REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Unjuk rasa ribuan Kepala Desa pada tanggal 17 Januari 2023 di depan Gedung DPR/MPR yang meminta perpanjangan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun mengundang ramai perbincangan warga netizen. Dunia maya dihebohkan dengan pemberitaan unjuk rasa tersebut, ada yang mendukung dan tidak sedikit yang menolak.
Partai politik dan pemerintah mendapatkan imbas dari kehebohan serta hangatnya perbincangan di sosial media. Ditambah berbagai kritikan yang muncul dari pengamat yang menyatakan bahwa demokrasi telah mundur.
Apalagi beredarnya video ancaman kepala desa bagi partai yang tidak mendukung tidak akan dipilih. Hal tersebut menarik perhatian pakar digital dan pengamat media sosial untuk melihat seberapa heboh perbincangan yang terjadi di jagat maya serta solusinya.
Pakar Komunikasi Digital dan Pengamat Sosial Media, Anthony Leong, menyampaikan hasil Kazee media monitoring bahwa berdasarkan analisa yang dilakukan, sebanyak 4.200 lebih perbincangan netizen soal perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. Sumbernya dari News sebanyak 2.100 perbincangan, Twitter sebanyak 2.000, Facebook sebanyak 93, Youtube 63, dan Instagram 17 perbincangan.
“Sosial media ramai dengan pemberitaan unjuk rasa kepala desa sejak tanggal 17 Januari 2023 – 07 Februari 2023. Perbincangan tertinggi dari semua platform terjadi pada tanggal 21 Januari 2023 pada saat ada pemberitaan oknum kades ancam parpol yang menolak masa jabatan 9 tahun," ujar Anthony pada keterangannya.
Anthony menambahkan bahwa hal yang menimbulkan pro dan kontra terkait perpanjangan jabatan kepala desa 9 tahun karena melihat perbedaan persentase sentimen perbincangan yang signifikan. Dari ketiga kriteria sentimen; Positif, Negatif, dan Netral. Persentase sentimen negatifnya lebih besar daripada persentase sentimen positifnya. Sentimen Negatif berjumlah 51%, Positif sebesar 32.1%, dan Netral sebesar 16.9%.
"Sentimen negatifnya akibat berita yang banyak ditanggapi oleh pengguna medsos terkait dengan OknumKades Ancam Parpol yang Tolak Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun akan Kades habisi di Pemilu 2024 (suara parpol akan hilang di desa-desa jika tidak mendukung desakan ini), selain itu banyak stakeholder tegas menolak juga jabatan kades jadi 9 tahun," ujar Anthony yang juga CEO Menara Digital ini.
Sehingga berdasarkan data yang dianalisa, setidaknya harus adanya solusi atas perpanjangan masa jabatan kades ini untuk layak dipertimbangkan harus disertai dengan konsep pembangunan yang jelas dan komprehensif.
"Perlu ada grand design yang lebih komprehensif agar membuat masyarakat mengerti tujuan dan gagasan besar perihal ini. Hasil analisa tren perbincangan yang membuat dunia maya heboh berdasarkan daerah, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan total pemberitaan sebesar 1.100 lebih, kedua Provinsi Jawa Timur sebesar 164, dan ketiga Provinsi Jawa Tengah sebesar 124 perbincangan," tutup Anthony.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
