11. Soeprapto 1982 sampai 1987. Di era ini ada dua wakil gubernur; Eddie Marzuki Nalapraya dan Bunyamin Ramto. Sekjen Depdagri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) ini saat memimpin Jakarta membuat master plan DKI Jakarta untuk periode 1985–2005, yang sekarang dikenal dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bagian Wilayah Kota.
12. Wigoyo Atmodarminto 1987 sampai 1992. Basofi Sudirman dan Herbowo ditunjuk membantu Wigoyo dan bertugas sebagai wakil gubernur. Di awal kepemimpinannya, dia memutuskan untuk menerapkan konsep BMW: Bersih, Manusiawi, berwibawa di Jakarta. Dia juga berhasil direalisasikan sejumlah program, diantaranya, pembebasan kawasan becak, Swastanisasi kebersihan, pembangunan jalan lingkar luar (outer ring road), perbaikan jalur kereta api, pembangunan dan perluasan jalan arteri, jalan layang dan underpass.
Di era Wigoyo juga, Pekan Raya Jakarta dipindah, yang semula diselenggarakan di Monas ke Kemayoran. Ia juga memindahkan Terminal Cililitan ke Kampung Rambutan juga pengembalian kelestarian Ciliwung.
13. Soerjadi Soedirdja 1992 sampai 1997. Di era kepemimpin Soerjadi, ada tiga pejabat yang berperan sebagai wagub; M Idroes, Tubagus Muhammad Rais, dan RS Museno.
Di masa jabatannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air. Ia berhasil membebaskan jalan-jalan Jakarta dari angkutan becak. Selain itu, di masa kepemimpinannya, terjadi Peristiwa 27 Juli 1996 atau juga dikenal sebagai Peristiwa Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan dua puluh tujuh Juli) atau Peristiwa Sabtu Kelabu. Peristiwa itu adalah pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
