"Isu intoleransi, salah satu isu penting yang harus diselesaikan supaya Depok betul-betul menjadi kota yang inklusif yang kebijakannya tidak lagi ada kecenderungan tertentu. Intinya bagaimana semua warga memiliki kenyamanan bersama, merasa tidak ada ketidakadilan dan diskriminasi," jelas Kiai Achmad Solechan kepada Republika.co.id, Jumat (16/6/2023).

Menurutnya, Depok sebagai kota urban yang heterogen, seharusnya bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Pemerintah daerah juga disebutnya harus bisa menjadi pelayan bagi semua masyarakat dari berbagai keyakinan, etnis atau kelompok.

"Depok perlu untuk melayani kepentingan warganya yang sangat beragam ini. Jadi dengan kesadaran bahwa Depok ini beragam, maka pemerintah kota harus menyadari bahwa pelayanan itu harus pelayanan yang inklusif yang tidak membedakan, yang tidak lagi diskriminatif karena memang masyarakatnya plural," katanya.

Kiai Solechan juga menyebut, fakta bahwa Depok selalu di posisi paling akhir di daftar indeks toleransi daerah dari berbagai pihak menunjukkan minimnya kesadaran untuk memfasilitasi keragaman. Sehingga Pilkada 2024 dikatakannya bisa menjadi momentum perubahan.

"Indeks toleransi Depok selalu di buncit. Oleh karena itu, memang pemilu 2024 menjadi momentum peluang kepada semua pihak untuk mengkonsolidasikan perbaikan kepemimpinan di Kota Depok," ujarnya.