Senin 31 Jul 2023 11:25 WIB

BDS Movement Ajak Indonesia Dorong Diaktifkan Kembali Komite Anti-Apartheid

Perlu perubahan paradigma untuk melihat kondisi yang terjadi di Palestina

Rep: Lintar Satria/ Red: Esthi Maharani
Sekretariat Internasional BDS National Committee menilai perlu adanya perubahan paradigma untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Palestina.
Foto: EPA-EFE/YAHYA ARHAB
Sekretariat Internasional BDS National Committee menilai perlu adanya perubahan paradigma untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Sekretariat Internasional BDS National Committee, Maren Mantovani, mengatakan ratusan resolusi PBB untuk Palestina tidak menghasilkan apa pun selain secarik kertas. Ia pun menilai perlu adanya perubahan paradigma untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Palestina.

"Apa yang terjadi pada rakyat Palestina mereka menderita kembali seperti yang terjadi pada rakyat Afrika Selatan. Mereka menderita di bawah apartheid," kata Mantovani pada Republika, Ahad (30/7/2023).

Baca Juga

Ketika dunia merayakan jatuhnya apartheid di Afrika Selatan pada 1993, kata Montavani, dunia mengira apartheid telah berakhir. Pada saat itu, tambah Montavani, apartheid memang sudah dikalahkan.

"Karena dukungan, terutama karena dukungan dari dunia belahan selatan, dari Indonesia, dari India pada saat itu, dari Afrika, dari Amerika Latin. Dan pada saat itu 1993 ketika dunia mengira apartheid berakhir karena semua mekanisme yang dibangun dunia bagian selatan untuk mengalahkan apartheid, untuk meminta mereka yang bertanggung jawab atas apartheid bertanggung jawab," katanya.

Montavani mengatakan pada saat itu PBB membentuk komite melawan apartheid dan pusat PBB melawan apartheid yang bekerja langsung di bawah sekretaris jenderal PBB. Dua komite tersebut sudah tidak aktif dan meski tidak dibubarkan dua komite itu tidak lagi menggelar pertemuan.

"Apa yang kami minta (dari Indonesia) mengingat apa yang kami semua pahami apa yang Israel lakukan adalah apartheid, kami sudah memiliki konsensus dari pakar hak asasi manusia seluruh dunia, dari pelapor khusus PBB, dan dari lembaga-lembaga seperti Amnesty dan Human Right Watch," kata Montavani.

"Sudah waktunya PBB untuk mengaktifkan kembali komite khusus melawan apartheid dan membangun kembali, mengaktifkan kembali lembaga, lembaga dunia untuk melawan, mengakhiri dan menghukum pelaku kejahatan apartheid, jadi itu yang sedang kami Kampanyekan," kata Montavani.

"Dan karena Indonesia tidak hanya karena sudah membela dan mendukung rakyat Palestina, tidak hanya tidak memiliki hubungan dengan Israel tapi juga sangat penting dalam melawan apartheid seperti yang dilakukan di Afrika Selatan, kami berharap saat ini Indonesia memimpin negara-negara di seluruh dunia mempromosikan dan mendukung menyerukan agar komite khusus melawan apartheid PBB diaktifkan kembali," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement