REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti rata-rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah. Tito pun meminta kepala daerah agar meningkatkan realisasi belanja APBD.

"Ini sudah bulan Juni, tapi rata-rata APBD penyerapannya masih di bawah nasional, banyak di bawah nasional, ini kabupaten/kota baru 22 persen, nasional itu sudah 30-an persen," kata Tito dalam siaran persnya, Jumat (23/6/2023).

Dia menegaskan, realisasi belanja penting diperhatikan karena akan membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Kondisi itu dapat mendukung daya beli masyarakat semakin menguat, sehingga konsumsi rumah tangga pun meningkat.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga ini perlu diperhatikan karena merupakan kontributor terpenting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam meningkatkan realisasi belanja, Tito mengimbau kepala daerah terutama bupati agar memperkuat koordinasi dengan jajarannya. Hal itu dilakukan misalnya dengan menggelar rapat dua minggu sekali.

Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi realisasi APBD masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam forum itu nantinya masing-masing OPD diarahkan agar memaparkan capaian realisasi belanjanya.

"Karena kalau tidak dicek-cek gitu tidak dikejar-kejar oleh kepalanya (OPD) maka landai-landai saja (realisasi belanjanya)," ujarnya.

Dia pun menekankan agar realisasi belanja tersebut tidak digenjot pada akhir tahun. Selain itu, dia juga mengingatkan kepala daerah agar realisasi APBD tersebut betul-betul dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan efisien.

Selain realisasi belanja, Tito juga menekankan agar Pemda dapat mengendalikan inflasi. Dia mengimbau daerah agar rutin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengendalian inflasi ini penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

"Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga bahan terutama bahan pokok, dan juga keterjangkauan harganya itu harus kita jaga,” ujarnya.

Di lain sisi, dalam kesempatan itu Tito juga berpesan kepada kepala daerah agar mampu menjaga situasi politik dan keamanan tetap stabil. Ini perlu lakukan terlebih masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pemda juga diarahkan agar membantu KPU dan Bawaslu terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana.