REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar BKSAP SDG's Day dengan tema 'Optimalisasi Diplomasi Soft Power Parlemen Melalui Dunia Pendidikan dan Pertukaran Budaya' di Universitas Islam Indonesia (UII). Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera meegaskan, diplomasi pendidikan menjadi sangat penting dalam menghadapi dunia saat ini.
"Satu kasus di China membuat pandemi kemarin itu pelajaran paling berharga. Kita paling tidak siap menghadapi pandemi. Sementara makin gaya hidup kita sesuatu, maka respons nature juga menjadi unpredictable. Virusnya kemarin bervariasi dan bermutasi yang membuat kita one or two step ahead, untuk itu kolaborasi kerja sama bersama kita DPR dengan goverment dan civil society jadi amat penting," kata Mardani di UII, Selasa (7/2).
Politikus PKS itu mengatakan, dalam beberapa kesempatan BKSAP kerap bertemu dengan kampus di luar negeri. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk memperkenalkan kampus Indonesia ke luar negeri.
"UII kerja sama internasionalnya luar biasa. Dan kami siap ikutan mempromosikan. Sehingga yang sudah bagus ini menjadi extra ordinary," ujarnya. Terkait diplomasi budaya, Mardani mengatakan, ketika globalisasi menguat maka local wisdom menjadi sangat penting.
Menurutnya Indonesia menjadi salah satu negara yang beruntung karena konektivitas perdagangan internasional ketika ada kasus pandemi ekonomi growth-nya sedikit lebih kuat dibanding Singapura dan Malaysia.
"Pendidikan adalah kunci bagi kemajuan kita. Pendidikan yang inklusif, kolaboratif, yang rendah hati itu menjadi jawaban masalah kita ke depan," ujar dia.
Angggota BKSAP DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, mengatakan soft power yang paling bisa dilakukan adalah melalui ekonomi kreatif. Budaya Korea Selatan yang masuk ke Indonesia menurut terjadi akibat maraknya drama, lagu, dan fashion korea.
"Itu kan cara paling gampang memperkenalkan kultur, soft diplomacy itu lewat ekonomi kreatif," ungkapnya. Dalam rapat bersama Menteri Keuangan, dirinya kerap menitikberatkan bagaimana sektor ekonomi kreatif bisa dibina.
Contohnya, bagaimana Korea Selatan memberikan insentif khusus untuk industri perfilman pada saat lockdown. "Sementara kita bisa hitung berapa jumlah film Indonesia yang diproduksi kemarin semenjak pandemi. Sedikit sekali kan semenjak pandemi? Jadi keberpihakan ini memang harus dimulai dari kebijakan anggaran dulu. Politik anggaran adalah politik soft diplomacy yang paling penting," jelasnya.
Sementara itu Wakil Rektor UII, Wiryono Raharjo, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap kerja sama DPR RI dan UII dapat terus terjalin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
