Selasa, 16 Safar 1441 / 15 Oktober 2019

Selasa, 16 Safar 1441 / 15 Oktober 2019

Tantangan Wisata Syariah

Jumat 04 Apr 2014 11:17 WIB

Red: Maman Sudiaman

Hery Sucipto

Hery Sucipto

Foto: Istimewa

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh; Hery Sucipto (Presdir Wisata Syariah Consulting)

Meski terlambat dari tetangga, Malaysia, pengembangan potensi wisata syariah di Indonesia tetap menumbuhkan rasa optimisme. Hal ini setidaknya didukung beberapa parameter yang menjadikan masa depan wisata syariah di Tanah Air tetap prospek.

Pertama, kekuatan sumber daya alam. Sebagai negara agraris dan mempunyai keindahan alam yang luar biasa, Indonesia tak hanya berpeluang dalam masalah pariwisata secara umum, tapi juga wisata syariah. Keindahan alam menjadi faktor kekuatan tersendiri.

Kedua, populasi Muslim terbesar di dunia. Meski dari sisi kualitas SDM muslim kita masih tertinggal dengan negara lain, tetap saja kekuatan populasi menjadi daya tarik tersendiri. Industri halal tumbuh dengan sangat baik, ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan sertifikasi halal ke badan LPPOM MUI. Artinya, kesadaran pentingnya penggunaan produk halal kian meningkat.

Ketika, tumbuhnya kelas menengah Indonesia yang disinyalir kian meningkat. Hal ini berdampak pada tingkat konsumsi secara signifikan, khususnya dari kelas menengah untuk membelanjakan uangnya terutama di sektor-sektor konsumtif seperti makanan, fashion dan gaya hidup lainnya.

Tantangan

Meski demikian, tak dipungkiri bahwa potensi yang besar yang dimiliki Indonesia itu hingga kini belum maksimal digarap. Banyak kendala yang menjadi tantangan serius bagi pengembangan wisata syariah di Tanah Air.

Pertama, masih adanya ketakutan di sebagian pelaku industri di Indonesia yang pencantuman label halal. Di luar negeri, bahkan gerai restoran berskala internasional di bandara di Hongkong dengan jelas memampang label halal. Hongkong salah satu parameter kemajuan industri jasa di dunia. Dengan kekuatan populasi muslim terbesar di dunia, tak ada alasan ketakutan itu karena syariat pada hakikatnya sudah dilaksanakan bangsa ini setiap harinya.

Kedua, belum adanya regulasi dalam bentuk perundang-undangan. Saat ini Peraturan Menteri (Permen) memang sedang digodog antara tim Kemenparekraf dan MUI. Birokrasi yang lambat menjadi ciri khas Indonesia, ikut memperlambat pengembangan wisata syariah. Para pelaku bisnis dan berbagai pihak yang terkait, akibatnya rada gamang dalam pengembangan potensi wisata syariah.

Ketiga, belum siapnya SDM dalam bidang wisata syariah. Seperti diketahui, ada lima komponen wisata syariah, yakni kuliner, kosmetik-spa, perhotelan syariah, moslem fashion dan biro perjalanan. Sejauh ini, Kemenparekraf baru menggandeng Universitas Pesantren Darul Ulum (UNIPDU), Jombang, Jawa Timur untuk melakukan training dan workshop terkait penyiapan SDM wisata syariah.

Keempat, lemahnya sosialisasi tentang wisata syariah di Indonesia berakibat kurangnya masyarakat luas mengenal produk-produk dalam wisata syariah. Jika dalam keseharian mereka sudah familiar dengan produk halal seperti makanan dan minuman serta kosmetik, namun dalam cakupan lebih luas, masyarakat belum tahu detil soal wisata syariah.

Karena itulah, Kemenparekraf harus lebih gencar lagi melakukan berbagai upaya promosi dan sosialisasi dengan menggandeng kalangan masyarakat dan lembaga lain. Tanpa adanya kerjasama, potensi yang besar ini akan sia-sia tak terurus dengan maksimal, sementara di saat bersamaan, negara-negara lain seperti Malaysia, turki, Uni Emirat Arab, Thailand, dan lainnya semakin gencar menjual paket-paket wisata syariah sebagai salah satu devisa mereka.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA