REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT PLN (Persero) memiliki peran penting dalam mewujudkan transisi energi. Terlebih, ucap Erick, pemerintah telah menargetkan net zero emission (NZE) pada 2060.
"Transformasi PLN melalui holding dan subholding merupakan bagian dari ketahanan energi," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12).
Dalam holding dan subholding tersebut, Erick menugaskan PT PLN sebagai holding fokus pada transmisi dan ritel. Erick menyampaikan subholding pembangkit juga tak hanya diisi pembangkit energi berbasis fosil, melainkan juga terdapat PLTS dan Geotermal.
"Sehingga transisi itu terjadi di PLN dan ada spinoff salah satu subholding yang kita namakan beyond kWh," ucap Erick.
Melalui subholding beyond kWh, lanjut Erick, PLN akan mengoptimalisasi aset yang memiliki manfaat terhadap pengembangan infrastruktur digital. Erick mengatakan PLN memiliki sumber daya yang besar dalam meningkatkan akselerasi pengembangan infrastruktur digital.
"Ini juga bagian bagaimana kita menyehatkan PLN dan terbukti hari ini dari total utang Rp 500 triliun, sekarang sudah turun jadi Rp 404 triliun, ada penurunan Rp 96 triliun, baik merupakan utang dan cicilan yang dipercepat," lanjut Erick.
Erick menekankan langkah transisi energi juga harus berdasarkan road map atau peta jalan Indonesia. Erick tak ingin Indonesia hanya sekadar mengikuti dorongan negara lain dalam meningkatkan transisi energi.
"Transformasi EBT berdasarkan roadmap kita, bukan road map yang didorong-dorong negara lain. Kalau kita ikuti 100 persen keinginan mereka bisa mengakibatkan listrik kita jadi lebih mahal. Kalau listrik kita mahal apakah pemerintah, industri, atau rakyat yang menanggung," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
