REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan terjadinya peningkatan akses layanan pendidikan sepanjang 2022. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan pada kelompok pendapatan terendah, khususnya untuk SMA/sederajat dan perguruan tinggi (PT), juga terjadi.
“Hal ini menunjukkan kontribusi Kemendikbudristek seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) memberikan manfaat positif pada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan,” ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Dalam mendukung tercapainya Prioritas Nasional, Kemendikbudristek juga dia sebut berhasil tetap menjaga komitmen untuk pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab dan berkualitas. Hal tu ditunjukkan dengan nilai kinerja anggaran tahun 2022 pada kategori sangat baik dengan nilai 95,44 persen.
"Kemendikbudristek terus meningkatkan kinerja dan dukungan terhadap program-program prioritas nasional. Berbagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tetap kami jaga untuk memastikan pencapaiannya,” kata dia.
Tata kelola anggaran yang baik juga ditunjukkan dengan berhasilnya Kemendikbudristek mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan sebanyak sembilan kali berturut-turut. Sedangkan perkembangan akuntabilitas kinerja Kemendikbudristek juga meningkat sebesar 1,7 poin dari tahun 2021, menjadi sebesar 78,9 pada tahun 2022.
Kemudian, aspek kebermanfaatan dari kinerja Kemendikbudristek ditunjukkan dari peningkatan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan. Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek Tahun 2019-2022, secara keseluruhan indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek tahun 2022 meningkat 1,3 poin dibanding tahun 2021.
Nadiem juga mengungkapkan, pagu anggaran Kemendikbudristek pada tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp 80,22 triliun atau 13 persen dari Anggaran Pendidikan yang sebesar Rp 612,2 triliun. Dia menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk tetap menjaga dan melakukan akselerasi program-program prioritas.
"Untuk memastikan capaian Renstra Kemendikbudristek dan RPJMN 2020-2024,” kata Nadiem.
Namun demikian, Nadiem menyampaikan kepada Komisi X terdapat penerapan kebijakan automatic adjustment (AA) sehingga dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp 4,91 triliun. Penerapan kebijakan AA berpotensi akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas dan urgen.
“Kemendikbudristek mengusulkan kepada Kemenkeu untuk penyesuaian strategi penerapan kebijakan AA, sehingga kegiatan prioritas tetap dapat dilakukan menjelang pembukaan blokir Semester II TA 2023,” jelas Nadiem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
