REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimistis target kinerja pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam RPJMN 2020-2024 dapat segera dituntaskan sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir. Sandiaga mengatakan, salah satu yang menjadi fokus pengembangan yang harus segera dituntaskan adalah lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Sebagai contoh Likupang yang masih terkendala di lahan hingga infrastruktur seperti ketersediaan air bersih. Kemenparekraf akan memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk bisa mempercepat pembangunan dan menyelesaikan kendala yang masih ditemui di lapangan.
"Semua yang berkaitan dengan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas kita targetkan untuk rampung di akhir tahun 2023 atau pertengahan tahun 2024," kata Sandiaga, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/2/2023).
Target kinerja lainnya yang perlu dicapai adalah pergerakan wisatawan nusantara sebesar 1,4 miliar pada 2023. Ia mengakui itu merupakan target yang terbilang cukup besar. Pihaknya pun memerlukan data berbasis mobile positioning yang dapat menghitung jumlah pergerakan wisatawan secara akurat. Sementara untuk wisatawan mancanegara, pendataan sudah dapat dilakukan rutin setiap bulan dan dipastikan target 7,4 juta kunjungan bisa dicapai.
PDB sektor parekraf terhadap ekonomi Indonesia sendiri saat ini masih berada di bawah 4 persen. Sementara target PDB sektor parekraf tahun 2023 berada di angka 4,1 persen.
"Tapi saya yakin, jika kita terus lakukan perbaikan-perbaikan maka kita akan capai ini di tahun 2024 di atas target 4,2 persen," kata Sandiaga.
Dirinya mengklaim, dalam gelaran ASEAN Tourism Forum 2023, banyak delegasi yang menyampaikan pemulihan sektor parekraf Indonesia sangat baik dibanding negara-negara tetangga. Oleh karena itu, pihaknya optimistis tahun 2023 kinerja pariwisata akan semakin baik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berpesan kepada seluruh kementerian terkait agar dapat berkoordinasi lebih erat dan bekerja secara cepat, efisien, dan efektif mengingat jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak terlalu lama.
"Karena pemerintahan ini tinggal 19 bulan, jadi kita harus betul-betul menyiapkan jangan sampai nanti ada proyek yang tidak selesai," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
