REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin menyatakan buku-buku agama bagi siswa akan tinjau ulang. Menurutnya, jika ada buku yang tidak satu visi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR mengadakan kegiatan TalkShow dengan tema 'Ukir Jejak Integritasmu, Wujudkan Budaya Konstitusi dan Antikorupsi' di Grha Sabha Pramana,  Kampus Universitas Gadjah Mada,  Yogyakarta,  Rabu (11/9). Kegiatan...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Iqbal Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM   Salah satu fase penting dalam demokrasi telah kita lalui, yaitu pemilu. Telah terlaksananya pemilu serentak yang bahkan disebut pemilu paling...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Elfian Fauzy, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Dewasa ini, sebagian masyarakat kita mengartikan lingkungan hidup hanya sebagai objek sederhana yang mencakup alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal, ruang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi masyarakat Garda Matahari menggelar ikrar setia konstitusi untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (6/5). "Hari ini, sekitar...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengungkapkan jika bangsa ini ingin melihat bagaimana Indonesia di masa depan nanti, maka bangsa Indonesia mesti memahami instrumen-instrumen dasar dan...

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR  -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. mengatakan, konstitusi di Indonesia merupakan resultante yang masih dapat diubah dengan resultante yang baru. "Konstitusi adalah resultante situasional yang...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Banyak persoalan yang terjadi di negara ini mulai dari impor senjata ilegal hingga kesenjangan ekonomi. Namun banyak persoalan tersebut diselesaikan dengan tidak berpijak pada konstitusi."Begitu...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tak ada dikotomi dalam konstitusi Indonesia soal iman dan pengetahuan. Iman dijunjung sebagai pijakan pengetahuan. Mengawali seminar bertajuk 'Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Pemikiran Islam Moderat' di...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- UUD 1945 menjadi landasan dasar konstitusi karena berisi norma fundamental negara. Meski demikian, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan, pentingnya norma konstitusi tersebut harus menyesuaikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan holding BUMN tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Malahan, pembentukannya justru mendesak dan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak masyarakat Indonesia kembali kepada semangat konstitusi. MPR mengimbau masyarakat tidak melupakan sejarah terbentuknya konstitusi sebagai landasan negara. "Mari kita kembali ke semangat konstitusi,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ketiga B.J. Habibie bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MK Arief Hidayat menghadiri syukuran dan peluncuran bukuJimly Asshiddiqie di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sabtu...

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Setelah hampir dua tahun diam, mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra akhirnya kembali bersuara. Dalam wawancara terbaru ia mengkritisi draf konstitusi yang diajukan pemerintahan militer bulan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan konstitusi yang merupakan kesepakatan suatu bangsa seperti UUD 1945 bagi bangsa Indonesia, terbentuk berdasarkan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi zaman sehingga...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mengingatkan agar bangsa Indonesia terus membangun persaudaraan.    Untuk mewujudkan itu menurut Zulkifli tak bisa hanya dilakukakan oleh MPRI RI...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa untuk kebaikan bangsa dan Pancasila, MPR memiliki tugas sebagai lembaga yang mengawal konstitusi untuk berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin di negeri ini.   Selain...

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Forum Kajian Paramuda Persis (FKPP) menggelar seminar publik dengan tema Hak konstitusional Warga Negara di Hotel Antik, Jl Raya Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (3/10). Kegiatan ini bertujuan...

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Dukungan publik terhadap Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe turun setelah permberlakuan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial. Berdasarkan aturan baru itu, Jepang bisa terlibat pertempuran bersama sekutu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie kembali menyalurkan gagasan terkininya melalui sebuah buku terbarunya yang berjudul Gagasan Konstitusi Sosial.Buku karangan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)...

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO--Lebih dari separuh pemilih di Jepang menentang rencana pemerintah untuk memberlakukan undang-undang pertahanan baru yang memungkinkan pasukan Jepang bertempur dengan negara lain. Jajak pendapat yang dilakukan selama akhir...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alih-alih kembali ke dalam bursa pencalonan presiden seperti yang ditiupkan sejumlah orang di twitter, SBY diminta untuk meniru langkah dan sikap Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR menetapkan pimpinan lembaga pengkajian MPR. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan didampingi Wakil Ketua MPR RI EE.Mangindaan, menyerahkan secara simbolik palu pimpinan kepada Ketua Lembaga...

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Puluhan ribu orang melakukan protes di luar parlemen Jepang terkait perubahan undang-undang (UU) militer.  Perubahan UU ini akan memungkinkan militer untuk mengirimkan pasukan di luar negeri...

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Aturan tentang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk karaoke dan diskotek dianggap bertentangan dengan konstitusi. Meski pemerintah menyatakan aturan tersebut adalah amanah dari UU No 42...

REPUBLIKA.CO.ID, PENDEGLANG -- Pimpinan Fraksi PPP MPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah menyatakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. "KUHP yang kita...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pertamina dan pemerintah yang telah sepakat bubarkan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dinilai karena bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut diutarakan oleh pengamat energi, Marwan Batubara....

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- DPR diminta untuk menolak usulan baru pengangkatan kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo. Pengacara senior OC Kaligis berharap agar DPR RI mendesak presiden untuk segera melantik Komjen...

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Widodo Eka Tjahyana mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya menjalankan konstitusi dengan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri pascaputusan praperadilan."Batalnya pelantikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Presiden Joko Widodo yang batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri, dan mengajukan nama baru, dinilai sudah menginjak-injak konsitusi. Karenanya, pengamat hukum tata negara,...

REPUBLIKA.CO.ID, Hal senada disampaikan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawarti. "Bukan hanya melanggar HAM tapi ini juga melanggar konstitusi. Kan jelas ada peraturan yang mengatur tentang...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Usulan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tentang penghapusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dinilai menunjukkan DPR tidak membaca konstitusi. HMP diatur dalam Pasal 20A ayat 2 UUD 1945."Jadi usul...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) mengkritik rencana Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah tersebut dinilai akan menimbulkan komplikasi...

JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) siap memproses gugatan Undang-Undang  (UU) Pilkada yang baru disahkan DPR. MK pun menjamin pengujian terhadap pasal dalam UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah...

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya segera memutuskan gugatan judicial review mengenai Undang-undang MPR DPR DPD dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengatakan, Muhammadiyah merupakan organisasi yang tidak bisa dilepaskan dari konstitusi. Undang-Undang yang ada di negara Indonesia menurutnya tidak lepas dari peranah...

REPUBLIKA.CO.ID, BONDOWOSO -- Jajaran Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur, menggelar apel malam dan patroli skala besar, Rabu (20/8) malam untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan saat Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil sidang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat kordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Aula MK, Rabu (16/7). Kegiatan tersebut berlangsung untuk mengantisipasi penanganan perselisihan hasil Pilpres 2014. Rapat...

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Partai Golkar mengkritisi produk legislasi nasional setelah era Orde Baru. Disebut, yang antipemerintah.  Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) menyebutnya sebagai produk hukum yang tidak tegas. Ia...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ---Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili sengketa pemilu dan pilkada bisa dialihkan ke lembaga penegak hukum lain. Hal ini terjadi apabila...