Kamis 09 Feb 2023 14:43 WIB

Meningkat, Anggaran Proyek Penangganan Banjir Surabaya Jadi Rp 867 Miliar

Tahun ini ada pembangunan rumah pompa baru maupun perbaikan saluran sekunder.

Pengguna jalan melintas di dekat pengerjaan saluran air di Jalan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur. Pemkot Surabaya melakukan pembangunan saluran-saluran air di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.
Foto: ANTARA/Didik Suhartono
Pengguna jalan melintas di dekat pengerjaan saluran air di Jalan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur. Pemkot Surabaya melakukan pembangunan saluran-saluran air di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Proyek penanggulangan banjir berupa pembangunan drainase di Kota Surabaya, pada tahun anggaran 2023 masih dalam tahap lelang. Kabid Pematusan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Eko Juli Prasetyo mengatakan pengerjaan tahun ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu.

"Tapi tahun ini ada pembangunan rumah pompa baru maupun perbaikan saluran sekunder, tersier di jalan arteri," kata Eko. Untuk anggaran pembangunan proyek drainase di Surabaya saat ini sudah dinaikkan dari Rp 541 miliar pada 2022 menjadi Rp 867 miliar di 2023.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, sudah tepat jika proses lelang proyek drainase dilakukan mulai Januari hingga Februari 2023.

"Awal tahun lelang, masuk awal Maret pengerjaan sudah dilakukan. Ini untuk lelang proyek drainase dengan nilai proyek yang cukup besar," ujarnya.

 

Dia menjelaskan, saat pengerjaan drainase dilakukan pada April, maka pertengahan tahun itu harus sudah selesai untuk proyek drainase yang nilainya cukup besar.

Sedangkan untuk proyek drainase dengan nilai kecil atau hanya penunjang seperti di kampung-kampung, ujar dia pula, maka pengerjaan di tengah tahun tidak masalah.

"Karena bisa direvisi saat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Tapi kalau proyek sudah dianggarkan murni ya memang harus dikerjakan sejak awal. Itu sudah perjanjian antara dewan dengan dinas terkait ketika pembahasan APBD," kata dia lagi.

Untuk itu, Buchori menekankan agar proyek dengan nilai miliar rupiah itu minimal harus tuntas pada Juni mendatang, atau maksimal pada Agustus 2023. Kalau pengerjaan tidak selesai, maka itu akan mengganggu proyek lainnya.

"Karena, pada November itu seluruh proyek harus sudah kelar tidak ada tunggakan kerjaan lagi," tegasnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement