Legislator: Rakyat Berharap Pemberantasan Korupsi di BUMN

Rakyat berharap yang dilaporkan Erick Thohir adalah kasus lama dan sulit diendus

Rabu , 08 Mar 2023, 06:46 WIB
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) usai menggelar pertemuan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3/2023). Kejaksaan Agung telah menyerahkan aset-aset Jiwasraya atau PT Asuransi Jiwasraya (persero) berupa surat berharga senilai Rp 3,1 triliun kepada Kementerian BUMN.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) usai menggelar pertemuan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3/2023). Kejaksaan Agung telah menyerahkan aset-aset Jiwasraya atau PT Asuransi Jiwasraya (persero) berupa surat berharga senilai Rp 3,1 triliun kepada Kementerian BUMN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Santoso berharap upaya pembersihan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Erick Thohir bukan isapan jempol belaka. Sebab. ada harapan rakyat yang menginginkan agar lembaga plat merah tersebut bersih dari oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi.

"Rakyat berharap bahwa apa yang dilaporkan Erick Thohir adalah kasus yang memang modus korupsi yang terjadi sejak lama dan sulit diendus, karena begitu rapi dijaga oleh oknum-oknum di BUMN," ujar Santoso saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).

Baca Juga

"Jika itu yang dilakukan oleh Erick Thohir maka rakyat akan memberi apresiasi atas apa yang dilakukan. Karena itu adalah murni penyelamatan uang negara dan upaya memberantas korupsi di tubuh BUMN," sambungnya.

Kendati demikian, ia juga mengkritik Erick yang tak segera melaporkan dugaan kasus korupsi tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Harapannya, hal tersebut juga bukan merupakan ajang Erick untuk meningkatkan elektabilitas jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Beliau kan saat ini digadang-gadang sebagai kandidat capres/cawapres, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan elektabilitas sangat perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan membuat laporan adanya indikasi korupsi di salah satu perusahaan plat merah yang di bawah kepemimpinannya," ujar Santoso.

"Akan menjadi menarik jika kasus adanya indikasi korupsi di BUMN itu justru terjadi di era Pak Erick Tohir sebagai Menteri BUMN. Jika itu yang terjadi menandakan bahwa Menteri BUMN tidak mampu mengelola BUMN yang berada di bawah kendalinya," sambungnya.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin, melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, dibahas satu kasus yang akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, Burhanuddin belum mau menyebutkan kasus tersebut.

Ia menilai, ada satu kasus yang rencananya nanti akan diserahkan kepada Kejagung dan dirasa cukup menarik. Burhanuddin menekankan, Kejagung masih akan memperdalam terlebih dulu kasusnya agar ketika disampaikan ke publik sudah kuat.

"Kita berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam rangka mendukung bersih-bersih BUMN," kata Burhanuddin, Senin (6/3/2023).

Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku bersyukur, dengan kerja keras Kejagung salah satu yang masalah monumental dan bisa diselesaikan, yaitu restrukturisasi Garuda secara menyeluruh. Kali ini, ia menuturkan, BUMN kembali merapikan administrasi.

Termasuk, lanjut Erick, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah seperti di Jiwasraya dan Waskita. Sebab, ia menekankan, kedua masalah itu memang banyak berhubungan dengan publik dan dibutuhkan penyelesaian secara menyeluruh.

"Jangan sampai publik, tadi Pak Jaksa Agung sampaikan, dikorbankan atau diciderai karena perlindungan kepada publik menjadi prioritas. Tentu, kami dari Kementerian BUMN sangat mendukung posisi Pak Jaksa Agung," kata Erick.