Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

INDEX BERITA

KPK Ingatkan BUMN Hati-Hati Berinvestasi dengan China

Kamis, 09 Mei 2019 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberi peringatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bila berinvestasi dengan China. Hal tersebut ia ungkapkan dalam...

KPK Dukung BUMN Perkuat Satuan Pengawasan Intern

Kamis, 09 Mei 2019 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI), dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) menyelenggarakan Seminar Sehari bertema “Bersama...

Temuan KPK, Tiga BUMD tak Berkontribusi untuk Negara

Rabu, 27 Mar 2019 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kepulauan Riau tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, laporan keuangan...

Bukan Pejabat, Swasta yang Paling Banyak Terjerat Korupsi

Selasa, 18 Des 2018 07:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sejak KPK berdiri pada 2004 lalu sampai sekarang, ada 915 orang yang terlibat korupsi berdasarkan pekerjaannya. Berdasarkan pekerjannya, ternyata yang ditangkap paling banyak itu bukan pejabat, tetapi...

KPK Luncurkan Panduan Korporasi

Kamis, 06 Des 2018 03:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha dalam  rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Dunia di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (5/12). Diharapkan dengan...

Sidang PT NKE, Pertama untuk Sidang Korupsi Korporasi

Kamis, 11 Okt 2018 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengagendakan sidang perdana perkara dugaan korupsi yang menyeret PT Duta Graha Indah Konstruksi (PT DGIK). PT DGIK sendiri saat ini telah...

Kementerian Pertanian Komitmen Korporasikan Petani

Jumat, 14 Sep 2018 22:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk mengkorporasikan petani. Kepala Biro Perencanaan Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan, untuk itu Kementan mengimbau bantuan pemerintah untuk sektor...

Kementan Bangun Kawasan Kakao Berbasis Korporasi di Kolaka

Rabu, 01 Agu 2018 20:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KOLAKA -- Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian berbasis korporasi. Terkait hal itu, Kementan menerbitkan Permentan 18/2018 tentang Pedoman Pembangunan kawasan Pertanian Berbasis Korporasi....

Penanaman Jagung Basis Korporasi Produksi 8 Ton per Hektare

Kamis, 26 Jul 2018 13:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Kepala Biro Perencanaan, Kasdi Subagyono, mengunjungi salah satu pilot project pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani di Provinsi Banten. Kawasan tersebut berada di Desa Bulakan, Gunung...

Pukat UGM: Aturan Menindak Perusahaan Sudah Ada

Rabu, 23 Mei 2018 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki payung hukum untuk menindak korporasi yang diduga melakukan...

KPK Kejar Perusahaan Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Senin, 21 Mei 2018 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad mengejar korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi yang tengah mereka tangani....

Pukat Apresiasi KPK Tetapkan Perusahaan Sebagai Tersangka

Jumat, 18 Mei 2018 21:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan korporasi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai kemajuan. Namun, hal ini dianggap langkah awal yang perlu diikuti...

Pertama Kali, KPK Jadikan Perusahaan Sebagai Tersangka

Jumat, 18 Mei 2018 10:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Penetapan tersangka TPPU dari perusahaan oleh KPK seperti ini...

Corporatocracy

Senin, 27 Feb 2017 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh : Adiwarman A. KarimCorporatocracy adalah suatu sistem ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh korporasi atau paling tidak oleh kepentingan korporasi.  Sejarah corporatocracy dimulai pada tahun 1600-an, VOC...

Beginilah Cara PLN Rekrut Pegawai Baru

Rabu, 22 Feb 2017 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PLN akan menggunakan sistem baru dalam menerima karyawan, yakni dengan  sistem member online melalui Aplikasi berbasis Web. Aplikasi ini memungkinkan siapapun untuk melihat tentang rekrutmen PLN dan...

KPK Diminta Jerat Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan

Jumat, 20 Jan 2017 05:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Anti Mafia Hutan yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), AURIGA, dan Jikalahari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat berbagai kasus korupsi yang melibatkan...

Polisi Sidik Enam Korporasi Pembakar Hutan

Selasa, 15 Sep 2015 21:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) terus mengusut kasus kebakaran lahan perkebunan yang terjadi di daerah tui. Pembakaran lahan yang menyebabkan korporasi perkebunan telah memicu...

Adhi Karya Siapkan Belanja Modal Rp 824,7 Miliar

Kamis, 11 Des 2014 23:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Adhi Karya Tbk telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure) sebesar Rp 824,7 miliar di tahun 2015 untuk membiayai sejumlah rencana proyek perusahaan. Diantaranya, investasi pengembangan...

UU Anti-Perusakan Hutan Gagal Jerat Korporasi

Minggu, 16 Nov 2014 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Koalisi Anti Mafia Hutan menilai keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Pengerusakan Hutan (P3H) gagal menjerat korporasi-korporasi  yang telah melakukan pengerusakan hutan. Justru, UU P3H malah menjerat masyarakat adat yang...

Kebijakan Mobil Murah, Bukti Pemerintah Mengedepankan Kepentingan Korporasi?

Selasa, 19 Nov 2013 16:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marhany Pua menuding pemerintah terjebak pada praktek korporatisme dalam kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC).  "Ada kesan bahwa...

BTN Akan Garap Nasabah Korporasi

Senin, 18 Nov 2013 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN) akan menggarap nasabah korporasi tahun depan. Pengembangan bisnis tersebut dilakukan untuk memperkuat basis bisnisnya di sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR)...

Kredit Korporasi Diprediksi Melambat di 2014

Selasa, 22 Okt 2013 09:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan kredit korporasi diperkirakan akan melambat pada tahun depan karena adanya Pemilihan Umum (Pemilu). Perbankan menilai pelaku industri akan melakukan wait and see hingga Pemilu usai.Head...

ECB: Pinjaman untuk Perusahaan Zona Euro Turun Tajam

Kamis, 26 Sep 2013 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, FRANKFURT -- Pinjaman yang disalurkan untuk perusahaan-perusahaan di zona euro yang sedang terperosok ke dalam krisis utang menyusut tajam pada Agustus, data yang diterbitkan oleh Bank Sentral Eropa...

Pemprov DKI : Laporan PPATK Jangan Dipolitisir

Kamis, 30 Agu 2012 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai korupsi di Pemprov DKI tidak dipolitisir. “Kalau melihat laporan resmi PPATK tersebut,...

Banyak Utang, Merpati tidak Sehat

Selasa, 22 Mei 2012 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan secara korporasi PT Merpati Nusantara Airlines Persero tidak mencerminkan perusahaan yang sehat menyusul kerugian BUMN aviasi ini yang mencapai Rp 2 miliar per...

Komnas HAM: Polisi Lebih Berpihak ke Korporasi

Minggu, 15 Jan 2012 15:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia dinilai belum menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. "Polisi lebih mendengarkan korporasi," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh dalam diskusi 'Keberpihakan Negara dalam Konflik...

Pakar: Korporasi Terlibat Gayus Bisa Dipidana

Jumat, 17 Des 2010 07:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Mardjono Reksodiputro, mengatakan bahwa korporasi dapat dipidana terkait kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan."Jadi meskipun yang...

Penerbitan Sukuk Korporasi Terus Meningkat

Selasa, 02 Nov 2010 03:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perkembangan produk pasar modal syariah berupa sukuk korporasi terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Delapan tahun setelah penerbitan perdana sukuk korporasi pada 2002 kemarin, jumlah penerbitan sukuk korporasi...

Bank Mega Syariah Salurkan Zakat Korporasi

Rabu, 21 Jul 2010 03:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Bank Mega Syariah (BMS) menyalurkan zakat korporasi Rp 2,15 miliar melalui enam lembaga zakat. Zakat tersebut diambil dari laba kotor perusahaan pada 2009 yang sebesar Rp 80 miliar.Direktur Utama...

Sukuk Asia Bantu Pulihkan Pasar Global

Kamis, 15 Jul 2010 02:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,DUBAI--Permintaan sukuk yang meningkat di Asia diharapkan dapat membantu pulihnya pasar sukuk global di semester kedua dari dampak krisis keuangan global. Penerbitan sukuk yang terjadi di Indonesia dan Malaysia...

Sukuk Korporasi Berpeluang Tumbuh Besar

Kamis, 15 Jul 2010 01:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pasar sukuk Indonesia kini mulai berkembang. Kendati pangsa pasar sukuk terutama sukuk korporasi masih rendah, namun memiliki peluang untuk tumbuh besar. Dalam memilih investasi di sukuk korporasi, investor diingatkan...

Bapepam-LK: Penerbitan Sukuk Korporasi Masih Rendah

Rabu, 07 Jul 2010 00:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Bapepam-LK, Fuad Rahmany, melihat penerbitan obligasi korporasi yang berbasis syariah atau sukuk di Indonesia masih rendah. ''Obligasi korporasi yang berbasis syariah merupakan satu potensi dan memungkinkan untuk diterbitkan,...