REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti soal meningkatnya kasus DBD di sejumlah daerah di Indonesia. Ia pun mendesak agar Pemerintah Pusat dan Daerah memusatkan sumber daya untuk melakukan respons cepat mulai dari pencegahan hingga memastikan kesiapan faskes ketika kasus DBD melonjak.
"Semua tindakan pencegahan bukan hanya disosialisasikan tapi dilakukan bersama masyarakat semisal fogging, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), 3M Plus yang publik mungkin hanya mengenal 3 M saja. Sebaiknya gerakan ini dilakukan langsung oleh kelurahan ke bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," kata Kurniasih dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).
Diketahui lima daerah di Indonesia menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus DBD. Dilaporkan juga angka DBD secara nasional juga naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan drastis angka kasus DBD ini juga diikuti dengan kenaikan angka kematian.
Kurniasih menyebutkan, mitigasi dari sisi tindakan di fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan dengan jaminan ketersediaan kamar perawatan mengingat Fasyankes di wilayah KLB mungkin kerepotan dengan membludaknya pasien.
"Apalagi kita juga menghadapi bencana di beberapa wilayah sehingga potensi fasilitas kesehatan harus semuanya siap dan siaga mengingat siklus DBD tidak satu dua hari tapi cukup lama. Jangan sampai ketika kondisi sudah darurat, fasilitas kesehatan keteteran," ungkapnya.
Anggota Fraksi PKS DPR RI itu berharap masyarakat juga waspada dengan merebaknya kasus DBD ini. Ia juga mengimbau agar masyarakat melakukan gotong royong untuk memastikan gerakan PSN dan 3M Plus bisa dilakukan.
"Jangan segan-segan memeriksakan ke Fasyankes terdekat jika ada gejala-gejala, sebagai ikhtiar untuk mendeteksi dini gejala DBD dan bisa tepat sasaran dalam penanganannya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
