REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih menunggu hasil penghitungan suara Pilpres 2024 rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan rekapitulasi diumumkan pada 20 Maret 2024.
Herman mengatakan, kubu 02 juga masih menunggu penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 secara resmi. Selama proses tersebut, sambung dia, belum ada sama sekali pembicaraan terkait kabinet pemerintahan periode 2024-2029.
Baca: Lima Caleg DPR Peraih Suara Terbanyak Pileg 2024, Satunya dari Luar Jawa
"Sejauh yang saya tahu belum ada (pembicaraan soal kabinet)," ujar Herman di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).
Ditanya ihwal isu yang menyebut Partai Demokrat akan mendapatkan jatah empat kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, Herman menyerahkan hal itu kepada Prabowo Subianto. "Belum tahu, itu hak prerogatif presiden," ujar anggota Komisi VI DPR itu.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kerap menerima sindiran terkait keputusannya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY menerima tawaran menjadi menteri ATR/kepala BPN. AHY memandang, suara seperti itu bagian dari demokrasi.
Baca: Sowan ke Prabowo, AHY Ucapkan Selamat Atas Raihan Pangkat Bintang Empat
Menurut AHY, sejak awal Demokrat ingin berperan, baik di dalam atau luar pemerintahan. Dia menegaskan, semangat partainya masih sama, yakni untuk melanjutkan hal-hal yang memang sudah baik.
"Salah kita di mana? Peran kita kalau tidak diterima pemerintahan kita punya peran diluar. Kita menyerukan agar yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki dan sempurnakan," ujar AHY dalam pidatonya di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
