REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menegaskan bahwa Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilihan gubernur (Pilgub) tak dilakukan secara langsung. Bukan mengusulkan penghapusan masa jabatan gubernur.
Jelasnya, pemilihan gubernur secara langsung memakan biaya yang sangat besar, mulai dari logistik hingga kampanye. Menurutnya, gubernur seharusnya dipilih saja oleh presiden atau DPRD Provinsi.
"Bayangkan untuk satu provinsi, berapa habis biaya itu, untuk pengamanan kotak suara, kertas suara, kampanye, macam-macam, itu besar. Saya pikir untuk tugas gubernur yang sedikit, hanya koordinatif, mestinya bisa ditunjuk presiden atau DPRD, beres itu," ujar Jazilul di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (5/2/2023).
Gubernur yang dipilih oleh presiden atau DPRD Provinsi dinilainya tetap bersifat demokratis. Sebab, presiden dan anggota dewan adalah dua pihak yang dipilih oleh rakyat setiap lima tahun.
"Makanya Pak Muhaimin memberikan jalan tengah untuk (pemilihan) gubernur. Dipilih tetap secara demokratis, terserah poin demokratisnya seperti apa, dipilihnya secara demokratis, tidak harus langsung," ujar Jazilul.
Jika usulan itu terealisasi, negara akan lebih hemat ketika melaksanakan pemilihan gubernur. Dampak buruk kontestasi, seperti politik identitas juga dapat dicegah jika gubernur dipilih oleh presiden atau DPRD Provinsi.
"Daripada pemilihan langsung kaya di DKI, Jawa Timur, faktanya di DKI malah terjadi pro kontra, itu kan efek dari pemilihan gubernur. Ada politik identitas, ada orang tidak boleh dishalatkan jenazahnya, itu awalnya dari pemilihan gubernur," ujar Jazilul.
"Oleh karena itu, menurut saya, gubernur tugasnya koordinatif saja, tentukan saja dipilih pusat atau DPRD," sambung Wakil Ketua MPR itu.
Sebelumnya, Muhaimin mengusulkan pemilihan secara langsung hanya diterapkan di pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan bupati (Pilbup), dan pemilihan wali kota (Pilwalkot). Sedangkan pemilihan gubernur tak perlu, karena dinilainya melelahkan.
"PKB sih mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup dan pilkota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan, kalau perlu nanti gubernur pun tidak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan," ujar Muhaimin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), Senin (30/1).
Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis. Hal tersebut menghadirkan kompetisi yang tiada henti setiap lima tahun.
"Kelihatannya damai, tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan, di mana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu," ujar Muhaimin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
