REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel terpilih Benjamin Netanyahu mengamankan mayoritas parlemen pada Kamis (8/12/2022). Partai Likud telah mencapai kesepakatan dengan Partai Shas yang merupakan partai ultra-Ortodoks Yahudi.
Aliansi sayap kanan Netanyahu meraih kemenangan dalam pemilihan 1 November. Ini adalah pemilihan kelima Israel dalam waktu kurang dari empat tahun. Kemitraannya dengan partai-partai sayap kanan telah menimbulkan kekhawatiran di dalam dan luar negeri.
"Kami telah menyelesaikan satu langkah lagi menuju pembentukan pemerintahan sayap kanan yang akan bertindak untuk melayani semua warga Israel," kata Netanyahu.
Kesepakatan antara Partai Likud dan Partai Shas memberi Netanyahu kendali atas 64 dari 120 kursi Knesset, meskipun kesepakatan koalisi terakhir belum ditandatangani. Menurut perjanjian tersebut, pemimpin Shas Aryeh Deri akan menjabat menteri dalam negeri dan kesehatan selama paruh pertama masa pemerintahan. Kemudian Deri akan menjabat sebagai menteri keuangan di paruh kedua. Deri juga akan menjabat sebagai wakil perdana menteri selama masa jabatan Netanyahu.
Deri adalah seorang politikus veteran. Dia menjalani hukuman karena penipuan pajak tahun lalu, tetapi dibebaskan dari penjara berdasarkan kesepakatan pembelaan. Knesset harus mengesahkan undang-undang yang memungkinkan dia kembali ke kabinet.
Netanyahu juga menunjuk Itamar Ben-Gvir sebagai menteri keamanan nasional. Ben-Gvir merupakan seorang anggota parlemen yang terkenal dengan aksi-aksi provokatif dan anti-Arab. Posisi sebagai menteri keamanan nasional akan menempatkannya sebagai penanggung jawab kepolisian nasional Israel. Termasuk polisi perbatasan paramiliter, sebuah unit di garis depan dalam pertempuran dengan warga Palestina di Yerusalem timur dan wilayah pendudukan Tepi Barat.
Ben-Gvir menyebut anggota parlemen Arab sebagai "teroris" dan menyerukan untuk mendeportasi mereka. Dia ingin menjatuhkan hukuman mati pada penyerang Palestina dan memberikan kekebalan kepada tentara Israel dari penuntutan.
Netanyahu juga telah setuju untuk menunjuk anggota parlemen Avi Maoz sebagai wakil menteri yang mengawasi otoritas baru yang bertanggung jawab atas “identitas Yahudi”. Termasuk memberinya tanggung jawab atas sistem pendidikan Israel. Maoz dikenal karena lantang menyuarakan anti-LGBTQ. Dia juga menentang gerakan Reformasi dan orang Yahudi non-Ortodoks lainnya.
Maoz menginginkan larangan parade LBGTQ yang dikenal sebagai Parade Pride. Dia juga membandingkan gay dengan pedofil dan ingin mengizinkan beberapa bentuk terapi yang mencoba mengubah orientasi seksual atau identitas gender anak-anak LGBTQ.
Maoz berharap untuk mengubah "Hukum Kepulangan" Israel, yang memberikan kemudahan bagi siapa pun yang mempunyai garis keturunan kakek nenek Yahudi untuk berimigrasi ke Israel. Dia juga menentang konversi non-Ortodoks ke Yudaisme.
Netanyahu juga menunjuk Bezalel Smotrich, untuk menjalankan otoritas pembangunan pemukiman dan kehidupan sipil Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat. Smotrich merupakan seorang pemimpin pemukim Yahudi yang menyuarakan anti-LGBTQ dan anti-Palestina.
Netanyahu telah bermurah hati terhadap sekutunya, karena mereka mendukung reformasi hukum besar yang dapat membekukan atau membatalkan persidangan korupsinya. Kritikus mengatakan, langkah seperti itu akan membahayakan pondasi demokrasi Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
