Wednesday, 10 Rajab 1444 / 01 February 2023

Mentan: Masalah Bukan Soal Impor Beras Tapi Tentang Harganya

Selasa 06 Dec 2022 18:16 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Nidia Zuraya

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan ia tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras. Namun, kata dia, bagaimana mengatasi masalah harga beras.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan ia tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras. Namun, kata dia, bagaimana mengatasi masalah harga beras.

Foto: Kementan
Kemendag sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan ia tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras. Namun, kata dia, bagaimana mengatasi masalah harga beras.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama. Saya, mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," kata Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca Juga

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir 2022. Perum Bulog terancam hanya memiliki stok akhir sekitar 200 ribu ton beras hingga akhir 2022. 

Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP). Padahal Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan 'standing crop' kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Ia menyebut soal CBP adalah soal kebijakan, bukan masalah ada atau tiadanya beras. "Sebaiknya yang menjawab itu adalah data bahwa secara faktual di lapangan, rakyat mau menjual dengan harga yang lebih mahal karena 'cost' produksi ada kenaikan," tambah Syahrul.

Namun Syahrul menyebut Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas. "Kenapa harganya mahal? negara harus ada (untuk) 'membackup' harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tambah Syahrul.

Sedangkan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beras dari luar negeri sebanyak 200 ribu ton. "Kita siapkan 200 kilo ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kita masukkan," kata Arief.

Arief mengatakan CBP saat ini adalah 514 ribu ton sehingga dengan stok dari luar, jumlah tersebut akan bertambah. "Saat ini (CBP) mencapai 514 ribu ton. Jadi kita masih mengharapkan dari dalam plus impor itu tapi seperti biasa kita utamakan pasti dari dalam negeri duluan, yang ini kita cadangkan. Jadi Pak Presiden perintahnya kita tidak boleh kekruangan, jadi disiapkan saja, kita siapkan cadangan pangan pemerintah Bulog dan kita taruh 200 ribu ton dulu kalau diperlukan akan masuk," jelas Arief.

Artinya, menurut Arief, impor beras 200 ribu ton itu tidak akan dijual melainkan sebagai cadangan. "Kita simpan dulu untuk cadangan, tidak dijual sembarangan, tidak boleh rembes ke pasar, bahaya," ungkap Arief.

BPS mencatat, harga beras mengalami inflasi lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras mencapai Rp 11.877 per kg. Sebelumnya, Bulog dan Badan Pangan Nasional menyepakati, harga beras yang dapat diserap maksimal Rp 10.200 per kg.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA