Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Lipsus Jenderal Soedirman

Soedirman Pilih Bergeriliya di Hutan daripada Berobat di RS

Ahad 27 Jan 2019 15:47 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Replika tandu Panglima Besar Jenderal Soedirman beserta patungnya  di Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Soedirman, Yogyakarta.

Replika tandu Panglima Besar Jenderal Soedirman beserta patungnya di Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Soedirman, Yogyakarta.

Foto: Republika/Silvy Dian Setiawan
Soedirman bisa berobat di Yogya, tapi memilih berperang bersama prajuritnya.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rizky Suryarandika

Sejarawan Anhar Gonggong memandang warisan terbesar Soedirman terletak pada sejumlah prinsip yang mesti diturunkan ke generasi berikut. Pertama, Soedirman selalu ingin berjuang demi rakyatnya tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatannya.

Soedirman, kata Anhar, sebenarnya bisa saja berobat dengan tenang di Yogyakarta saat Belanda melancarkan agresi. Sebab, Presiden Sukarno menjamin keselamatan Soedirman. Namun, Soedirman menolak hidup tenang di rumah sakit dan malah bergerilya di hutan.

Kedua, Soedirman ingin tentara bertahan dalam kondisi apa pun, bahkan ketika pemimpin negara tak lagi ada. Pernyataan itu menjadi sikap Soedirman saat mengetahui Soekarno-Hatta ditangkap Belanda. Ketidakadaan pemimpin sempat membuat Indonesia bakal dicaplok kembali oleh Belanda. Sayangnya, upaya Belanda gagal karena tentara tetap eksis.

"Saya kira warisannya menyatakan satu-satunya yang utuh dalam situasi apa pun itu tentara. Itu penting. Dia pentingkan keutuhan dan semangat juang tentara sehingga menjadi bagian dari proses TNI sekarang," katanya saat ditemui Republika.co.id, Kamis (10/1).

photo

Seragam yang pernah digunakan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Selain itu, Anhar menyampaikan, pada periode kepemimpinan Soedirman, tentara mengalami perombakan dan perbaikan struktur atau disebut reorganisasi tentara (rera). Rera mulanya direncakan Wakil Presiden Muhammad Hatta karena terlalu banyak tentara tanpa latar pendidikan mumpuni. Bahkan, tentara PETA hanya dibekali pelatihan beberapa bulan. Praktis, tentara dengan pengalaman lumayan cuma KNIL.

Kata Anhar, Hatta khawatir pembentukan tentara di Indonesia sulit diwujudkan bila tentara belum profesional. Prosesnya pun panjang hingga ditandai berkali-kali perubahan nama. Hatta menganggap perubahan nama bukan sesuatu yang negatif. Sebab, hal itu ialah bagian dari langkah pendewasaan tentara. Tercatat, ada empat kali perubahan nama, yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI) sampai Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Hatta pernah jadi Menhan. Menarik dia lihat perubahan nama bukan sekadar perubahan nama, tapi tunjukkan proses di mana ada tahap-tahapnya dalam berorganisasi," ujar Anhar.

Perihal rera ini, Soedirman mengambil langkah taktis, terutama kepada laskar-laskar kelompok. Soedirman disebutkan dalam buku Sardiman Panglima Besar Jenderal Soedirman Kader Muhammadiyah (2000) mengambil peran sebagai "bapak" kepada "anak". Dengan demikian, ia bisa diterima dan alasan rera itu bisa ia sampaikan dengan baik kepada laskar-laskar nonmiliter. Pendekatan yang terbukti berhasil, sementara sampai kemudian kondisi politik berubah lagi.

 

Pengamat militer Mufti Makarim membenarkan betapa kebutuhan rera amat mendesak pada masa itu. Pasalnya, militer Indonesia bukan terdiri atas tentara modern. Berarti ada jenis tentara yang minim pengalaman, tapi sekolah militer dan tentara banyak pengalaman, tapi tak sekolah militer.

Perbedaan ini yang sempat menimbulkan friksi. Kedua jenis tentara itu ingin diutamakan karena merasa berjuang bagi bangsa. Masalah rera ditambah dengan tentara yang berafilisasi pada kepentingan politik tertentu. Misalnya, laskar yang dekat dengan parpol Islam atau tentara merah yang dekat pada kubu Tan Malaka.

"Muncul kecemburuan dan konflik ketika tentara berpengalaman mesti ikut sistem modern biar diakui," ujarnya.

Isu rera sebenarnya belum tuntas sampai era reformasi. Pasalnya, pada masa Orde Baru, tentara dianggap pilar negara sampai melahirkan dwifungsi ABRI.

Menurutnya, pada masa Orde Lama, kepemimpinan berada di tampuk sipil dan tentara hanya mendukung. Lalu, situasi berubah 180 derajat pada Orde Baru. Setelah puluhan tahun berkuasa, residu keinginan tentara berkuasa tetap ada sampai saat ini. Terbukti dari beberapa jenderal masih berambisi menjadi kepala daerah.

Ia menilai, keikutsertaan tentara dalam urusan politik menyalahi pesan Soedirman. Sang Panglima Besar pernah menitip pesan agar tentara tak ikut campur urusan politik. Buktinya, Soedirman sampai memilih meninggalkan Yogyakarta saat Belanda menyerang. Soedirman menolak ditangkap bersama politisi, seperti Soekarno dan Hatta.

Ia menyimpulkan, ada tiga tingkatan dalam rera yang belum terwujud. Pertama, perubahan kultur tentara tidak boleh masuk ranah politik dan bisnis serta tunduk pada aturan hukum. Namun, secara praktik masih dipertanyakan karena banyak persoalan menyangkut hal tersebut.

Kedua, dari sisi perubahan geopoltik sekarang memungkinkan tantangan tidak hanya militer dengan militer, tetapi asimetris berhadapan isu-isu. Menurutnya, tentara perlu sudut pandang baru karena saat ini cenderung konservatif.

"Ketiga, tantangan terbesar pada elite politik sipil harusnya bisa kawal biar militer enggak ketarik. Mereka jangan kasih tempat di ruang sipil," ucapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA