Sunday, 13 Syawwal 1440 / 16 June 2019

Sunday, 13 Syawwal 1440 / 16 June 2019

INDEX BERITA

DPD akan Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda

Wednesday, 05 Dec 2018 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- DPD RI akan membentuk tata tertib terkait  evaluasi Perda. Adanya kewenangan baru memberikan DPD RI untuk berimprovisasi terhadap respons daerah. 

“Ini peluang bagi DPD RI yang harus didukung...

Perda Syariat Islam Ingin Dievaluasi

Thursday, 05 Jun 2014 11:22 WIB

JAKARTA — Kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memangkas peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam. Jokowi-JK tidak akan...

Pj Gubernur Riau Minta Perda Dievaluasi Ulang

Tuesday, 26 Nov 2013 10:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,PEKANBARU--Penjabat Gubernur Riau yang juga merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Johan meminta kepada DPRD Riau mengevaluasi setiap Peraturan Daerah (Perda) yang telah dilahirkan."Saya berharap setiap Perda bisa dimanfaatkan....

Pemerintah Targetkan Evaluasi 1.500 Perda

Thursday, 23 Aug 2012 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat menargetkan 1.500 peraturan daerah (Perda) untuk dievaluasi kembali. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Jakarta, Kamis (23/8), pemerintah pusat sebelumnya telah mengevaluasi 13.520...

Komnas HAM Imbau Kemendagri Evaluasi Perda Penghambat HAM

Friday, 30 Jul 2010 03:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengimbau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengevaluasi peraturan daerah (perda) yang menghambat HAM dan kebebasan beragama. Kewenangan itu sudah diatur dalam...