REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar seluruh pihak terus mendorong penguatan ekosistem syariah berbasis digital. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutannya pada acara Talkshow LinkAja Syariah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Diketahui, saat ini Indonesia menempati peringkat ke-3 pada Islamic Finance Development Indicator (IFDI), dan posisi ke-4 pada The State of Global Islamic Economic Report 2022 secara keseluruhan industri unggulan halal. Untuk meningkatkan posisi tersebut, diperlukan penguatan ekosistem syariah, salah satunya melalui instrumen syariah berupa digitalisasi keuangan, seperti financial technology (fintech).
“Saya minta seluruh pihak dapat terus mendorong penguatan ekosistem syariah berbasis digital, sekaligus pengembangan kemajuan industri halal, sehingga berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Kiai Ma’ruf.
Kiai Ma'ruf melihat adanya potensi Fintech untuk mendorong percepatan inklusi keuangan syariah, sekaligus perluasan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk untuk pembiayaan industri halal. Saat ini, ada empat poin yang harus dilakukan untuk mendorongnya.
“Pertama, tingkatkan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam pengintegrasian layanan fintech syariah, seperti uang elektronik syariah dan pembiayaan syariah dengan program pengembangan UMKM industri halal,” jelasnya.
Kedua, Kiai Ma'ruf meminta layanan fintech syariah untuk mengembangkan inovasi yang mengakomodasi kebutuhan UMKM industri halal dengan memperhatikan aspek risiko, keamanan, dan keberlanjutan. Ia juga meminta agar ada perluasan pemanfaatan Securities Crowdfunding (SCF) syariah untuk pembiayaan UMKM industri halal.
"Fasilitasi UMKM industri halal agar go digital, dengan memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi fintech dalam pengembangan usahanya, seperti layanan konsultasi pengelolaan keuangan dan investasi,” ujarnya.
Selanjutnya yang ketiga, Wapres minta agar fintech dapat masifkan peningkatan literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM industri halal dan masyarakat mengenai manfaat dan layanan fintech syariah. Wapres mengaku puas dengan capaian 8 juta pengguna LinkAja Syariah, ia pun berharap jumlah ini terus bertambah.
"Gandeng berbagai komunitas masyarakat, termasuk pesantren, untuk mendukung pengembangan usaha syariah pesantren,” ucapnya.
Poin keempat, Wapres minta agar layanan fintech syariah ini dapat diperluas hingga pasar global, tidak hanya Thailand dan Malaysia. Ia juga meminta LinkAja Syariah turut ambil peran menyediakan akses pembayaran digital dan layanan fintech syariah lainnya lintas negara.
Selain itu, Wapres juga berharap Fintech syariah mampu memberikan ragam pelayanan yang aman, efisien, serta murah bagi UMKM. Seperti pembayaran, peminjaman, investasi ritel, dan lainnya, bahkan menjangkau pelaku usaha industri halal, utamanya UMKM yang belum bisa mengakses layanan perbankan.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat menyampaikan bahwa dengan adanya platform pembayaran digital syariah, transaksi keuangan diharapkan akan lebih baik karena transaksi akan lebih transparan, aman, nyaman, dan pelacakan keuangan dapat lebih akurat. Menurutnya, pembayaran digital adalah tonggak yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia, ini adalah salah satu langkah menuju masa depan yang lebih modern, efisien dan juga inklusif.
"Semoga KNEKS dan jajaran stakeholder dapat bekerjasama dengan stakeholder lain yang terkait untuk mengembangkan potensi pembayaran digital, menjadi pembayaran yg bermanfaat bagi kita semua,”jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
