Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

INDEX BERITA

KPPOD: Pilkada Harus Langsung Sesuai Prinsip Otonomi Daerah

Tuesday, 12 Nov 2019 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilakukan secara langsung. Hal tersebut sesuai prinsip otonomi daerah (otda)...

SDM Berkualitas Efektifkan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Tuesday, 30 Apr 2019 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menekankan pentingnya sumber daya manusia berkualitas untuk mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah. Sebab masa depan daerah bergantung pada SDM yang...

Ridwan Kamil Nilai Idealnya Jabar Punya 40 Kabupaten/Kota

Friday, 26 Apr 2019 08:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, jumlah penduduk Jawa Barat masih timpang dengan jumlah kabupaten/kota yang ada saat ini. Akibatnya, pelayanan publik menjadi kurang maksimal.Menurut Gubernur,...

Anies Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah

Thursday, 25 Apr 2019 10:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (25/4). Ia membacakan amanat Menteri Dalam...

Senator: Otonomi Daerah Dirusak Praktik Korupsi

Monday, 28 Jan 2019 23:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris menyatakan maraknya tindak pidana korupsi di daerah, sudah sampai tahap kritis atau sangat mengkhawatirkan. Bahkan praktik korupsi sampai...

Jabar Dinilai Perlu Tambah Daerah Otonomi di 3 Wilayah

Wednesday, 16 Jan 2019 11:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), dinilai bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, pembentukan...

Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI

Saturday, 01 Dec 2018 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun Gunandjar Sudarsa, mengakui pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) yang telah berjalan selama ini perlu dievaluasi. Agar tata pemerintahan...

Pelaksanaan USBN Bisa Diatur Tiap-Tiap Sekolah

Thursday, 11 Jan 2018 12:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, waktu pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) di seluruh jenjang pendidikan tidak akan digelar serentak. Artinya, sekolah diberi kebebasan memilih...

Oso: Kehendak Melakukan Otonomi Daerah Sudah Sangat Besar

Friday, 17 Nov 2017 12:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Oesman Sapta Odang menyatakan bahwa kehendak untuk melakukan otonomi daerah sudah sangat besar. Hal itu disampaikan pria yang...

Raker Kemendagri dengan Komisi II DPR

Monday, 28 Aug 2017 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) didampingi Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,...

DPD Dukung Pemekaran DOB Perbatasan di Kaltara

Monday, 28 Aug 2017 06:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung sepenuhnya DOB di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, Kalimantan Utara. Daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia.“Memang perbatasan...

Jokowi-JK Diharapkan Terus Awasi Otonomi Daerah

Thursday, 20 Oct 2016 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Munhanif berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terus mengawasi pelaksanaan otonomi...

Ini Alasan Kemendagri tak Berikan Detail Pembatalan Perda

Sunday, 26 Jun 2016 18:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) meminta waktu dua pekan untuk mensosialisasikan pembatalan Peraturan Daerah (Perda). Hal itu disepakati setelah Kemendagri melakukan...

Aceh akan Perjuangkan Lagi Perda yang Dibatalkan Pemerintah

Friday, 24 Jun 2016 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky menyatakan akan duduk bersama dengan Pemerintah Aceh untuk mengkaji ulang pembatalan 65 qanun/peraturan daerah oleh Kementerian Dalam...

Mendagri: Pemerintah tak Tiba-Tiba Batalkan Perda

Wednesday, 22 Jun 2016 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan Kementerian Dalam Negeri tidak secara tiba-tiba membatalkan ribuan peraturan daerah. Ia mengklaim telah melakukan berbagai tahapan termasuk meminta pendapat serta...

Penghapusan Perda Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru

Tuesday, 21 Jun 2016 00:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi yang transparan terkait dengan pembatalan Perda. Hal itu untuk...

Pemprov Sumbar Pastikan tak Ada Perda Syariah Dibatalkan

Monday, 20 Jun 2016 07:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan tidak ada peraturan daerah (perda) syariah yagn dibatalkan oleh pemerintah pusat."Kami sudah konfirmasi. Tidak ada," ujar Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah...

Ketua MPR Sepakat Pembatalan Perda

Monday, 20 Jun 2016 07:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sepakat langkah Kementerian Dalam Negeri untuk menghapus peraturan daerah (Perda) yang dinilai tidak sejalan. "Kalau sebuah Perda dbuat dengan asal jadi...

JK Minta Pembatalan Perda Dipublikasikan di Setiap Daerah

Friday, 17 Jun 2016 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dinilai menghambat proses perizinan dan investasi serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Wakil Presiden Jusuf...

Mendagri Imbau Masyarakat tak Mudah Percaya Isu di Medsos

Thursday, 16 Jun 2016 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau masyarakat untuk tak mudah mempercayai isu yang disebar di media sosial atau lewat pesan broadcast. Hal tersebut dikatakan Tjahjo setelah...

Ini Tiga Alasan Perda Bisa Dibatalkan

Thursday, 16 Jun 2016 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Instruksi pemerintah untuk mencabut sejumlah peraturan daerah (perda) dinilai kontraproduktif dengan upaya mewujudkan pemerintah yang baik (good governance). Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah sebagai pejabat negara terikat...

Soal Pembatalan Perda, Kepala Daerah Bisa Melawan

Thursday, 16 Jun 2016 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Ada tiga alasan suatu peraturan daerah (perda) dapat dibatalkan baik secara komulatif maupun alternatif. Pertama, apabila perda tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi....

Pemda Bisa Ajukan Keberatan Pembatalan Perda

Tuesday, 14 Jun 2016 14:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat Bidang Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, Charles Simabura mengatakan pemerintah daerah (Pemda) bisa mengajukan keberatan terkait kebijakan pemeritnah pusat yang membatalkan beberapa...

Banyak Perda Dibatalkan Bukti Kualitas Legislasi Rendah

Tuesday, 14 Jun 2016 09:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Pembatalan ini merupakan yang terbanyak sejak diberlakukannya otonomi daerah terus berlangsung. Pengajar Hukum Tata Negara...

Era Jokowi, Pembatalan Perda Terbanyak Sejak Pemberlakuan Otda

Tuesday, 14 Jun 2016 08:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Pembatalan ini memecahkan rekor praktik pembatalan perda sejak diberlakukannya...

JK Berpesan Otonomi Daerah Harus Sejahterakan Rakyat

Thursday, 05 May 2016 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar seluruh kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten dapat meningkatkan kesejahteraan melalui otonomi yang diberikan. Keberhasilan penerapan otonomi di...

Wapres Luncurkan Institut Otonomi Daerah

Tuesday, 26 Apr 2016 11:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan resmi meluncurkan Institut Otonomi Daerah (i-Otda) dalam rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa (26/4). Peluncuran itu ditandai dengan penekanan tombol video...

Wapres JK Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 di Kulon Progo

Monday, 25 Apr 2016 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO-- Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla dijadwalkan hadir dan memberikan pengarahan dalam peringatan hari Otonomi Daerah (Otda) tingkat nasional ke XX tahun 2016 di Kabupaten Kulon...

Poin Ini Perlu Dimasukkan untuk Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Monday, 18 Apr 2016 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan saat ini pemerintah sedang menggodok PP (Peraturan Pemerintah) 78  tentang cara pembentukan daerah otonomi baru. Peraturan tersebut perlu...

Pemprov Jabar Dorong Pemekaran Tiga Daerah

Monday, 18 Apr 2016 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, terus mendorong pemekaran daerah otonomi baru (DOB), tiga wilayah yakni, Garut Selatan, Sukabumi Utara dan Bogor Barat. Menurut Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, Pemprov...

Daerah-Daerah Ini Minta Kepastian Pemekaran Wilayah

Thursday, 14 Apr 2016 10:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite I DPD RI menggelar rapat dengan beberapa perwakilan wilayah, Rabu (13/4). Komite I menerima perwakilan Pemekaran Kabupaten Pantai Timur dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)....

Pemerintah Diminta Konsisten Terkait Pemekaran Daerah

Thursday, 14 Apr 2016 10:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite I DPD RI meminta pemerintah konsisten dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai dengan desain besar penataan daerah kurun waktu 2016-2025. DPD RI akan mengawal...

Ketua MPR: Otonomi Daerah Banyak Salah Kaprah

Monday, 28 Mar 2016 22:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan selama 15 tahun sejak 2001 masih banyak mengalami salah kaprah di tingkat elite daerah."Kebijakan otonomi...

Dampak Baik dan Buruk Otonomi Daerah

Monday, 28 Mar 2016 22:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendatangi Universitas Trilogi, Senin (28/3). Zulkifli diminta memaparkan perihal  otonomi daerah yang akan memasuki dua dekade kepada para mahasiswa. Dalam pandangannya, otonomi...

Pemerintah Moratorium Pembentukan DOB

Monday, 29 Feb 2016 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak akan ada pembentukan daerah otonomi baru (DOB) selama tiga tahun ke depan. Namun yang ada, hanyalah pembentukan daerah persiapan menuju DOB sesuai...

Mendagri Diminta tak Sembarangan Sebut Otda Gagal

Monday, 29 Feb 2016 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Edy mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo agar berhati-hati dalam menyatakan Daerah Otonomi Baru telah gagal karena akan...

Wapres JK Minta Maaf, Ada Apa?

Thursday, 25 Feb 2016 11:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Peraturan yang kerap berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah acap kali membuat sejumlah investor kebingungan untuk menanamkan modal mereka di daerah. Aturan yang tidak sejalan itu...

RDP DPD Bahas Era Otonomi Daerah ASN Harus Profesional

Monday, 15 Feb 2016 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam menunjang terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus profesional, bebas dari intervensi politik, bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam melaksanakan pelayanan...

JK Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Otda

Thursday, 28 Jan 2016 10:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 4 Januari 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.Presiden pun...

Banyak Perda Dinilai Diskriminatif Terhadap Perempuan

Wednesday, 28 Oct 2015 12:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institut Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia Ninik Rahayu menilai, masih banyak peraturan daerah yang berpotensi menjadi alat diskriminasi bagi kaum perempuan. "Berdasarkan pemantauan kami, hingga...