, 07 Apr 2017 17:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut kewenangan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam putusannya, MK membatalkan...

Mendagri Masih Bisa Mengontrol Perda Setelah Putusan MK

Friday, 07 Apr 2017 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah pusat masih dapat mengendalikan keluarnya peraturan daerah (perda) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembatalan aturan kewenangan Mendagri untuk...

MK: Pembatalan Perda Harus Lewat Mahkamah Agung

Thursday, 06 Apr 2017 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan mekanisme pembatalan peraturan daerah (perda) kini hanya dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung (MA). Dengan begitu,...

Kemendagri Batalkan Sembilan Perda Bangka Tengah

Tuesday, 28 Jun 2016 05:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KOBA -- Sembilan peraturan daerah (Perda) yang diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibatalkan Kementerian Dalam Negeri RI."Dari ribuan Perda yang dibatalkan itu, sembilan...

Depok Koordinasi dengan Jabar Soal Pembatalan Delapan Perda

Thursday, 23 Jun 2016 22:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ada sebanyak delapan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Depok yang dibatalkan Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa...

PAHAM: Pembatalan Perda tak Punya Legal Standing

Wednesday, 15 Jun 2016 22:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dinilai tidak memiliki dasar. Sekjend Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Rozaq Asyhari...

MPR: Pembatasan Perda Bisa Picu Kontroversi

Tuesday, 14 Jun 2016 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah mengungkapkan telah membatalkan lebih dari tiga ribu Peraturan Daerah (Perda). Perda-perda tersebut dinilai sebagai salah satu penghambat pembangunan ekonomi.  Menurut anggota FPKS MPR RI Sigit Sosiantomo, alasan...

Jokowi Bakal Hapus 3.000 Perda

Thursday, 09 Jun 2016 14:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menargetkan akan menghapus 3.000 peraturan daerah (Perda) bermasalah pada pekan ini. Penghapusan ribuan perda tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang tengah...

3 Hal Penting Agar Perda Bisa Dipatuhi Masyarakat

Tuesday, 07 Jun 2016 14:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan perwakilan daerah (DPD) Republik Indonesia menerima kunjungan delegasi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kunjungan ini dalam rangka memperdalam materi tentang pembuatan rancangan...

NTB Hapus 53 Perda, Salah Satunya tentang Minol

Tuesday, 17 May 2016 14:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan sebanyak 53 peraturan daerah (perda) tingkat provinsi, kabupaten dan kota bermasalah akan dihapus. Hal itu terkait dengan...

Mendagri: Perda Jangan Hambat Investasi

Monday, 09 May 2016 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membuat peraturan daerah yang bisa menghambat investasi."Perda (peraturan daerah) yang terkait pelayanan perizinan harus diperhatikan benar-benar....

Mendagri Minta Perda Penghambat Investasi Dibatalkan

Tuesday, 26 Apr 2016 08:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi dan perizinan, termasuk Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih...

Perda Pacaran Dihapus

Tuesday, 19 Apr 2016 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah gencar melakukan deregulasi, salah satu bentuknya dengan menghapus ribuan peraturan daerah (Perda) yang tidak perlu.  Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sonny Soemarsono...

Pengamat: Banyak Perda Jadi Sarana Pungli

Friday, 01 Apr 2016 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai bahwa terdapat sedikitnya 3.226 peraturan daerah (Perda) di Indonesia. Banyaknya peraturan ini juga berdampak pada perizinan dan menghambat investasi yang ingin...

Hambat Investasi, 5.000 Perda Dievaluasi

Thursday, 11 Feb 2016 17:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi ribuan peraturan daerah di seluruh Indonesia yang dinilai menghambat investasi dan pelayanan bagi masyarakat."5.000 perda dievaluasi karena menghambat investasi dan pelayanan...

DPRD Sleman Godok Perda Pendapatan Desa

Monday, 14 Dec 2015 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN - DPRD Sleman saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pendapatan desa. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pendapatan Desa, Hendrawan Astono mengemukakan pembahasan tersebut...

'Masalah Pendirian Rumah Ibadah bukan SKB, Tapi Perda'

Wednesday, 11 Nov 2015 21:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik pendirian rumah ibadah di beberapa daerah memunculkan wacana perlunya merevisi aturan pendirian rumah ibadah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri. Namun menurut...

Banyak Perda Dinilai Diskriminatif Terhadap Perempuan

Wednesday, 28 Oct 2015 12:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institut Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia Ninik Rahayu menilai, masih banyak peraturan daerah yang berpotensi menjadi alat diskriminasi bagi kaum perempuan. "Berdasarkan pemantauan kami, hingga...

Setahun Masa Kerja, DPRD Indramayu Sahkan 11 Perda

Friday, 14 Aug 2015 22:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Masa kerja anggota DPRD Kabupaten Indramayu genap memasuki usia setahun. Dalam rentang waktu itu, mereka telah menghasilkan 11 peraturan daerah (perda). "Kita sudah mensahkan 11 perda," ujar Ketua...

Target 26 Perda, Belum Satupun 'Gol' di DPRD Bekasi

Wednesday, 01 Apr 2015 01:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belum menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) sepanjang 2015. Badan Legislasi DPRD Kabupaten Bekasi Nurdin Muhidin di Cikarang mengatakan pihaknya sudah...

DKI Pakai APBD 2014, Warga Diminta tak Perlu Khawatir

Tuesday, 24 Mar 2015 10:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta warga DKI tidak perlu khawatir, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 menggunakan APBD sama seperti tahun lalu."Peraturan...

Wagub Optimistis RAPBD DKI Jadi Perda

Friday, 20 Mar 2015 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaeful Hidayat optimistis pembahasan hasil evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD 2015 akan rampung dan bakal menjadi Peraturan Daerah yang bisa dijalankan."Saya optimistis,...

Perda Pencegahan Pernikahan Dini Disiapkan

Sunday, 01 Mar 2015 21:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mempersiapkan peraturan daerah untuk mencegah pernikahan dini yang jumlahnya kini terus meningkat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan...

Satpol PP Dukung Perda Tempat Kos

Thursday, 26 Feb 2015 10:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendorong pembentukan peraturan daerah tentang kos ataupun pemondokan untuk memberikan payung hukum terhadap kegiatan usaha jasa...

DPRD Kota Sukabumi Optimis Sahkan 15 Perda

Sunday, 22 Feb 2015 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- DPRD Kota Sukabumi menargetkan pengesahan sebanyak 15 perda pada 2015 ini. Keberadaan perda tersebut sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda)."Dalam perencanaan, kita bersama pemerintah menargetkan...

Perda Larangan Rokok Baru Sekadar Aturan

Tuesday, 17 Feb 2015 18:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Peraturan daerah larangan merkokok dinilai belum optimal. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jafar Sodding menuturkan, peraturan daerah (Perda) No.  4 tahun 2013 mengenai kawasan tanpa rokok (KTR)...

Buruh Tolak Revisi Perda Ketenagakerjaan

Friday, 22 Aug 2014 05:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Pembahasan revisi Perda No 6 Tahun 2012 tentang ketenagakerjaan harus dihentikan. Untuk itu puluhan aktivis buruh di kota Cimahi mendatangi Gedung DPRD Kota Cimahi, Kamis (21/8).Hal...

Produksi Minyak Terus Menurun

Friday, 27 Jun 2014 13:03 WIB

BANDUNG –– Bukan tidak mungkin di tahun 2019 Indonesia bisa menjadi importir migas permanen. Bukan karena kurangnya potensi migas yang terpendam. Namun disebabkan oleh minimnya eksplorasi terhadap sumber sumber...

Puluhan Perda Ditertibkan

Thursday, 26 Jun 2014 11:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, REJANG LEBONG -- Pemerintah Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, dalam lima tahun terhitung 2009-2014 telah menerbitkan 67 peraturan daerah. "Terhitung dari tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2014 produk hukum...