REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Digitalisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin memungkinkan dengan kolaborasi dan dukungan regulator. Selama ini, kapasitas BPRS yang terbatas selalu menjadi hambatan untuk berkembang.
CEO Alami Group, Dima Djani mengatakan menyampaikan BPRS memang berada dalam posisi terjepit dengan adanya industri fintech. Ini membuat BPRS harus lebih berinovasi untuk bisa bersaing di pasar.
"Awal mula kami mengakuisisi BPRS juga karena ingin memberikan nilai tambah bagi industri ini, kita masuk untuk perkuat model bisnisnya," katanya dalam peluncuran Hijra Bank App di Jakarta, Selasa (6/12).
Menurutnya, industri BPRS paling membutuhkan sentuhan teknologi agar bisa lebih berkontribusi pada perekonomian. Maka Alami lebih memilih mengakuisisi BPRS daripada Bank Umum Syariah (BUS) seperti yang lebih marak terjadi.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1, DKI Jakarta & Banten, Roberto Akyuwen mengatakan model bisnis BPRS dan peer to peer lending pun dinilai saling menguatkan. BPRS yang merupakan industri dengan pengawasan ketat melengkapi P2P yang secara kelembagaan lemah. Sebaliknya, P2P yang lebih agile melengkapi pergerakan BPRS yang terbatas.
"Digitalisasi BPRS dengan kolaborasi akan semakin memudahkan ekspansi juga meningkatkan daya saing," katanya.
Ia menilai pendekatan Alami yang mengakuisisi BPRS adalah tindakan yang tepat. Ini akan memperkuat industri BPRS sehingga tidak kalah dengan BUS.
Kedepannya, ia berpesan layanan harus diperluas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengembangan credit scoring yang lebih baik, memenuhi standarisasi sistem pembayaran seperti SNAP agar bisa masuk ke berbagai ekosistem, dan lainnya.
Hijra Bank App resmi diluncurkan pada hari ini sebagai mobile banking dari BPRS Hijra Alami. Ini membuatnya menjadi bank digital pertama yang berasal dari BPRS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
