Komisi II dan Mendagri Bahas RUU Tentang Penetapan Perppu Pemilu

Rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Rabu , 15 Mar 2023, 17:52 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono (kedua kiri), Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Min Usihen (kanan) mengikuti Raker tingkat I antara Mendagri dan Menkumham dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Raker tersebut membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemiihan Umum.
Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono (kedua kiri), Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Min Usihen (kanan) mengikuti Raker tingkat I antara Mendagri dan Menkumham dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Raker tersebut membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemiihan Umum.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono (kedua kiri), Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Min Usihen (kanan) mengikuti Raker tingkat I antara Mendagri dan Menkumham dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Raker tersebut membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemiihan Umum.
Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menandatangani pengesahan perubahan Perppu usai Raker tingkat I antara Mendagri dan Menkumham dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Raker tersebut membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemiihan Umum.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono (kedua kiri), Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Min Usihen (kanan) mengikuti Raker tingkat I antara Mendagri dan Menkumham dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Raker tersebut membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemiihan Umum.
Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa (kanan) saat jeda Raker tingkat I antara Mendagri dan Menkumham dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Raker tersebut membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemiihan Umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) dan menkumham mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). 

Raker tersebut membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Sumber : Antara Foto
Berita Terkait
Terpopuler
1
 DPR Soroti Beda Sikap Negara-Negara Barat ke Ukraina dan Palestina
2
 Akibat Limbah Radioaktif, DPR Minta Pemerintah Kurangi Impor Seafood dari Jepang
3
 Ketua DPR: Pemerintah Harus Awas Evakuasi WNI di Israel-Palestina
4
 Komisi VIII DPR RI Dorong Pelayanan Haji Harus Bikin Jamaah Nyaman
5
 Israel-Palestina Memanas, Komisi I DPR Minta PBB Berperan Aktif Memulai Proses Dialog
6
 Ketua DPR Dukung Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Jepang
7
 Anggota DPR RI Kritik Diamnya PBB di Konflik Palestina-Israel
8
 Komisi I DPR Minta Pihak Berkonflik Palestina dan Israel Mulai Dialog
9
 Komisi VIII DPR RI Dorong Kesejahteraan Petugas Sosial Naik
10
 Fraksi PKS Kutuk Deklarasi Perang Israel