Kebijakan Irigasi, dimulai dengan membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan di seluruh kawasan Hindia Belanda untuk keperluan pertanian. Kebijakan Imigrasi, dilakukan mengajak penduduk untuk bertransmigrasi untuk memenuhi kebutuhan pekerja di wilayah pertanian dan perkebunan. Dan Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
Walaupun dalam pelaksanaannya banyak penyimpangan yang dilakukan para pegawai Belanda. Seperti pendidikan bagi pribumi terbatas hanya diperuntukkan bagi anak pegawai, lurah dan tuan tanah. Tapi kebijakan politik etis membantu bumiputera memperoleh akses pendidikan.
Kelak kebijakan ini melahirkan banyak para tokoh berwawasan dan kebebasan berpikir hingga arah kemerdekaan, seperti RA. Kartini, HOS, Tjokroaminoto, Tan Malaka hingga Soekarno dan Hatta.
Istilah Politik Etis itu sendiri diciptakan oleh jurnalis Pieter Brooshooft (1845-1921) dalam sebuah pamflet berjudul De ethische koers dalam politiek koloniale (The Ethical Direction in Colonial Policy).
Brooshooft melakukan investigasi kehidupan masyarakat bumiputera di Hindia Belanda. Brooshooft menilai ada ketidakadilan dari hidup berlimpah Belanda dibanding apa yang didapat penduduk tanah jajahan. Menurutnya masyarakat di Hindia Belanda membutuhkan bantuan, bukan penindasan.
Tulisan Brooshooft ini lantas dimuat di salah satu media di Hindia Belanda, yang melaporkan tentang kemiskinan, kegagalan panen, kelaparan dan epidemi pada 1900. Pandangan Brooshooft ini didukung Pengacara dan politisi Partai Anti-Revolusioner Kristen di Belanda.
Brooshooft difasilitasi bertemu dengan Ratu Wilhelmina dan mengemukakan pendapat soal Belanda berutang kepada orang-orang Hindia sebuah 'hutang kehormatan'. Puncaknya 1901, Ratu, di bawah nasehat perdana menteri Partai Anti-Revolusioner Kristen, secara resmi mengumumkan "Kebijakan Etis" yang baik yang bertujuan untuk membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat Hindia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
