REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan bahwa penyusunan kabinet periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto. Namun, ia mengaku tak tahu ihwal isu yang menyebut PAN meminta kursi menteri koordinator kepada Prabowo.
"Saya terus terang saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawabnya, karena itu sepenuhnya tadi saya sampaikan untuk urusan ini sepenuhnya domain dan kewenangan dari Ketua Umum DPP PAN," ujar Eddy di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Ia sendiri mengungkapkan, belum ada pembicaraan soal kabinet oleh partai politik Koalisi Indonesia Maju. Mereka semua masih fokus terhadap pengawalan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Setelah ini kita juga harus fokus penanganan berbagai permasalahan sengketa PHPU (perkara hasil pemilihan umum) yang akan diajukan ke MK dan itu saya rasa perlu kita fokuskan karena waktunya hanya tiga hari saja," ujar Eddy.
Pembicaraan ihwal kabinet periode 2024-2029 pasti akan dibicarakan oleh Prabowo dan ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Adapun pertemuan antara Prabowo dengan Zulkifli Hasan sebelumnya adalah kaitannya dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tetapi saya yakini karena hubungan baik kita dengan Pak Prabowo sudah dalam tiga pilpres kemarin, saya yakini Pak Zul dengan Pak Prabowo sudah melakukan pembahasan yang lebih luas, tidak hanya sekedar masalah kabinet ke depannya," ujar Eddy.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo hingga saat ini belum membahas soal susunan kabinet. Kendati begitu, Prabowo dipastikan bakal mempertimbangkan untuk menunjuk beberapa menteri pembantu Presiden Jokowi untuk menjabat kembali.
"Tentu saja presiden terpilih (Prabowo) akan perhatikan kinerja dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang dianggap masih cukup kapabel dan cukup layak untuk bisa dilanjutkan dalam kerja sama dengan Prabowo-Gibran," ujar Muzani kepada wartawan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024) malam.
Kendati begitu, Muzani mengaku belum tahu siapa saja menteri Kabinet Jokowi yang akan dipertimbangkan masuk kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Lagi pula, Muzani mengaku tak punya hak berbicara soal kursi menteri. "Itu hak prerogatif presiden terpilih," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
