REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN -- PT Liga Indonesia Baru (LIB) menahan uang kontribusi klub-klub Liga 2 yang masih menunggak gaji pemain. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, masih ada lima klub yang belum melunasi gaji pemainnya.
Kendati demikian, klub-klub itu masih diperbolehkan untuk bertanding sesuai jadwal. Permasalahan tunggakan gaji pemain masih menjadi momok kompetisi kasta kedua.
Sebelumnya, ada sembilan klub Liga 2 yang masih bermasalah dengan gaji pemain dan sedang diproses oleh Badan Penyelesaian Sengketa Nasional atau National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia. Namun Ferry mengatakan, satu persatu klub itu telah menyelesaikan tanggung jawabnya.
"Per hari kemarin kalau tak salah itu tersisa empat atau lima klub. Ini yang masih NDRC. Terus kami juga sudah bersurat kepada semua klub bahwa kalau NDRC sudah menetapkan baik itu dihukum katakanlah bersalah tim tersebut, maka akan kami potong kontribusinya. Sampai hari ini yang terlibat dalam NDRC masih kami tahan," kata Ferry, Ahad (10/9/2023).
Ferry menyebut dua di antara klub Liga 2 yang masih bermasalah soal gaji pemain. Ia mengatakan PT LIB masih memberikan waktu bagi klub tersebut untuk menuntaskan tanggung jawabnya.
"Saya enggak hafal, tapi salah satunya Persikab Bandung lalu ada PSPS kalau tak salah. Mereka masih bisa main, tapi ya itu masih kami tahan uang kontribusinya," ujar Fery menjelaskan.
Di sisi lain, kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia, Pegadaian Liga 2 2023/2024 sudah kick off pada 10 September 2023. Acara pembukaan Liga 2 digelar di Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, berjalan meriah dengan berbagai penampilan khas daerah Lamongan. Ia berharap kompetisi bisa berjalan lancar hingga akhir musim.
"Ya syukur Alhamdulillah hari ini pembukaan kita (Liga 2) berjalan lancar, dengan persiapan yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Hari ini kita sama-sama lihat pertandingan baik, suporter juga bagus, kemudian semua panpel dan perangkat pertandingan juga terlihat siap," kata Ferry menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
