Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

INDEX BERITA

Banggar Dorong Penguatan Peran LPS

Saturday, 20 Jun 2020 00:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong penguatan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di tengah pandemi Covid-19.  Penguatan peran diperlukan agar LPS bisa terlibat lebih awal...

Forum Banggar DPRD DKI Soroti Lagi Tugas TGUPP

Monday, 09 Dec 2019 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta kembali menyorot soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sebab anggaran yang diusulkan sebesar...

Banggar DPR Perjuangkan Dana Saksi Bisa Dibiayai APBN 2019

Thursday, 18 Oct 2018 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsudin mengatakan akan terus memperjuangkan usulan dana saksi partai politik untuk Pemilu 2019 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. ...

DPR Minta KEK Mandalika Tetap Jaga Kearifan Lokal

Tuesday, 27 Mar 2018 03:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan pariwisata. Tradisi dan budaya setempat tetap dilestarikan...

KPK Dalami Peran Banggar DPR dalam Kasus KTP-El

Tuesday, 09 Jan 2018 16:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK mendalami peran Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik (KTP-el). Pendalaman dilakukan jaksa KPK dalam sidang lanjutan dengan tersangka,...

Tiga Komisi Belum Beri Laporan, Rapat RUU APBN 2018 Ditunda

Monday, 23 Oct 2017 16:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menunda rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018. Penundaan tersebut disetujui...

Banggar Terima Aspirasi Koalisi Masyarakat Perhutanan Sosial

Monday, 09 Oct 2017 16:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial terkait perhutanan sosial yang merupakan program prioritas nasional...

Banggar DPR: Tak Ada Alasan Pemangkasan Anggaran Jilid III

Monday, 12 Sep 2016 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran DPR menyatakan tak melihat adanya peluang dan ruang untuk pemangkasan anggaran untuk yang ketigakalinya, demi menyelematkan APBN tahun ini. Pemangkasan anggaran sebelumnya sempat dikabarkan bakal...

Fadli Akui Luhut Temui DPR Soal APBN

Saturday, 31 Oct 2015 02:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengakui ada pertemuan pimpinan DPR dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan soal Rancangan Anggaran...

Penyerapan Dana Daerah Baru 40 Persen

Thursday, 29 Oct 2015 18:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae mengatakan saat ini penyerapan dana daerah memang belum maksimal. Dalam kancah nasional, baru 40 persen dana daerah yang terserap...

DPR: RAPBN 2016 tak Disahkan, Program Pemerintah Terancam

Wednesday, 28 Oct 2015 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan seharusnya RAPBN 2016 disetujui Jumat (30/10) ini. Sehingga pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk program-programnya di tahun 2016 nanti. Namun, harus...

Fadli: Kunjungan Jokowi ke AS Hanya Hasilkan Janji-Janji

Wednesday, 28 Oct 2015 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat tidak tepat. Pernyataan itu tak lepas karena kunjungan Jokowi dilakukan ditengah-tengah di tengah-tengah...

Fadli: Presiden Harus Segera Tuntaskan Pembahasan APBN

Tuesday, 27 Oct 2015 21:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang mempercepat kunjungan ke Amerika Serikat. Menurutnya, memang lebih baik presiden cepat pulang ke tanah...

APBN 2016, Fahri: Perkuat Dana Desa Ketimbang PMN

Tuesday, 27 Oct 2015 19:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun tinggal menghitung hari, pembahasan APBN 2016 masih belum menemui kejelasan. Padahal, pada Jumat (30/10) nanti APBN 2016 sudah harus disahkan. Sebab, aturan perundang-undangan menentukan, APBN...

Gerindra: Presiden Seperti tak Serius Bahas APBN 2016

Monday, 26 Oct 2015 21:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) 2016. Penyebab penundaan pengesahan karena adanya perubahan alokasi anggaran yang dirancang pemerintah...

Gerindra Pertanyakan Alasan Penundaan Pengesahan RAPBN 2016

Monday, 26 Oct 2015 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan pihaknya akan menanyakan alasan ditundanya pengesahan RAPBN 2016 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ia mengatakan pihaknya...

Banggar tak Bahas Anggaran Kementerian ESDM di RAPBN 2016

Thursday, 22 Oct 2015 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit menegaskan pihak tidak pernah membahas satuan tiga ataupun mengutak-atik pagu anggaran yang diajukan komisi-komisi, termasuk dari Komisi...

Pengesahan RAPBN Ditunda, Setnov: Sudah Disampaikan ke Presiden

Thursday, 22 Oct 2015 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Setya Novanto memastikan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, tidak bisa dilakukan pada 23 Oktober mendatang. RAPBN kemungkinan akan disahkan...

Gerindra: Pengesahan RAPBN 2016 Kemungkinan Ditunda

Wednesday, 21 Oct 2015 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengatakan DPR kemungkinan besar tidak akan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 pada tanggal 22 Oktober. Sebelumnya ada keinginan...

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen Dinilai Sulit

Wednesday, 21 Oct 2015 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan UU RAPBN 2016 segera disahkan. Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, target penerimaan yang mengikuti logika APBN 2015 asumsinya akan jauh...

Diduga Ada Dana Siluman di RAPBN 2016

Wednesday, 21 Oct 2015 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Budget Center (IBC) menduga ada keanehan dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Sebab, terdapat belanja yang diperoleh dari 'penundaan' dan 'penambahan' yang dibahas Kementerian Keuangan dan Badan...

Banggar DPR Diminta Kritisi RAPBN 2016

Wednesday, 21 Oct 2015 00:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan pembahasan Panja Belanja Pusat dan Daerah akan selesai dalam pekan ini. Fahri menyebut ada keinginan dari pihak tertentu agar RAPBN...

Banggar DPR tak Bisa Menolak Permintaan Tambahan Puan

Thursday, 12 Feb 2015 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak bisa menolak permintaan tambahan anggaran untuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Alasan itu dijadikan acuan, disetujuinya penggelontoran anggaran tambahan senilai...

Ini Legislator PKS Pengganti Tamsil Linrung di Banggar DPR

Thursday, 16 Oct 2014 14:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah merampungkan pembagian komisi bagi 40 legislatornya di DPR melalui rapat pleno fraksi yang digelar Kamis (16/10). "Politisi PKS, Tamsil Linrung yang...

Banggar DPR Sepakati Postur APBN-P 2014

Saturday, 14 Jun 2014 05:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyepakati postur RAPBN-Perubahan 2014 hasil pembahasan rapat Panitia Kerja (Panja) mengenai asumsi, pendapatan, pembiayaan dan defisit anggaran."Postur...

Putusan MK Soal Banggar Dianggap Untungkan Wakil Rakyat

Saturday, 24 May 2014 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Norsanie Darlan menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memangkas kewenangan Badan Anggaran DPR menyelamatkan wakil rakyat. "Memang jika berpikir sekilas, MK...

Ketua DPR: Fungsi Penganggaran DPR Masih Terkendala

Thursday, 29 Aug 2013 14:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie, mengakui DPR masih mengalami kendala dalam menjalankan fungsi anggaran. Kendala it, misalnya, tentang belum mampunya sejumlah anggota DPR di Badan Anggaran (Banggar)...

Djoko Susilo Takut Pembelian SPBU Diketahui Istri Pertama

Tuesday, 13 Aug 2013 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo mengakui pembelian Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek simulator SIM...

Djoko Susilo Akui Bertemu Nazaruddin

Thursday, 01 Aug 2013 23:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARA -- Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo mengakui adanya pertemuan dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terdakwa kasus dugaan korupsi simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang...

Ingin Bubarkan Banggar DPR, Koalisi Masyarakat Ajukan Uji Materi

Friday, 26 Jul 2013 03:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Uang Negara menuntut pembubaran Badan Anggaran DPR melalui uji materinya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.Koalisi tersebut berkeinginan mengurangi dan membatasi berbagai kewenangan DPR dalam perencanaan...

Olly Bantah Terima Uang dari Proyek Hambalang

Wednesday, 05 Jun 2013 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Olly Dondokambey sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Olly membantah telah...

KPK Periksa Wakil Ketua Banggar DPR Terkait Hambalang

Wednesday, 05 Jun 2013 10:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Olly Dondokambey, hari ini. Pada pemeriksaan ini Olly menjadi saksi untuk kasus dugaan...

Djoko Susilo Disebut-sebut Beri Rp 4 Miliar ke Sejumlah Anggota Banggar DPR

Tuesday, 28 May 2013 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol Djoko Susilo terdakwa kasus korupsi pengadaan "driving" simulator uji klinik pengemudi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011...

Marzuki Alie Tidak Berdaya Atasi Dugaan Korupsi di DPR

Tuesday, 14 May 2013 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Marzuki Alie prihatin dengan berbagai isu korupsi yang menimpa DPR. Dia mengaku tidak berdaya menghadapi persoalan korupsi."Saya sedih. Tapi juga tidak bisa bertindak," kata...

DPR Minta KPK Usut Proyek Aneh di DPR

Monday, 13 May 2013 15:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran DPR Bambang Soesatyo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut sejumlah proyek "aneh" di DPR.  Hal ini penting agar berbagai bentuk penyimpangan anggaran...

FITRA: Banggar Diam dengan Proyek 'Aneh' DPR

Monday, 13 May 2013 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR dinilai tidak menjalankan fungsi dengan benar. Buktinya, masih banyak bermunculan proyek-proyek aneh di DPR dengan nilai anggaran fantastis.  “Bukan menjalankan fungsi, Banggar malah...

Mirwan Amir dan Olly Dondokambey Penuhi Panggilan KPK

Thursday, 14 Mar 2013 11:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota FPD, Mirwan Amir dan anggota FPDIP, Olly Dondokambey diperiksa penyidik KPK, Kamis (14/3) terkait kasus suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)."Saya diperiksa untuk Haris...

Banggar Tantang PPATK Ungkap Pemilik Rekening Gendut

Friday, 28 Dec 2012 12:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggararan (Banggar) DPR meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) agar tidak menyampaikan informasi yang tidak utuh. Banggar menantang agar PPATK membeberkan 18 nama...

Haris Bukan Tersangka Terakhir Kasus Banggar

Thursday, 22 Nov 2012 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa memastikan nama Haris Andi Surahman (HAS) sebagai tersangka akhir dalam kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Juru bicara KPK, Johan Budi menyatakan...

Mirwan Amir-Melchias Mekeng tak Hadir di Sidang Fahd

Tuesday, 30 Oct 2012 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir dan Melchias Mekeng, dijadwalkan bersaksi dalam sidang atas terdakwa Fahd El Fouz, Selasa (30/10). Namun begitu, keduanya dipastikan tidak...

Tunggu Vonis, Wa Ode Pasrah

Thursday, 18 Oct 2012 13:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Terdakwa perkara dugaan penerimaan suap terkait pembahasan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Kamis (18/10). Menghadapi putusan...

Wa Ode: KPK Hanya Lokalisir Kasus DPID ke Dirinya

Tuesday, 16 Oct 2012 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terdakwa perkara dugaan penerimaan suap terkait Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati, menyampaikan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR bersih. Menurutnya, penilaian itu merupakan anggapan...

Fahd El Fouz Didakwa Suap Wa Ode Rp 5,5 M

Friday, 12 Oct 2012 12:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha Fahd El Fouz didakwa menyuap anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, sebesar Rp 5,5 miliar. Suap tersebut berkaitan dengan pengurusan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur...

Sidang Lanjutan Wa Ode, Pengacara Hadirkan Dua Saksi

Tuesday, 18 Sep 2012 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tim kuasa hukum bagi terdakwa Wa Ode Nurhayati menghadirkan dua orang saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan penerimaan suap terkait pengalokasian DPID di Pengadilan Tipikor, Selasa (18/9). Dua...

Wa Ode akan Hadirkan Keluarga Besar PAN sebagai Saksi

Tuesday, 04 Sep 2012 19:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Terdakwa perkara dugaan penerimaan suap senilai Rp6,5 miliar terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati, berencana akan menghadirkan beberapa orang dari keluarga besar PAN untuk...

Pengamat : Benahi Sistem di Banggar DPR

Wednesday, 29 Aug 2012 22:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, mengatakan buruknya citra DPR disebabkan karena perilaku anggota DPR yang tidak terpuji. Perilaku itu, kata dia,...

Mekeng Mundur karena Fokus Studi

Tuesday, 28 Aug 2012 09:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto mengatakan Melchias Markus Mekeng mundur dari posisi Ketua Badan Anggaran DPR karena  ingin fokus dengan studinya. "Pak Mekeng mengutarakan kepada saya...

Demokrat Dukung KPK untuk Periksa Mirwan Amir

Monday, 27 Aug 2012 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan dukungannya atas segala tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya. Dukungan itu, kata dia, termasuk soal pemeriksaan yang...

Baru Pertama Kali, Pengaduan Tentang Wa Ode

Tuesday, 14 Aug 2012 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi dalam kasus suap untuk alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) atas tiga kabupaten di Aceh yaitu Bener Meriah, Aceh Besar dan Pidie Jaya tahun anggaran...

KPK Masih Pelajari Laporan PPATK

Sunday, 05 Aug 2012 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan 10 orang anggota Badan Anggaran...