REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tidak semua kepala daerah mengerti dan peduli dalam menggunakan data statistik. Maka ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah memberikan data ke para pemimpin daerah.
Menurutnya, penggunaan data penting demi membuat kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran. Maka ia pun meminta BPS daerah agar memberikan data yang mudah dimengerti oleh para kepala daerah.
“Harapan saya semua Kepala BPS daerah ini bisa jemput bola bertemu dengan bupati atau kepala daerah,” ujar dia dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Saat masih menjadi Bupati Banyuwangi, ia mengaku sering mengundang Kepala BPS daerah guna bertukar informasi data.
Dirinya menyadari anggaran pemerintah daerah tidak besar namun programnya banyak. Dengan begitu, jalan yang diambil harus menggunakan data terkini dalam membuat program.
“Jadi kepada kepala daerah harus paham data. Harus bisa pula diterjemahkan (dalam kebijakan)” tuturnya.
Saat ditemui wartawan usai acara, Anas pun menuturkan, pentingnya memperbaiki tata kelola data.
"Sejak kemarin saya bicara tentang tata kelola itu logical framework agar teman-teman di daerah juga nyambung," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
