Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

Menkominfo Ideal, Partisan atau Nonpartisan?

Jumat 26 Sep 2014 05:48 WIB

Red: Mansyur Faqih

Taufik Rachman

Taufik Rachman

Foto: Republika/ Daan

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Taufik Rachman

taufikrachman@gmail.com

Pernahkan Anda memperhatikan logo kementerian komunikasi dan informatika (kominfo)? Logo kementrian yang sekarang dipimpin Tifatul Sembiring itu mirip dengan keong. Sang keong terdiri dari tiga huruf C, maknanya communication, conection dan content.

Kementerian dengan logo mirip keong itu, kabarnya tengah menjadi rebutan partai politik pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kominfo disebut sebagai kementrian yang basah, namun tak kelihatan menonjol. 

Di sisi lain, kominfo adalah kementrian strategis yang akan mampu memberikan panggung pada seseorang. Konon ada partai yang all out agar kadernya duduk di pos ini.

Basah atau tidak, memang amat bergantung dari sisi mana kita melihatnya. Yang jelas pendapatan negara bukan pajak (PNBP) kominfo sangat besar. Nilainya belasan triliun. 

Ini barangkali yang menjadikan kominfo masuk kategori basah, namun tak kelihatan dan menarik perhatian banyak kalangan.

Tapi memperhatikan tiga C yang melekat di kominfo, kementrian ini sarat dengan pelayanan kepada publik. Dari pelayanan informasi publik--informasi mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah--dan pelayanan akses komunikasi yang mudah dan murah untuk semua populasi di seluruh wilayah Indonesia.

Serta menjaga konten yang nyaman dan aman untuk publik dan mendorong lahirnya konten produk Indonesia yang bisa menembus pasar global.

Sebagai kementrian dengan PNBP yang sangat besar, kominfo bisa bekerja optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan komunikasi didukung dana dari APBN, sementara koneksi dan konten bisa memanfaatkan dana PNBP. 

Memberikan fasilitas agar akses internet menjangkau seluruh pelosok bukan hal sulit diwujudkan. Demikian pula dengan mendorong pengembang aplikasi menciptakan aplikasi yang dibutuhkan bangsa ini. PNBP bisa dimanfaatkan untuk koneksi dan konten.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi kominfo, idealnya figur yang akan memimpin kementerian adalah seorang profesional nonpartisan. Yaitu figur yang bukan berasal dari partai atau representasi dari parpol.

Dengan begitu, ia mampu melaksanakan tugas dan menerapkan kebijakan dengan baik, memiliki semangat melayani yang optimal untuk siapa saja. 

Ada kekhawatiran jika menteri kominfo seorang profesional partisan, ia akan terjebak pada konflik kepentingan. Antara kepentingan partai politik yang diwakilinya serta kepentingan profesional sebagai 'palang pintu' pemerintah. 

Dalam kasus ini ia akan condong kepada partai politik yang mengutusnya ketimbang presiden yang menjadi atasannya. Karena itu menteri kominfo juga harus memiliki loyalitas penuh dengan presiden yang notabene adalah atasannya.

Selain komunikasi publik, menteri komunikasi juga harus memperhatikan koneksi dan konten. Ini berarti menteri harus mampu melahirkan instrumentasi kebijakan yang bisa mendorong terciptanya akses tadi. 

Konten terkait dengan konten yang ada di berbagai media--baik cetak mau pun elektronik--, yang ada di tengah masyarakat. Sebagai regulator, menteri harus mampu menjaga agar publik tidak dibanjiri konten negatif yang merugikan.

Konten juga terkait pula dengan fasilitasi dan dorongan kepada publik mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan bangsa ini. Agar kita tidak belanja aplikasi dari luar. 

Bukankah banyak aplikasi lokal yang sangat populer di kancah global? Dukungan dan fasilitasi yang diberikan kepada para pengembang lokal akan memicu lahirnya aplikasi lokal berskala global.

Ini berarti menteri kominfo juga harus memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Termasuk tren yang akan berkembang di tengah masyarakat.

Menteri juga harus memiliki kemampuan marketing yang memadai. Sehingga potensi yang ada di tengah masyarakat bisa dimanfaatkan dan dipasarkan sebagaimana mestinya. 

Karena itu, menteri kominfo tak harus seorang ilmuwan yang memiliki sederet gelar. Namun seorang figur yang memiliki semangat melayani yang tinggi, kompetensi memadai di bidang teknologi komunikasi dan informatika. 

Tak hanya itu, ia juga harus mau kerja keras, bisa berinteraksi dengan seluruh stakeholder, tidak terjebak pada konflik kepentingan, memiliki kemampuan marketing dan loyal kepada presiden.

Sekarang, siapa yang diinginkan Jokowi untuk posisi ini?

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA