Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

INDEX BERITA

Buku Pelajaran Agama di Sekolah akan Ditinjau Ulang

Monday, 11 Nov 2019 21:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin menyatakan buku-buku agama bagi siswa akan tinjau ulang. Menurutnya, jika ada buku yang tidak satu visi...

' Konstitusi Terkait Erat dengan Antikorupsi'

Wednesday, 11 Sep 2019 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR mengadakan kegiatan TalkShow dengan tema 'Ukir Jejak Integritasmu, Wujudkan Budaya Konstitusi dan Antikorupsi' di Grha Sabha Pramana,  Kampus Universitas Gadjah Mada,  Yogyakarta,  Rabu (11/9). Kegiatan...

Menolak Terjebak dalam Demokrasi Prosedural

Monday, 12 Aug 2019 18:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Iqbal Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM   Salah satu fase penting dalam demokrasi telah kita lalui, yaitu pemilu. Telah terlaksananya pemilu serentak yang bahkan disebut pemilu paling...

Membumikan Green Constitution

Friday, 02 Aug 2019 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Elfian Fauzy, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Dewasa ini, sebagian masyarakat kita mengartikan lingkungan hidup hanya sebagai objek sederhana yang mencakup alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal, ruang...

Garda Matahari Gelar Ikrar Setia Konstitusi

Monday, 06 May 2019 11:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi masyarakat Garda Matahari menggelar ikrar setia konstitusi untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (6/5). "Hari ini, sekitar...

Sekjen MPR: Konstitusi Memiliki Dimensi Luas dan Kompatibel

Wednesday, 06 Jun 2018 10:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengungkapkan jika bangsa ini ingin melihat bagaimana Indonesia di masa depan nanti, maka bangsa Indonesia mesti memahami instrumen-instrumen dasar dan...

Mahfud: Konstitusi Masih Bisa Diubah

Tuesday, 27 Feb 2018 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR  -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. mengatakan, konstitusi di Indonesia merupakan resultante yang masih dapat diubah dengan resultante yang baru. "Konstitusi adalah resultante situasional yang...

Elnino: Banyak Persoalan Dituntaskan tak Berpijak Konstitusi

Sunday, 01 Oct 2017 15:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Banyak persoalan yang terjadi di negara ini mulai dari impor senjata ilegal hingga kesenjangan ekonomi. Namun banyak persoalan tersebut diselesaikan dengan tidak berpijak pada konstitusi."Begitu...

HNW: Konstitusi tak Pisahkan Iman dan Pengetahuan

Monday, 14 Aug 2017 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tak ada dikotomi dalam konstitusi Indonesia soal iman dan pengetahuan. Iman dijunjung sebagai pijakan pengetahuan. Mengawali seminar bertajuk 'Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Pemikiran Islam Moderat' di...

Konstitusi Harus Disesuaikan dengan Masa Kini

Thursday, 22 Sep 2016 12:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- UUD 1945 menjadi landasan dasar konstitusi karena berisi norma fundamental negara. Meski demikian, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan, pentingnya norma konstitusi tersebut harus menyesuaikan...

Pembentukan Holding BUMN Sesuai Amanah Konstitusi

Monday, 22 Aug 2016 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan holding BUMN tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Malahan, pembentukannya justru mendesak dan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945....

Ketua MPR Ajak Masyarakat Kembali pada Semangat Konstitusi

Thursday, 18 Aug 2016 14:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak masyarakat Indonesia kembali kepada semangat konstitusi. MPR mengimbau masyarakat tidak melupakan sejarah terbentuknya konstitusi sebagai landasan negara. "Mari kita kembali ke semangat konstitusi,...

Ketua MPR Sebut Jimly Asshiddiqie sebagai Begawan Konstitusi

Saturday, 16 Apr 2016 17:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ketiga B.J. Habibie bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MK Arief Hidayat menghadiri syukuran dan peluncuran bukuJimly Asshiddiqie di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sabtu...

Thaksin: Thailand Berjalan Mundur

Wednesday, 24 Feb 2016 11:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Setelah hampir dua tahun diam, mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra akhirnya kembali bersuara. Dalam wawancara terbaru ia mengkritisi draf konstitusi yang diajukan pemerintahan militer bulan...

JK: Konstitusi Sifatnya Dinamis

Monday, 07 Dec 2015 11:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan konstitusi yang merupakan kesepakatan suatu bangsa seperti UUD 1945 bagi bangsa Indonesia, terbentuk berdasarkan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi zaman sehingga...

'Tali Persaudaraan Bangsa Harus Terus Dibangun'

Monday, 02 Nov 2015 22:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mengingatkan agar bangsa Indonesia terus membangun persaudaraan.    Untuk mewujudkan itu menurut Zulkifli tak bisa hanya dilakukakan oleh MPRI RI...

MPR RI Terus Mengawal Konstitusi

Wednesday, 28 Oct 2015 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa untuk kebaikan bangsa dan Pancasila, MPR memiliki tugas sebagai lembaga yang mengawal konstitusi untuk berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin di negeri ini.   Selain...

Persis Dongkrak Kepekaan Publik atas Produk Konstitusi

Sunday, 04 Oct 2015 00:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Forum Kajian Paramuda Persis (FKPP) menggelar seminar publik dengan tema Hak konstitusional Warga Negara di Hotel Antik, Jl Raya Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (3/10). Kegiatan ini bertujuan...

Buka Peluang Ikut Perang, Popularitas Shinzo Abe Turun

Monday, 21 Sep 2015 13:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Dukungan publik terhadap Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe turun setelah permberlakuan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial. Berdasarkan aturan baru itu, Jepang bisa terlibat pertempuran bersama sekutu...

Gagasan Konstitusi Sosial ala Jimmly

Friday, 18 Sep 2015 00:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie kembali menyalurkan gagasan terkininya melalui sebuah buku terbarunya yang berjudul Gagasan Konstitusi Sosial.Buku karangan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)...

Mayoritas Warga Jepang Tolak UU Pertahanan Baru

Monday, 14 Sep 2015 11:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO--Lebih dari separuh pemilih di Jepang menentang rencana pemerintah untuk memberlakukan undang-undang pertahanan baru yang memungkinkan pasukan Jepang bertempur dengan negara lain. Jajak pendapat yang dilakukan selama akhir...

Terjegal Konstitusi, SBY Disarankan Tiru Habibie

Thursday, 10 Sep 2015 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alih-alih kembali ke dalam bursa pencalonan presiden seperti yang ditiupkan sejumlah orang di twitter, SBY diminta untuk meniru langkah dan sikap Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf...

MPR Resmi Tetapkan Pimpinan Lembaga Kajian

Monday, 07 Sep 2015 18:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR menetapkan pimpinan lembaga pengkajian MPR. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan didampingi Wakil Ketua MPR RI EE.Mangindaan, menyerahkan secara simbolik palu pimpinan kepada Ketua Lembaga...

Puluhan Ribu Warga Jepang Turun ke Jalan

Sunday, 30 Aug 2015 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Puluhan ribu orang melakukan protes di luar parlemen Jepang terkait perubahan undang-undang (UU) militer.  Perubahan UU ini akan memungkinkan militer untuk mengirimkan pasukan di luar negeri...

Penghapusan PPN Diskotek Dinilai Bertentangan dengan Konstitusi

Saturday, 22 Aug 2015 18:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Aturan tentang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk karaoke dan diskotek dianggap bertentangan dengan konstitusi. Meski pemerintah menyatakan aturan tersebut adalah amanah dari UU No 42...

'KUHP tak Sesuai dengan Konstitusi'

Tuesday, 02 Jun 2015 01:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PENDEGLANG -- Pimpinan Fraksi PPP MPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah menyatakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. "KUHP yang kita...

Petral Dibubarkan Karena Bertentangan dengan Konstitusi

Wednesday, 20 May 2015 04:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pertamina dan pemerintah yang telah sepakat bubarkan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dinilai karena bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut diutarakan oleh pengamat energi, Marwan Batubara....

DPR Diminta Tolak Usulan Pengangkatan Kapolri Baru

Friday, 27 Mar 2015 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- DPR diminta untuk menolak usulan baru pengangkatan kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo. Pengacara senior OC Kaligis berharap agar DPR RI mendesak presiden untuk segera melantik Komjen...

Pengamat: Presiden Seharusnya Jalankan Konstitusi Lantik BG

Saturday, 21 Feb 2015 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Widodo Eka Tjahyana mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya menjalankan konstitusi dengan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri pascaputusan praperadilan."Batalnya pelantikan...

Pengamat Tata Negara: Batal Lantik BG, Jokowi Salahi Konstitusi

Wednesday, 18 Feb 2015 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Presiden Joko Widodo yang batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri, dan mengajukan nama baru, dinilai sudah menginjak-injak konsitusi. Karenanya, pengamat hukum tata negara,...

KPAI: Pelarangan Jilbab itu Melanggar Konstitusi

Thursday, 04 Dec 2014 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Hal senada disampaikan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawarti. "Bukan hanya melanggar HAM tapi ini juga melanggar konstitusi. Kan jelas ada peraturan yang mengatur tentang...

Ingin Hapus HMP, KIH Dinilai tak Baca Konstitusi

Thursday, 13 Nov 2014 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Usulan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tentang penghapusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dinilai menunjukkan DPR tidak membaca konstitusi. HMP diatur dalam Pasal 20A ayat 2 UUD 1945."Jadi usul...

'SBY Terbitkan Perppu Pilkada Lecehkan Konstitusi'

Wednesday, 01 Oct 2014 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) mengkritik rencana Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah tersebut dinilai akan menimbulkan komplikasi...

Ketua MK: Ini Murni Konstitusi, Tidak Ada Urusan Politik

Tuesday, 30 Sep 2014 12:00 WIB

JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) siap memproses gugatan Undang-Undang  (UU) Pilkada yang baru disahkan DPR. MK pun menjamin pengujian terhadap pasal dalam UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah...

Pengamat: MK Seharusnya Putuskan Gugatan PDIP

Wednesday, 17 Sep 2014 13:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya segera memutuskan gugatan judicial review mengenai Undang-undang MPR DPR DPD dan...

Patrialis Akbar: Soal Konstitusi, Muhammadiyah Berada pada Garda Terdepan

Friday, 12 Sep 2014 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengatakan, Muhammadiyah merupakan organisasi yang tidak bisa dilepaskan dari konstitusi. Undang-Undang yang ada di negara Indonesia menurutnya tidak lepas dari peranah...

Jelang Putusan MK, Polres Bondowoso Gelar Patroli Malam

Thursday, 21 Aug 2014 08:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BONDOWOSO -- Jajaran Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur, menggelar apel malam dan patroli skala besar, Rabu (20/8) malam untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan saat Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil sidang...

MK Gelar Rakor dengan KPU dan Bawaslu

Wednesday, 16 Jul 2014 11:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat kordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Aula MK, Rabu (16/7). Kegiatan tersebut berlangsung untuk mengantisipasi penanganan perselisihan hasil Pilpres 2014. Rapat...

Ical Janjikan Amendemen UUD '45

Thursday, 20 Mar 2014 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Partai Golkar mengkritisi produk legislasi nasional setelah era Orde Baru. Disebut, yang antipemerintah.  Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) menyebutnya sebagai produk hukum yang tidak tegas. Ia...

Komisi III: Kewenangan MK Tangani Pemilu Bisa Dialihkan

Wednesday, 05 Mar 2014 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ---Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili sengketa pemilu dan pilkada bisa dialihkan ke lembaga penegak hukum lain. Hal ini terjadi apabila...