REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ekonomi digital menjadi tantangan sekaligus peluang bagi PT Pos Indonesia dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mengatalan ekonomi digital seperti dua keping mata uang.
"Peluangnya besar dan tantangannya juga besar. Jadi digital ekonomi ini menjadi peluang dan tantangan untuk Pos dan Telekomunikasi Indonesia saat ini," kata dia, usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhakti Postel Ke-73 Tahun 2018, di Halaman Gedung Kanlor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Kamis (27/9).
Menurut dia, momentum Peringatan Hari Bhakti Postel Ke-73 Tahun 2018 menjadi pengingat kepada Postel saat ini menghadapi tantangan yang besar di tengah era ekonomi digital. Ia menuturkan peluang dari ekonomi digital bagi Postel adalah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkat lapangan kerja serta mencerdaskan kehidupan bangsa terkait literasinya.
Sementara tantangan dari ekonomi digital, lanjut dia, adalah jika masyarakat salah menfaatkannya maka akan memberikan dampak negatif yang cukup besar.
"Masyarakat yang memanfaatkan ini harus berada pada level yang bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar, tidak malah sebaliknya," kata dia.
Dia menuturkan ekonomi digital saat ini sudah di depan mata dan telah terjadi. Pemerintah melalui PT Pos dan PT Telekomunikasi Indonesia mulai melakukan berbagai macam terobosan untuk menyongsong era ekonomi digital dan industri 4.0.
"Kita sedang bersiap-siap bahwa tidak lagi hanya konsentrasi pada isu infrastruktur namun melengkapi dengan elemen lain yang penting untuk masyarakat seperti untuk aplikasi, penggunaan internet secara sehat, kemudian bagaimana mendorong pemanfaatan booster pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja," kata dia.
Terobosan yang disiapkan pemerintah untuk menyongsong ekonomi digital, kata Ismail, adalah mempercepat akses pemerataan pita lebar (broadband) di seluruh Indonesia seperti memberikan frekuensi khusus untuk jaringan 4G dan membangun palapa ring project sehingga pada tahun 2019 nanti seluruh wilayah di Indonesia terhubung dengan pita lebar.
"Terobosan lainnya yang disiapkan oleh kita adalah, kita dari kementerian tidak lagi berperilaku seperti regulator. Sekarang kita menjadi fasilitator bahkan akselelator," katanya.
"Jadi mengubah posisi kita menghadapi stakeholder, sekarang bagaimana kita menfasilitasi dan mempercepat sehingga stakeholder ini bisa memanfaatkan digital ekonomi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
