Senin 05 Jun 2023 18:14 WIB

Mahfud Akui Pernah Tolak Tawaran PKS Jadi Cawapres Anies, Ini Alasannya

Tawaran itu diterima Mahfud saat menerima kunjungan Presiden PKS di rumahnya.

Rep: Dessy Suciati Saputri, Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui pernah menolak tawaran PKS untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. (ilustrasi)
Foto: Republika/Prayogi
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui pernah menolak tawaran PKS untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sempat mendapatkan tawaran untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan. Tawaran tersebut berasal dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat mendatangi rumahnya.

Terhadap tawaran tersebut, Mahfud pun mengaku menolaknya.

Baca Juga

"Kepada Ketua PKS Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzamil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia engga? Engga," jelas Mahfud di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Mahfud pun menjelaskan alasannya menolak tawaran menjadi cawapres Anies. Menurut dia, cawapres pendamping Anies bisa berasal dari partai-partai pendukung Anies. Di antaranya yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Mahfud menilai jika ia bergabung justru akan merusak demokrasi.

"Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau yang satu keluar karena anda ajak saya kan rusak," ujarnya.

Karena itu, Mahfud meminta Ahmad Syaikhu untuk menjaga koalisi agar tak pecah. "Saya minta bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam. Agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti malah pecah. Karena ada yang ga setuju dll. Itu saja tugas saya. Menjaga pemilu dan menjaga demokrasi," jelas Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menjelaskan alasannya yang meminta mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana agar menjaga Anies Baswedan. Ia beralasan, hal itu karena Denny sering kali menuduh pemerintah ingin menjegal Anies Baswedan di pilpres 2024 dan tuduhan-tuduhan lainnya terkait pemilu. Karena itu, Mahfud meminta Denny untuk menjaga Anies.

"Kan Denny itu, bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket. Memang iya. Karena dia kan selalu menuduh pemerintah itu mau menjegal Anies. Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda pemilu," jelas Mahfud.

Mahfud pun kemudian meminta Denny untuk berbagai tugas. Denny ditugaskan untuk menjaga Anies Baswedan agar demokrasi tetap hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Sedangkan Mahfud sendiri bertugas menjaga penyelenggaraan pemilu tetap berjalan.

"Kalau gitu bagi tugas, kamu saya tugaskan jaga Anies, agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Kan gitu, maksud saya. Agar tidak ganggu itu pemerintah. Kalau pemerintah ganggu maka lawan dari dalam. Kalau ada oknum, pemerintah. Oknum ya. Ya bilang saya," ujar Mahfud.

"Nah saya yang jaga pemilunya. Jangan dituduh mau gagalkan pemilu. Saya yang jaga agar pemilunya jadi. Bagi tugas gitu," tambah Mahfud.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement