Wednesday, 10 Rajab 1444 / 01 February 2023

DPR Sebut Pengesahan RUU KUHP untuk Berikan Kepastian Hukum

Selasa 06 Dec 2022 19:09 WIB

Rep: Havid Al Vizki/ Red: Fian Firatmaja

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Foto: Republika/Prayogi
EMBED
Pengesahan RUU KUHP jadi undang-undang juga untuk menciptakan keadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menjelaskan alasan DPR dengan pemerintah untuk mengubah RUU KUHP menjadi Undang-undang (UU). Menurutnya hal itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Bambang menjelaskan dengan disetujuinya RUU KUHP menjadi UU diharapkan ada jaminan kepastian hukum. Selain itu, alasan lainnya yakni menciptakan keadilan dalam proses pemidanaan terpidana.

Ia menegaskan proses pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan terpidana. Ia menambahkan alasan lainnya yakni untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam konflik hukum di Indonesia.

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA