Sabtu 05 Dec 2015 07:00 WIB

Balai Kota di Koningsplein Zuid

Gemeente Batavia (Gedung Balai Kota DKI Jakarta) di Koningsplein Zuid (sekarang Jalan Medan Merdeka Selatan No 9).
Foto: IST
Gemeente Batavia (Gedung Balai Kota DKI Jakarta) di Koningsplein Zuid (sekarang Jalan Medan Merdeka Selatan No 9).

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Alwi Shahab

Gedung Balai Kota DKI Jakarta ini diabadikan fotografer Woodbury & Page pada 1870-an. Meski sudah berusia hampir satu setengah abad, gedung balai kota ini keadaannya masih seperti sekarang ini.

Kecuali gedung bagian kiri yang telah dibangun gedung menjulang tinggi (23 tingkat) di masa Gubernur Ali Sadikin pada periode 1968-1972. Ketika itu, gedung tersebut merupakan salah satu gedung tertinggi di Jakarta.

Gedung ini dibangun pada abad ke-19 dengan gaya arsitektur Tuscan, gaya yang banyak dipergunakan untuk bangunan-bangunan kala itu. Semula, gedung yang sekalipun sudah berusia 150 tahun dan masih tampak keasliannya seperti sekarang ini, ialah kediaman wali kota Batavia (burgermeester) dalam Belanda.

Hingga 1903, Kota Batavia masih di bawah pemerintah langsung atau terpusat (sentral). Karena proses pemerintahan daerah Batavia melalui jenjang yang berliku dan cenderung berlarut-larut, timbul gagasan untuk melakukan desentralisasi yang mulai diberlakukan pada 23 Juli 1903.

Berdasarkan peraturan itu, rintisan ke arah pelaksanaan pengaturan dan hak kewajiban pemerintah daerah baru dimulai dua tahun kemudian (1905), saat Batavia resmi dikukuhkan sebagai kotapraja (gemeente). Kala itu, Meester Cornelis (Jatinegara) tidak termasuk dalam kotapraja Batavia. Sedangkan, Matraman dan Kebayoran Baru ketika itu masuk dalam kotapraja Meester Cornelis.

Tugas Kotapraja Batavia di antaranya mewujudkan perbaikan dan pengaspalan permukaan jalan, perluasan penerangan jalan (kala itu masih menggunakan lampu gas), pembangunan pasar-pasar baru, penyediaan air bersih, dan pembuangan limbah air. Baik pusat kota (kala itu disebut Jakarta Kota), maupun bagian yang rendah dari Weltevreden menderita banjir karena hujan deras.

Guna mengatasinya, pada 1911 dan 1921 dibangun terusan banjir (banjir kanal) yang mengalihkan sebagian air yang melimpah yang berasal dari daerah hulu (pegunungan). Setelah dibangun kediaman resmi untuk wali kota dan kini gubernur di Jalan Taman Surapati No 7, Menteng, Jakarta Pusat, gedung di Jalan Medan Merdeka Selatan No 8, dikhususkan untuk kegiatan administrasi dan keorganisasian Pemda DKI Jakarta.

Karena kegiatannya makin meningkat sejak Orde Baru, hingga tidak dapat ditampung di gedung ini, Bang Ali memperluas Balai Kota dan membangun gedung pencakar langit di kiri gedung utama. Hingga, Balai Kota DKI Jakarta merupakan perkantoran yang paling lengkap dan modern di tanah air. Di bagian depan dari gedung utama Balai Kota kini terdapat kolam dan air mancur. Di gedung utama inilah gubernur DKI sehari-hari melakukan kegiatan.

Di sebelah kanan Balai Kota terdapat Istana Wakil Presiden yang juga merupakan gedung tua. Di sebelah kirinya terdapat Kedutaan Besar Amerika Serikat yang pada masa revolusi fisik (1945-1949) digunakan sebagai Kantor Delegasi RI selama perundingan dengan Belanda.

Gedung Kedubes AS yang dijaga sangat ketat itu, pernah dipakai untuk Kantor Jawatan Gedung-gedung Negara (Pekerjaan Umum). Kedubes AS baru menempatinya pada 1953 sekaligus sebagai Kantor Penerangan AS (USIS).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement