Pemerintah Diimbau Tambah Jumlah Transportasi Umum Bersubsidi Jelang Mudik

Kendaraan umum ditambah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat mudik

Rabu , 29 Mar 2023, 11:41 WIB
Sejumlah pemudik saat tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, (ilustrasi).  Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengimbau agar Pemerintah menambah jumlah angkutan Lebaran 2023 bersubsidi.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah pemudik saat tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, (ilustrasi). Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengimbau agar Pemerintah menambah jumlah angkutan Lebaran 2023 bersubsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengimbau agar Pemerintah menambah jumlah angkutan Lebaran 2023 bersubsidi. Tujuannya, supaya masyarakat tidak lagi banyak menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan roda dua dan mobil namun beralih menggunakan angkutan umum seperti kereta api dan bus yang harus diperbanyak.

Imbauan tersebut disampaikan Suryadi di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023) lalu. “Ya, itu juga sudah yang kita antisipasi di awal meminta agar Pemerintah juga menambah jumlah subsidi angkutan Lebaran supaya masyarakat tidak menggunakan kendaraan roda dua misalnya, tapi menggunakan angkutan umum seperti kereta api bus, ini yang harus diperbanyak,” ujar Suryadi, dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (29/3/2023).

Baca Juga

Tak hanya itu, tandas Suryadi, Pemerintah ditegaskannya harus membuat simulasi antara jumlah pemudik dengan jumlah ketersediaan angkutan transportasi yang tersedia. “Pemerintah harus memberikan intervensi, supaya nanti jangan pada kemudian terjadi kemacetan yang cukup parah mengakibatkan berbagai masalah di kemudian hari,” ujar Suryadi.

Selain itu, Legislator Fraksi PKS ini menyoroti keputusan Pemerintah yang memajukan cuti bersama dimulai tanggal 19-26 April 2023. Keputusan tersebut dinilainya masih perlu kajian lebih mendalam. Sejauh ini, Suryadi berpendapat dirinya belum melihat majunya hari cuti bersama tersebut efektif.

“Tetapi kita lihat sesungguhnya memang agak positif ya agar cuti itu bisa tidak berbarengan antara (kantor) pemerintah dalam hal ini ASN kemudian swasta cutinya bersamaan. Tapi begitu dimajukan, sehingga arus itu tidak menumpuk di satu (hingga) dua hari pada saat Lebaran,” tandas Suryadi.